Ekonomi Archives - RDN Consulting


No more posts

January 30, 2023
WhatsApp-Image-2023-01-15-at-4.53.04-PM.jpeg

Suatu daerah tentunya membutuhkan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Dana perimbangan adalah dana yang dikirimkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar kebutuhan itu dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Jenis dana perimbangan pertama adalah DAU. Dana untuk DAU berasal dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota. Proporsinya disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Penentuan DAU dari suatu daerah ditentukan dari besar kecilnya fiscal gap atau celah fiskal. Adapun yang dimaksud dengan celah fiskal adalah selisih antara fiscal capacity (potensi daerah) dan fiscal need (kebutuhan daerah).

DAU memiliki tujuannya tersendiri. Tujuan itu termasuk meratakan kemampuan keuangan daerah, mengurangi adanya ketimpangan sumber dana antara pusat dan daerah, serta menyusutkan kesenjangan fiskal tiap daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan dana yang asalnya dari APBN yang dibagi hasilkan ke daerah berdasarkan persentase tertentu. Dananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi.

DBH ini terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak. Contoh dana perimbangan yang termasuk bagi hasil pajak adalah DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Cukai Hasil Tembakau, serta DBH PPh Pasal 25 WPOPDN dan PPH Pasal 21. 

Lalu yang termasuk bukan hasil pajak atau dari sumber daya alam adalah DBH Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Panas Bumi DBH, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi, dan Pertambangan Umum.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana untuk DAK bersumber dari APBN yang dikirimkan ke daerah tertentu. Dananya dipakai untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah yang sesuai prioritas nasional.

DAK juga digunakan untuk mendorong pembangunan daerah serta mendanai kebutuhan daerah untuk masyarakat, seperti sarana dan prasarana pelayanan dasar, yang belum memenuhi standar. Sebelum mengirimkan DAK, ada kriteria yang harus diikuti yaitu kriteria khusus, umum, dan teknis. 

  • Kriteria khusus: Penetapan kriteria ini dilihat dari karakteristik daerah dan peraturan perundang-undangan. Karakteristik daerah itu berupa tertinggal atau terpencil, perbatasan dengan negara lain, termasuk longsor dan rawan banjir, daerah ketahanan pangan, daerah pesisir dan kepulauan.
  • Kriteria umum: Pertimbangan ini dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya dalam APBD. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan APBD yang sudah dikurangi belanja PNS Daerah.
  • Kriteria teknis: Meliputi perkiraan manfaat nasional dan lokal serta standar untuk kuantitas atau kualitas konstruksi. Kriteria ini ditetapkan oleh kementerian atau departemen teknis.

Penutup

Tujuan dana perimbangan adalah untuk mendukung pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pajak dari masyarakat Indonesia akan ikut mempengaruhi besaran jumlah dana yang dialokasikan kepada pemerintah pusat dan daerah.


January 4, 2023
WhatsApp-Image-2023-01-01-at-3.58.13-PM.jpeg

Perbedaan lokasi geografis dan mata uang antar negara memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis yang melakukan transaksi internasional. Perbedaan hukum, birokrasi, sistem pembayaran, bahasa, dan sebagainya adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam kondisi ini. Untuk bisa memfasilitasi pembayaran internasional, letter of credit (LOC) adalah solusi yang digunakan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

Definisi dan Fungsi

Sebuah LOC atau surat kredit adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh sebuah bank resmi untuk memberi jaminan bahwa pembayaran dari seorang pembeli akan ditransfer dengan tepat waktu kepada si penjual dengan jumlah nominal yang benar. 

Selain untuk jaminan pembayaran dari si pembeli kepada si penjual, ada juga fungsi LOC yang lain. Jika si pembeli tidak bisa melakukan pembayaran terhadap transaksi tersebut, maka bank tersebut harus membayar semua atau sebagian pembayaran yang belum terlunaskan.

Karena perdagangan internasional bisa menjadi suatu aktivitas yang berisiko tinggi, jaminan dan otorisasi dari sebuah bank resmi setidaknya bisa menutupi kerugian yang bisa muncul akibat adanya risiko-risiko seperti kerusakan barang, kehilangan barang, dan sebagainya.

Contoh LOC

Dilihat dari adanya berbagai jenis barang komoditi yang diperjualbelikan dalam perdagangan internasional, sebagian jenis-jenis letter of credit adalah sebagai berikut:

  • Revocable LOC (bisa dibatalkan sepihak oleh bank tanpa konfirmasi ke importir)
  • Irrevocable LOC (tidak bisa dibatalkan sepihak oleh bank)
  • Irrevocable and confirmed LOC (tidak bisa dibatalkan kecuali semua pihak setuju)
  • Clean LOC (pembayaran kredit ekspor-impor tidak perlu dilengkapi dokumen lain)
  • Documentary LOC (dokumen persyaratan lainnya dibutuhkan untuk pembayaran kredit)
  • Back-to-Back LOC (digunakan oleh perantara dalam transaksi antara eksportir dan importir)
  • Revolving LOC (LOC yang bisa digunakan berulang kali)

Dilihat dari ada banyaknya contoh letter of credit di atas, jangan sampai salah menentukan mana LOC yang Anda butuhkan saat bertransaksi.

Baca Juga: Kenali Metode Yang Ada Pada Term Of Payment

Mekanisme LOC

Untuk bisa menerbitkan sebuah surat kredit baru, dibutuhkan proses yang runtut dan rinci sehingga surat tersebut bisa dibuktikan keabsahannya. Rinciannya adalah seperti berikut:

  • Pihak eksportir dan importir membuat kontrak jual beli sebagai bukti transaksi
  • Importir membuat pengajuan LOC ke bank
  • Bank Penerbit mengirim pengajuan LOC dan dokumen pendamping ke Bank Penerus
  • Bank Penerus mengirim LOC yang sudah jadi kepada pihak eksportir
  • Eksportir mengirim barang pesanan ke pihak importir dan menerima bukti pembayaran
  • Jika dokumen pendamping terbukti valid, Bank Penerus akan meneruskan pembayaran ke eksportir
  • Bukti pembayaran akan diteruskan Bank Penerus ke Bank Penerbit supaya Bank Penerus bisa mendapatkan ganti dari pembayaran sebelumnya
  • Importir melakukan pembayaran ke Bank Penerbit

Kesimpulan

Walaupun proses pembuatan letter of credit bisa cukup rumit untuk dilakukan, surat tersebut harus dibuat supaya transaksi antara eksportir dan importir bisa dijamin keabsahannya. Apakah Anda sekarang sedang mencari informasi lain tentang dunia keuangan? Segera kunjungi website kami untuk info-info keuangan lainnya yang tidak kalah menarik!


December 23, 2022
WhatsApp-Image-2022-12-17-at-6.04.34-AM.jpeg

Istilah dumping muncul pada perdagangan internasional. Praktiknya kerap dilakukan di beberapa negara dan sering dianggap mempunyai konotasi negatif. Istilah ini bukanlah hal baru bahkan sudah ada sejak berabad-abad lalu.

Pengertian & Tujuannya

Menurut World Trade Organisation (WTO) pengertian dumping adalah penjualan barang ke luar negeri dengan harga lebih murah. Harganya bahkan lebih murah daripada dalam negeri. Sebenarnya hal ini bukanlah hal ilegal namun tidak disetujui oleh beberapa negara anggota WTO.

Meskipun tidak dilarang namun negara di dunia memiliki kebijakan masing-masing untuk mencegah politik dumping. Biasanya ditetapkan perjanjian perdagangan baik regional maupun bilateral.

Tujuan umum praktik ini adalah menghilangkan persaingan dan memperluas pangsa pasar. Adapun tujuan lainnya adalah mendapatkan keuntungan maksimal serta monopoli pasar tanpa harus merusak pasar.

Tujuan dumping juga mencegah adanya penumpukan stok barang di pasar dalam negeri. Dengan menjual ke luar negeri maka kelebihan produksi dapat dihindari.

Baca Juga: Sekilas Tentang Pajak Internasional dan Contoh Kasusnya

 

Cara Kerja & Dasar Hukum

Dasar hukum di Indonesia yang mengatur pencegahan praktik ini sudah ada sejak 1999.  Kebijakan dumping diatur dalam UU No.5 tahun 1999 yakni larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak langsung.

Cara kerjanya sendiri adalah memberlakukan harga murah di luar negeri dibandingkan pasar dalam negeri. Pasar lokal memakai harga normal bahkan ada yang lebih mahal. Beberapa negara yang memberlakukan politik ini adalah Singapura, Jepang bahkan China agar stok produknya tidak berlebih.

Jenis Praktik

Jenisnya sendiri terbagi atas tiga macam yakni predator, persisten dan sporadis. Perbedaan ketiganya bisa disimak sebagai berikut :

1. Sporadis

Penjualan barang dalam durasi pendek guna menurunkan biaya produksi. Tujuannya adalah menghilangkan barang tersebut namun tidak berfungsi menyaingi produk lain.

2. Predator

Praktik dagangnya dilakukan secara terus menerus dan tetap. Jenis penjualannya merupakan lanjutan dari transaksi jual berlangsung sebelumnya

3. Persisten

Praktik penjualannya dilakukan jika ada pembeli asing gunanya untuk menghapus persaingan perdagangan. Ketika sudah tidak ada persaingan maka harga barang tersebut kembali normal ke rate semula.

Keuntungan dan Kerugian

Contoh dumping yang pernah terjadi adalah penjualan sutra dari Tiongkok ke India. Ada pula Turki yang menjual terigu dengan harga murah ke Indonesia yang menyebabkan terigu Turki mendominasi pasar tanah air pada 2009.

Keuntungan dari praktik dagang ini sendiri diantaranya adalah :

  1. Mampu meningkatkan pendapatan produsen selaku eksportir
  2. Konsumen di berbagai negara telah menerima produk yang lebih hemat
  3. Praktiknya membuat korporasi lebih kompetitif dan inovatif

Kerugian dari praktik dagang ini diantaranya adalah mampu menghapuskan usaha kompertitor. Selain itu eksportir mengalami kerugian dan timbul diskrimasi harga. Akibatnya tatanan harga produk yang sejenis menjadi rusak.

Dumping walaupun tidak dilarang namun mampu memberikan kerugian dan keuntungan. Tidak hanya berdampak pada konsumen namun juga eksportir.


August 29, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-28-at-8.55.06-AM.jpeg

Saat ini, semakin banyak orang menyadari pentingnya investasi. Hal ini tidak lepas dari gencarnya edukasi keuangan yang disuarakan oleh banyak platform. Berinvestasi juga kini menjadi mudah dengan banyaknya penyedia layanan digital. Minat berinvestasi harus dibarengi dengan pengetahuan, salah satunya metode penilaian investasi.

Apa Itu Metode Penilaian Investasi?

Metode penilaian investasi adalah cara yang digunakan untuk menilai tingkat risiko dan potensi keuntungan dari sebuah investasi. Dengan melakukan analisa terlebih dulu, kamu bisa memutuskan apakah suatu investasi layak atau tidak. 

5 Metode Penilaian Investasi

Ada 5 metode penilaian investasi yang harus diketahui investor. Setiap Analisa memiliki rumus perhitungan sendiri. Metode tersebut adalah:

1. Net Present Value (NPV)

NPV adalah metode yang menganalisa keuntungan dari investasi masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang sekarang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode NPV menghitung selisih nilai uang pada periode waktu investasi dengan masa yang akan datang.

Dua hal mendasar yang digunakan dalam perhitungan NPV yaitu menentukan arus kas dan tingkat bunga yang relevan. 

Investasi dikatakan layak jika NPV bernilai positif. Rumus perhitungan metode ini dapat ditulis sebagai berikut:

 

(C1/1 + r) + (C2/(1 + r)2) + … + (Ct/1 + r)t) – C0

 

Ct = arus kas per tahun pada periode t

C0 = nilai investasi awal tahun ke-0 (dalam rupiah)

r = suku bunga dalam %

2. Payback Period (PP)

Payback period adalah cara untuk menentukan kelayakan investasi berdasarkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan modal awal yang dikeluarkan untuk investasi. Semakin singkat waktu yang diperlukan, semakin layak pula investasi bersangkutan untuk dipilih. Rumus yang digunakan dalam metode ini cukup sederhana, yaitu:

PP = nilai investasi / kas masuk bersih

 

3. Average Rate of return (ARR)

ARR adalah metode penilaian yang fokusnya adalah potensi pendapatan bersih rata-rata yang bisa diraih investor setiap tahunnya. Dengan begitu, investor bisa menaksir potensi yang didapatkan selama menjalani sebuah investasi. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

ARR = (rata-rata laba setelah pajak / rata-rata investasi) x 100%

 

4. Internal Rate of Return (IRR)

Metode IRR adalah  penilaian investasi dengan menghitung tingkat suku bunga investasi. Caranya, NPV arus kas saat ini disamakan dengan  NPV arus kas yang akan datang.

IRR =  rk + (NPV rk/ (TPV rk – TPV rb)) x (rb-rk)

Rk = suku bunga yang lebih kecil

Rb = suku bunga yang lebih besar

NPV rk = NPV pada tingkat rk yang lebih kecil

TPV rk = Total Present Value of Proceed pada suku bunga yang lebih kecil

TPV rb = Total Present Value of Proceed pada suku bunga yang lebih besar

Semakin tinggi hasil perhitungan IRR, maka investasi tersebut semakin layak dipertimbangkan.

5. Profitability Index (PI)

Metode yang terakhir kita ulas adalah cara penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai arus kas yang akan datang dengan nilai pengeluaran investasi saat ini. Investasi keuntungan yang potensial terlihat dari nilai P1 yang besar. Lihatlah rumus berikut:

PI = nilai arus kas akan datang / investasi saat ini.

Baca Juga: Investasi: Mengenal Pengertian, Jenis dan Tujuannya

 

Demikian ulasan singkat mengenai metode penilaian investasi yang umum digunakan. Semoga membantu bagi kamu yang memiliki rencana serius menjalani dunia investasi.


August 1, 2022
WhatsApp-Image-2022-07-24-at-7.35.03-AM.jpeg

PNBP merupakan singkatan dari penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan UU No.20 tahun 1997 terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang tidak termasuk dalam penerimaan perpajakan. 

Definisi lengkapnya sendiri adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi  maupun badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung terkait layanan atau pemanfaatan sumber daya serta hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar perpajakan dan hibah serta pengelolaannya termasuk dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

UU PNBP 

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa UU yang mengatur tentang penerimaan ini berdasarkan UU No. 20 tahun 1997. Kelompok UU PNBP diantaranya adalah meliputi :

  1. Pemasukan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
  2. Penerimaan yang berasal dari sumber daya alam
  3. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan
  4. Penerimaan dari pelayanan yang dilakukan pemerintah
  5. Hibah yang merupakan hak pemerintah
  6. Pemasukan didasari putusan pengadilan dari pengenaan denda administrasi
  7. Pemasukan lainnya dari UU tersendiri

Jenis dan Tarif PNBP

Contoh penerimaan negara bukan pajak bisa berupa pelayanan dari pemerintah. Sementara jenis PNBP sendiri terbagi atas 6 kategori dan berikut tarifnya.

1. Pelayanan

Jenis penerimaan negara bukan pajak  khususnya pelayanan memakai tarif pelayanan dasar dan non dasar. Penyusunan tarifnya mempertimbangkan aspek keadilan, kebijakan pemerintah, biaya penyelenggaraan layanan dan dampak pengenaan tarif terhadap dunia usaha, masyarakat dan sosial budaya.

2. Pemanfaat SDA

Sementara penyusunan tarif dalam hal pemanfaatan SDA mempertimbangkan dampak lingkungan, nilai SDA, aspek keadilan dan kebijakan pemerintah

3. Pengelolaan Kekayaan Negara

Tarif ini sendiri mempertimbangkan kondisi keuangan badan, kebijakan pemerintah, kondisi keuangan badan, kebutuhan investasi badan hingga operasional badan. Penetapannya diatur dalam UU dan RUPS. Dasar pengenaannya juga memperhatikan masyarakat dunia usaha, pelestarian alam dan sosial budaya

4. Pengelolaan Dana

Tarif untuk jenis ini mempertimbangkan hasil dan manfaat terbaik serta kebijakan pemerintah

5. Hak Negara Lainnya

Dalam penyusunan tarifnya memperhatikan aspek keadilan, kebijakan pemerintah dan dampak pengenaan terhadap dunia usaha, sosial budaya dan masyarakat

6. Pengelolaan Barang Milik Negara

Jenis ini akan memperhatikan nilai guna aset tertinggi dan terbaik serta kebijakan pemerintah

 

Baca Juga: Panduan Bayar Pajak Mudah & Cepat dengan e-Billing

 

Bagaimana Pembayaran PNBP ?

Wajib pajak perlu membayar PNBP yang terutang ke kas negara lewat tempat pembayaran yang sudah ditunjuk oleh menteri. Wajib bayar bisa melakukan pembayaran melalui modul penerimaan negara generasi ke 3 (MPN G3).

Penyetoran bisa melalui teller bank, internet banking maupun ATM. Nantinya wajib pajak akan mendapatkan kode ID billing dengan durasi waktu tertentu. Kamu bisa membayar PNBP online dimanapun dan kapanpun.


July 11, 2022
WhatsApp-Image-2022-07-09-at-4.17.41-PM.jpeg

Memiliki badan usaha tentu memerlukan modal yang nggak sedikit dalam membangunnya, apalagi mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Anda bisa saja mendapatkan pinjaman modal usaha untuk perusahaan yang ingin dibangun. Beberapa langkah penting untuk mendapatkan modal akan dibahas dalam artikel kali ini. Dengan begitu, Anda nggak perlu bingung lagi dalam menjalankan usaha.

Apa yang dimaksud dengan modal usaha?

Sebelum membahas mengenai langkah apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pinjaman modal, Anda perlu tahu terlebih dahulu mengenai modal. Apa sih yang dimaksud dengan modal?

Banyak yang beranggapan bahwa modal hanya berupa uang. Nyatanya, modal tidak hanya berupa uang atau dana, namun bisa berupa benda atau aset berharga. Maka dari itu makna modal usaha sendiri merupakan dana atau aset yang dimiliki pengusaha dalam membangun bisnis atau perusahaan.

Apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha?

Membangun perusahaan dengan modal pribadi mungkin akan lebih mudah. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki dana sendiri dalam membangun bisnis. Tidak perlu khawatir, karena Anda bisa saja mengajukan pinjaman modal usaha. Lantas, langkah apa saja yang harus dilakukan? Berikut beberapa langkah penting yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pinjaman;

1. Menentukan jenis pinjaman sesuai kebutuhan bisnis.

Pada dasarnya, jenis pinjaman modal ada 2, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja akan memudahkan Anda yang ingin mendapatkan tambahan modal. Jenis pinjaman ini bahkan bisa diajukan untuk Anda yang membutuhkan modal awal atau sama sekali tidak memiliki modal pribadi. Biasanya pihak bank atau pihak peminjam akan memberikan waktu 1 tahun.

Sedangkan untuk kredit investasi merupakan jenis pinjaman yang dikhususkan untuk Anda yang sudah memiliki modal usaha, namun ingin mengajukan pinjaman untuk pengembangan. Biasanya debitur yang mengajukan kredit investor akan diberi jangka waktu kurang lebih 5 tahun.

2. Menentukan pinjaman dengan jaminan atau tanpa jaminan.

Pinjaman dengan jaminan atau tanpa jaminan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Jika Anda menginginkan pinjaman dengan bunga yang rendah, pinjaman dengan jaminan adalah pilihan yang tepat. Besar pinjaman yang diberikan juga sesuai dengan jaminan yang Anda beri. Sayangnya, pinjaman dengan jaminan membutuhkan waktu lebih lama dan lebih rumit karena pertimbangannya cukup banyak.

Sedangkan untuk pinjaman tanpa jaminan lebih mudah cair dan terbilang mudah dalam prosesnya. Akan tetapi bunga yang diberikan juga tidak sedikit dibandingkan dengan pinjaman dengan jaminan.

3. Menyiapkan Dokumen yang Diperlukan

Setelah menentukan jenis pinjaman yang diinginkan, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting seperti KTP, KK, rekening koran selama minimal 3 bulan, NPWP atau SPT, keterangan lengkap surat usaha, serta bukti transaksi dan dokumen penting terkait investasi. Diharapkan data-data yang diberikan lengkap dan benar.

Baca Juga: Penanaman Modal Asing: Tujuan, Syarat dan Prosedurnya

 

Itulah beberapa hal penting yang perlu Anda perhatikan sebelum mengajukan pinjaman modal usaha. Pastikan bahwa besar pinjaman yang diajukan sesuai dengan kemampuan perusahaan, ya. Semoga artikel ini bermanfaat!


June 22, 2022
WhatsApp-Image-2022-06-19-at-4.17.28-PM.jpeg

Ada dua cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapat pendanaan, yaitu dari modal (equity) atau utang (debt). Cara perusahaan mendapatkan dana mereka akan berpengaruh pada jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam pajak. Banyak perusahaan yang berupaya menghindari pajak yang besar dengan thin capitalization.

Apa itu Thin Capitalization?

Thin capitalization adalah kondisi di mana perusahaan memiliki jumlah utang yang lebih besar bila dibandingkan dengan modal yang ada, juga disebut dengan highly leveraged. Konsep ini biasa dilakukan oleh perusahaan jenis multinasional.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan lewat utang atau modal. Peraturan perpajakan di Indonesia dengan khusus mengizinkan pengurangan biaya pinjaman atas utang saat menghitung jumlah penghasilan kena pajak.

Oleh karena itu, pendanaan yang didapat melalui utang dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini jadi masalah bagi pengurus pajak sebab pendanaan dalam bentuk utang ini lebih sering digunakan perusahaan sebagai cara untuk menghindari pajak.

Pengertian TCR dan Ketentuannya

Praktik penghindaran pajak ini tentu saja tidak dibenarkan karena akan berdampak pada penerimaan negara. Untuk itu, terdapat peraturan untuk menekannya yang disebut TCR atau Thin Capitalization Rules.

Jika dilihat dari objek dan subjek pajaknya maka TCR berlaku pada pembayaran bunga yang dibayarkan dari SPDN atau Subjek Pajak Dalam Negeri kepada SPLN atau Subjek Pajak Luar Negeri yang juga pemegang saham penting dari SPDN itu. Ada beberapa ketentuan yang terkait dengan TCR, yaitu:

  • Bila pembayaran atas bunga pinjaman melebihi DER atau Debt to Equity Ratio tertentu maka akan diperlakukan sebagai pembayaran dividen.
  • Biaya bunga pinjaman yang berasal dari pemegang saham pada perusahaan afiliasi dan lebih dari DER yang sudah ditentukan tidak bisa dibiayakan.
  • Sebagian atau semua pinjaman oleh pemegang saham dari perusahaan afiliasi dikategorikan menjadi penyertaan modal.

Pada umumnya DER memiliki kisaran rasio antara 2:1 dan 3:1. Artinya, banyak jumlah utang yang diperbolehkan berkisar tiga atau dua kali dari jumlah modalnya. Pendekatan DER dalam TCR memang sudah digunakan oleh banyak negara, namun masih ada pendekatan lain, di antaranya adalah pendekatan subjektif, arm’s length, worlwide gearing debt, dan earning treshold.

Baca Juga: Kinerja Keuangan Perusahaan: Cara Analisis, Indikator, & Faktor

Pinjaman Dalam Penerapan TCR

Dalam menerapkan konsep TCR, ada beberapa jenis pinjaman yang biasa dilakukan. Pinjaman-pinjaman itu adalah:

1. Parallel Loan

Ini adalah jenis pinjaman di mana investor asing akan mencari perusahaan Indonesia untuk dijadikan sebagai mitra. Perusahaan Indonesia tersebut harus memiliki anak perusahaan yang bertempat di negara investor.

2. Back to Back Loan

Pinjaman selanjutnya adalah back to back loan. Di sini, investor memberikan dana kepada mediator yang ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk dipinjamkan pada anak perusahaan dengan memberi imbalan. 

2. Direct Loan

Pada direct loan, investor perusahaan wajib pajak luar negeri secara langsung menyerahkan pinjamannya kepada anak perusahaan. Dari pemanfaatan pinjaman ini investor mendapatkan bunga yang besarannya ditentukan oleh investor.

Begitu penjelasan lengkap mengenai thin capitalization dan hubungannya dengan perpajakan. Jangan lupa untuk membagikan artikel bila informasinya dirasa bermanfaat.


June 20, 2022
WhatsApp-Image-2022-06-19-at-4.08.28-PM.jpeg

Dalam dunia investasi ada istilah yang sering kali ditemui, yaitu Return on Asset. Istilah yang biasa disingkat menjadi ROA ini kerap muncul dalam laporan keuangan perusahaan dan menjadi sumber informasi bagi para investor. Hubungannya dengan investasi membuat pengetahuan tentang ROA wajib untuk diketahui oleh pengusaha mau pun investor. Berikut ini ada penjelasan dari pengertian dan faktor yang mempengaruhinya dengan lengkap.

Pengertian

ROA adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam mendapatkan laba dari aset atau aktiva yang digunakan. Investor, analis, dan manajemen perusahaan dapat menggunakan ROA untuk menentukan apakah perusahaan sudah menggunakan aset dengan efisien untuk menghasilkan laba.

Biasanya, hasil perhitungan ROA dinyatakan dalam bentuk persentase. Bila ROA memiliki hasil yang tinggi tandanya perusahaan telah efisien dalam mengelola aset untuk mendapat keuntungan. Sedangkan hasil ROA yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perbaikan.

Cara Menghitung Return on Asset

Hal yang perlu diketahui untuk menghitung ROA adalah pendapatan bersih atau laba bersih dan total aset. Setelah mengetahui jumlah keduanya, bagi pendapatan bersih dengan total aset. Agar lebih jelas, lihat rumus ROA berikut ini:

ROA = Pendapatan atau laba bersih (pendapatan setelah pajak) : Total Aset

Baik atau buruknya manajemen perusahaan dapat dilihat dari tinggi dan rendahnya hasil perhitungan ROA dengan rumus di atas. Bila hasil persentasenya tinggi tandanya semakin baik juga penggunaan aset oleh perusahaan.

Baca Juga: Revaluasi Aset Tetap: Pengertian, Fungsi Hingga Aturan Pajaknya

Faktor yang Mempengaruhi ROA

Ada tiga faktor yang mempengaruhi ROA. Penjelasan yang lebih jelas bisa dilihat di bawah ini:

1. Perputaran Kas atau Cash Turnover

Perputaran kas ini digunakan untuk mengukur ketersediaan kas yang diperlukan oleh perusahaan dalam membiayai kegiatan penjualan dan membayar tagihan. Menghitung tingkat perputaran kas juga dapat menunjukkan tingkat efisiensi yang diperoleh perusahaan dalam usaha memanfaatkan kas yang ada guna mencapai tujuan perusahaan.

2. Perputaran Piutang atau Receivable Turnover

Perputaran piutang dapat dipakai untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang dalam satu periode. Data yang diperoleh juga bisa mengukur berapa kali dana yang dapat ditanamkan pada piutang itu berputar selama satu tahun. Dari perputaran piutang perusahaan bisa mengukur tingkat keberhasilan kebijakan penjualan kredit mereka.

Rendah dan tingginya perputaran piutang bergantung pada kecil dan besarnya modal yang ditanam dalam piutang. Semakin tinggi perputaran piutangnya, semakin baik juga kualitas piutangnya.

3. Perputaran Persediaan atau Inventory Turnover

Persediaan merupakan unsur aktiva lancar dan juga bagian dari unsur aktif kegiatan perusahaan serta dapat diperoleh, diubah, hingga dijual kepada pembeli secara terus menerus. Bila perputaran persediaannya baik maka pengembalian kas dari penjualan jadi lebih cepat.

Perputaran persediaan yang dijalankan dengan bertahap bisa melancarkan kegiatan perusahaan mulai dari melakukan produksi sampai penyaluran produk ke konsumen akhir. Modal yang dibutuhkan akan semakin rendah dengan tingginya perputaran persediaan.

Tadi itu adalah penjelasan lengkap mengenai Return on Asset mulai dari pengertian, cara hitung, sampai faktor yang mempengaruhinya. Kamu tinggal menerapkannya pada bisnis yang dijalani.


May 23, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-22-at-11.03.52-AM.jpeg

Anda mungkin pernah atau bahkan sering menjumpai suatu wilayah yang terdapat plang besar bertuliskan Kawasan Berikat. Biasanya, tulisan tersebut banyak ditemukan di area industri penghasil barang yang akan dipasarkan dengan cara ekspor. Lantas, apa yang dimaksud dengan tulisan pada plang tersebut? Silakan untuk tetap membaca artikel ini hingga selesai. 

Pengertian  Kawasan Berikat

Kawasan berikat merupakan sebuah kawasan bisa berbentuk bangunan atau sekumpulan area yang digunakan sebagai tempat menampung suatu barang impor guna diolah sebelum dipasarkan kembali dengan cara diekspor. Kawasan ini mempunyai batas-batas tertentu wilayah Pabean Indonesia dan terikat aturan-aturan khusus terkait bidang Pabean (instansi pengawas bea masuk dan bea keluar). 

Pada dasarnya, kawasan ini menjadi tempat untuk melakukan kegiatan industri dengan tujuan ekspor impor. Di dalamnya terdapat industri penghasil barang ekspor yang bahan bakunya dibebaskan dari bea impor sehingga hasil produksinya tidak boleh dipasarkan di dalam negeri. Kegiatan yang dilakukan dalam kawasan tersebut adalah mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang lebih bernilai tinggi. 

Perlakuan PPN 

Penentuan kawasan berikat bukan berarti tanpa maksud dan tujuan. Sebagai kawasan industri yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja dan menyumbang devisa negara, kawasan tersebut berhak mendapatkan beberapa fasilitas dari negara. Salah satu fasilitas yang didapat adalah terbebas dari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut dengan PPN. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kawasan tersebut juga dibebaskan dari bea impor barang. Bagi industri penghasil barang-barang branded, pungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM juga ditiadakan. Tidak hanya itu, kawasan tersebut juga memperoleh kemudahan atas mesin yang diimpor. Satu lagi, Pekerja Dalam Keadaan Bertegangan atau PDKB  yang berada di daftar putih bisa mempertaruhkan jaminan yaitu Surat Sanggup Bayar atau SSB ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau KPBC

Faktur pajak Kawasan Berikat

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengusaha yang bekerja di kawasan tersebut terbebas dari pungutan PPN dan PPnBM. Meski dibebaskan dari pungutan pajak, pengusaha tetap diwajibkan  membuat faktur pajak alias bukti pungutan pajak. Hanya saja, faktur pajak pengusaha di kawasan tersebut akan berbeda dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada umumnya. 

Perbedaan utamanya adalah terletak pada kode faktur yang digunakan. Jika faktur pajak pada umumnya menggunakan kode 010, maka kode faktur pajak yang digunakan pada kawasan berikat adalah 070. Kode 070 adalah kode yang digunakan untuk penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP) yang terbebas dari pungutan PPN dan PPnBM dari negara.

Baca Juga: e-Faktur Pajak – Aplikasi Faktur Pajak untuk Permudah PKP

Demikian adalah ulasan mengenai kawasan berikat, perlakuan PPN dan faktur pajak. Semoga artikel ini dapat menjadi jawaban atas pertanyaan Anda.


April 6, 2022
WhatsApp-Image-2022-04-03-at-10.31.15-AM.jpeg

Dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT), pengusaha harus menanamkan modal ke dalam PT tersebut. Sumber modal dapat berasal dari penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Keduanya telah dijelaskan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Pasal 1 UU tersebut menyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia dan dilakukan oleh investor yang berasal dari dalam negeri yang menggunakan modal dalam negeri. Sementara PMA adalah kegiatan investasi dari  negara lain yang melakukan usaha di wilayah Indonesia untuk menghasilkan keuntungan. 

Sekilas keduanya tampak sama. Namun jika menilik lebih jauh, maka akan kita menemukan beberapa perbedaan PMA dan PMDN. 

Perbedaan PMA dan PMDN

Baik PMA ataupun PMDN, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemajuan ekonomi negeri. Namun beberapa hal di bawah ini dapat menjadi perbedaan mendasar antara keduanya. 

1. Subjek penanaman modal 

Sesuai dengan namanya, investor PMDN merupakan WNI, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia. Sedangkan PMA dilakukan oleh investor WNA, badan usaha asing, atau bahkan pemerintah asing yang melakukan investasi di wilayah Indonesia. 

2. Kewajiban ketenagakerjaan dan alih teknologi

Pada dasarnya, suatu perusahaan adalah tempat para pekerja dapat mengembangkan kompetensinya. Berbeda dengan PMDN, dalam pelaksanaan PMA terdapat peraturan untuk PT PMA agar mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dan wajib memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja. 

3. Pembatasan sektor investasi

Berdasarkan peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada beberapa bidang yang tidak boleh dilakukan oleh PMA. Bidang tersebut antara lain adalah budi daya narkotika, perjudian, produksi alat perang, alat peledak, mesiu, dan senjata lainnya.  

4. Fasilitas PMA dan PMDN

Untuk PMA, Pemerintah RI memberikan fasilitas untuk izin tinggal terbatas selama 2 tahun, apabila sudah 2 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia, maka akan ada pemberian alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tetap, serta pemberian izin masuk kembali beberapa kali perjalanan. 

Sedangkan untuk PMDN, Pemerintah RI memberikan keringanan bea masuk untuk impor barang dan keringanan atas PBB.

5. Fasilitas tambahan terkait keimigrasian

Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa Pemerintah RI memberikan fasilitas tambahan untuk pelaksana PMA agar mendapatkan kemudahan dalam keimigrasian. Fasilitas ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian dengan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca Juga: Penanaman Modal Asing: Tujuan, Syarat dan Prosedurnya

 

Nah itulah penjelasan mengenai perbedaan dari PMA dan PMDN. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam peraturan dan keuntungan, pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama dan berdampak positif untuk kemajuan ekonomi nasional. Maka dari itu, pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan PT Anda.


Send this to a friend