Ekonomi Archives - RDN Consulting

January 17, 2024

Di tengah persaingan ekonomi global yang ketat, industri kecil menengah atau IKM muncul sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Mengenal lebih dalam tentang IKM tidak hanya membuka wawasan kita tentang dunia bisnis, tetapi juga menunjukkan potensi besar yang dimiliki sektor ini dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam artikel ini, kita akan bahas mengenai apa itu IKM, apa saja yang termasuk IKM, peran penting IKM, serta cara pengoptimalan IKM yang bisa diterapkan untuk bisnis Anda.

Apa itu industri kecil dan menengah?

Mungkin Anda berpikir jika industri kecil dan menengah (IKM) sama dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, keduanya merupakan dua hal yang berbeda tetapi berhubungan satu sama lain. IKM sering dianggap sebagai motor penggerak ekonomi karena fleksibilitasnya, kapasitas adaptasi yang tinggi, dan kontribusinya yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja.

IKM adalah bentuk usaha yang memproduksi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Barang-barang yang dihasilkan oleh IKM nantinya akan dijual kembali ke masyarakat luas oleh UKM. Sehingga meski terdengar mirip, keduanya berbeda tetapi saling berkaitan. Jika dilihat dari penghasilannya, pelaku IKM memiliki penghasilan mencapai Rp200 juta dan belum termasuk biaya untuk tanah dan bangunan. Sedangkan dari sisi jumlah pekerja, IKM biasanya mempekerjakan setidaknya 20 orang tenaga kerja.

Jenis IKM mencakup berbagai sektor bisnis, mulai dari produksi barang, jasa, hingga perdagangan. Contohnya termasuk industri pakaian, kerajinan tangan, makanan dan minuman, pertanian, teknologi informasi, dan banyak lagi. Karakteristik utama dari IKM adalah skala operasionalnya yang lebih kecil dan lebih lokal dibandingkan dengan perusahaan besar.

Peran penting IKM

Industri kecil dan menengah memiliki serangkaian peran penting dalam perekonomian nasional maupun global. Berikut beberapa peran penting IKM yang bisa dicatat:

IKM berkontribusi secara signifikan dalam menghasilkan produk domestik bruto dan pembangunan ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.
IKM turut menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi yang membutuhkan sehingga mengurangi angka pengangguran di masyarakat.
IKM sering menjadi pelopor dalam inovasi dan adaptasi teknologi yang membuatnya menginspirasi banyak pelaku UKM dalam memasarkan bisnisnya.
IKM turut membantu dalam penguatan ekonomi di tingkat lokal.
IKM memberikan ruang bagi untuk membuat, mempromosikan, sekaligus memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Bagaimana cara mengoptimalkan bisnis IKM?

Untuk mengoptimalkan bisnis IKM, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Berikut di antaranya 5 cara untuk mengoptimalkan bisnis IKM:

Pastikan produk yang ditawarkan memiliki kualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga UKM memiliki kesempatan yang baik dalam memasarkan produk.
Manfaatkan teknologi dan informasi di era digital guna memperluas jangkauan pasar sekaligus efisiensi operasional.
Terus berinovasi dalam menciptakan variasi produk untuk menarik lebih banyak pelanggan.
Cari sumber akses ke pembiayaan yang dapat mendukung ekspansi dan pertumbuhan bisnis ke arah yang lebih baik.
Bangun jaringan dan kemitraan dengan pelaku bisnis dan bentuk kemitraan strategis.

Kesimpulan

Industri kecil dan menengah memegang peran vital dalam perekonomian. Dengan mengenali potensinya, menerapkan strategi bisnis yang efektif, dan memanfaatkan teknologi, IKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih banyak lagi bagi pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan IKM tidak hanya berarti keberhasilan bisnis individu, tetapi juga kemajuan bagi ekonomi secara keseluruhan.

by Admin dua

January 15, 2024

Di era digital, kebutuhan transaksi semakin kompleks sehingga perlunya pemahaman terkait meterai 10000 menjadi penting. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis meterai 10000 sebagai pengganti 2 meterai fisik lama, yakni meterai 3000 dan meterai 6000. Dalam artikel ini akan dibahas panduan menyeluruh tentang meterai 10000, termasuk pengertian, penggunaan, dan proses pembeliannya guna memberikan pemahaman bagi Anda untuk bisa memanfaatkan meterai dengan benar dan efektif.

Mengenal meterai 10000 dan aturannya

Meterai 10000 adalah meterai dengan nilai nominal Rp10.000 yang digunakan di Indonesia sebagai legalitas formal dokumen. Meterai ini wajib digunakan pada dokumen-dokumen tertentu untuk memberikan kekuatan hukum yang sah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, per 1 Januari 2021 mulai diberlakukan tarif bea meterai baru senilai Rp10.000 per lembar yang menggantikan tarif sebelumnya, yaitu meterai 3000 dan meterai 6000.

Fungsi meterai 10000

Penyederhanaan nominal ini dilakukan guna penyesuaian dengan perkembangan ekonomi sosial dan pemanfaatan teknologi digital di masyarakat. Keberadaan tarif tunggal dinilai meningkatkan kesederhanaan dan efektifitas, baik itu untuk meterai fisik atau meterai elektronik. Lalu, apa saja fungsi lainnya?

Memberikan keabsahan dan legalitas pada dokumen, sehingga keberadaan meterai 10000 menandakan bahwa dokumen telah memenuhi persyaratan hukum tertentu.
Sebagai bukti pemungutan pajak terkait dokumen yang menjadi objek bea meterai.
Menghindarkan dokumen dari risiko penolakan dalam proses hukum.
Memastikan dokumen dapat digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Transaksi dan dokumen yang menggunakan meterai 10000

Mengacu pada UU No. 10 Tahun 2020, batasan nilai dokumen yang berlaku untuk meterai 1000 dengan memuat jumlah transaksi di atas Rp5.000.000. Selain itu, bea meterai 10000 dikenakan untuk beberapa dokumen, di antaranya:

Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya.
Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.
Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya.
Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.
Dokumen yang menyatakan uang dengan nominal lebih dari Rp5.000.000 yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Cara mendapatkan meterai 10000

Anda dapat memperoleh meterai 10000 dalam bentuk fisik dan meterai elektronik. Untuk meterai fisik, Anda dapat membelinya di kantor pos atau toko yang menjual perlengkapan kantor. Sedangkan untuk meterai elektronik atau e-meterai, Anda dapat membelinya secara online melalui aplikasi atau situs resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Baik fisik maupun digital, proses pembelian meterai dirancang sedemikian rupa agar mudah dan dapat diakses oleh semua kalangan. Ketersediaan meterai dalam bentuk fisik dan elektronik memudahkan Anda dalam berbagai situasi.

Cara pasang meterai 10000

Pemasangan meterai 10000 memerlukan perhatian khusus untuk memastikan legalitas dokumen. Untuk meterai fisik, meterai harus ditempelkan pada tempat yang tepat di dokumen yang akan ditandatangani. Sedangkan untuk meterai elektronik, kode verifikasi dari e-meterai diintegrasikan dalam dokumen digital. Baik fisik maupun elektronik, proses pemasangan meterai harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesalahan dalam pemasangan meterai bisa mengakibatkan dokumen kehilangan kekuatan hukumnya.

Kesimpulan

Memahami meterai 10000 adalah kunci dalam menjalankan transaksi dan menyusun dokumen legal di Indonesia. Dengan informasi yang telah disampaikan, diharapkan Anda dapat menggunakan meterai 10000 dengan benar. Meterai 10000 tidak hanya mendukung legalitas dokumen tetapi juga merupakan kewajiban hukum. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh tentang meterai 10000 sangat berharga untuk kegiatan sehari-hari maupun profesional.

by Admin dua

September 1, 2023

Pada perusahaan dengan jenis perseroan baik tertutup atau terbuka, investor menyetorkan modal dalam bentuk saham. Saham inilah yang akan menjadi bukti bahwa Anda ikut berpartisipasi sebagai pemilik perusahaan yang sah. Namun tahukan Anda bahwa ternyata saham dibagi menjadi dua yaitu saham biasa dan saham preferen.

Pengertian Saham Biasa dan Saham Preferen

Definisi dari saham biasa adalah saham yang dimiliki investor atas modal yang disetor. Saham ini disebut juga sebagai common stock dan bisa diperdagangkan apabila perusahaan masuk ke lantai bursa. Jenis ini merupakan yang paling umum dimiliki oleh investor.

Untuk saham preferen tentu saja memiliki definisi yang berbeda. Saham preferen adalah sebuah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas sebuah usaha. Saham ini kebanyakan adalah gabungan dari common stock dan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Perbedaan dari Common Stock dan Preferred stock

Surat berharga sebagai bukti kepemilikan ini ternyata cukup banyak memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi pertimbangan untuk investor memilih instrumen investasi apa yang cocok.

1. Komposisi saham

Untuk saham biasa komposisi didalamnya pure common stock yang dikeluarkan oleh perusahaan sedangkan untuk saham preferen lebih bervariasi. Saham referen adalah gabungan dari common stock dan juga obligasi perusahaan.

2. Keamanan

Bila membandingkan tingkat keamanan dari saham preferen dengan saham biasa, saham preferen adalah pemenangnya. Ini karena saham ini mendapatkan prioritas atas aset usaha perusahaan.

Jika suatu saat perusahaan mengalami kemunduran atas usahanya maka pemilik saham preferen mendapatkan hak terlebih dahulu setelah perusahaan menyelesaikan pembayaran dan hutang. Berbeda dengan pemilik saham biasa yang harus menunggu apakah ada sisa aset yang bisa mereka dapatkan setelah semua pembayaran tersebut.

3. Waktu Pembagian Dividen

Dividen sebagai imbal balik atas investasi oleh pemilik saham akan dibagikan pada tutup buku akuntansi. Ini berarti para pemilik saham akan mendapatkan kucuran dana. Namun pemilik saham biasa harus menunggu sampai pemilik saham preferen mendapatkan keseluruhan bagiannya.

Ini adalah keuntungan lainnya yang dimiliki oleh pemilik saham preferen bahwa mereka mendapat prioritas pembagian diatas pemilik saham biasa.

4. Jumlah Dividen yang Diterima

Perbedaan selanjurnya adalah jumlah Dividen yang diterima. Untuk saham biasa, jumlah dividennya fluktuatif tergantung kinerja perusahaan pada tahun itu. Sehingga bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari pemilik saham preferen.

Untuk pemilik saham preferen hasil dividennya akan sama setiap tahunnya. Sehingga jika laba tahun tersebut rendah, tinggi atau bahkan sama maka pembayaran juga tidak berubah.

5. Hak Suara

Pada investor yang memiliki saham biasa dia berkesempatan untuk mempengaruhi perusahaan karena dia memiliki hak suara. Hak ini juga bergantung pada jumlah keseluruhan saham biasa yang dimiliki. Semakin banyak sahamnya semakin besar pula suar yang dimiliki.

Berbeda dengan para investor saham preferen hak suaranya adalah nol. Jika memiliki saran untuk perkembangan perusahaan maka itu hanya sebagai bahan pertimbangan.

6. Buyback

Penjualan dan pembelian kembali saham biasa adalah hal yang normal terjadi di lantai bursa. Sayangnya ini tidak terjadi pada pemilik saham preferen. Sekali menjual kepemilikan saham yang dimiliki maka anda tidak diperkenankan membelinya kembali.

Penutup

Berkecimpung di lantai bursa saham harus memiliki setidaknya pengetahuan atas saham yang hendak dibeli. Saham biasa dan saham preferen cukup berbeda tergantung ingin seberapa besar imbal balik yang ingin Anda dapatkan.

by Admin dua

May 5, 2023

WhatsApp-Image-2023-04-30-at-2.37.48-PM-1280x853.jpeg

Dari dulu sampai sekarang, semua barang impor yang akan memasuki suatu negara harus melewati proses bea cukai oleh negara tersebut sebelum bisa dikirim ke penerima barang tersebut. Kenapa harus melalui bea cukai? Alasannya adalah untuk memastikan bahwa barang tersebut adalah barang yang legal dan telah memiliki izin untuk bisa didistribusikan ke penerima di negara tersebut. Di bea cukai, salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk melegalkan barang impor tersebut adalah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).

Apa itu SPPB?

Pada dasarnya, SPPB adalah surat yang digunakan untuk menyetujui masuknya atau keluarnya sebuah barang impor ke dalam atau dari bea cukai. Kenapa surat seperti ini harus dikeluarkan? Seperti di negara-negara lain, sebuah barang impor yang akan masuk ke dalam sebuah negara harus dipastikan bukan merupakan barang yang ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Untuk bisa menerbitkan surat persetujuan tersebut, importir harus memberikan data yang lengkap mengenai barang impor tersebut kepada pemberitahuan barang impor (PIB) dari pihak yang berwenang di Indonesia. Data tersebut diberikan melalui dokumen pelengkap pabean yang dikirim secara elektronik melalui portal INSW (Indonesian National Single Window).

Data yang telah diberikan tersebut kemudian akan diperiksa oleh sistem komputer pelayanan (SKP) milik kantor pabean untuk memeriksa apakah barang tersebut tergolong barang yang bisa keluar dari pabean atau tidak. Jika dinyatakan legal dan tidak tergolong sebagai barang yang mencurigakan, maka surat persetujuan tersebut bisa diterbitkan.

Surat persetujuan ini dikeluarkan untuk setiap barang impor, tapi barang-barang tersebut harus menempuh salah satu dari tiga jalur pengeluaran barang impor sesuai dengan hukum yang berlaku. Jalur-jalur tersebut adalah:

Jalur merah (pemeriksaan fisik dan dokumen harus dilakukan sebelum surat terbit)
Jalur kuning (tanpa pemeriksaaan fisik, hanya pemeriksaan dokumen yang dilakukan sebelum surat terbit)
Jalur hijau (tanpa pemeriksaaan fisik, pemeriksaan dokumen dilakukan setelah surat terbit)

Contoh SPBB

Karena bea cukai bergerak di bawah kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), semua format contoh dokumen SPPB yang berlaku kurang lebih mengikuti format yang telah disetujui oleh kementerian tersebut. Walaupun tatanan formatnya bisa berbeda dari satu kantor pabean dengan kantor yang lainnya, isinya kurang lebih tetap sama.

Dalam setiap surat, harus ada data keterangan importir, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), data barang yang diimpor, dan sebagainya. Semuanya harus dimasukkan ke dalam surat persetujuan ini supaya surat ini bisa diterbitkan dan tidak ada kebocoran dalam proses pemeriksaan keamanan barang tersebut.

Kesimpulan

Setelah membaca bahasan di atas, sekarang kita paham kenapa dokumen SPPB sangat dibutuhkan supaya sebuah barang impor bisa dinyatakan legal untuk memasuki Indonesia ke penerimanya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan selamat membaca info terkait pajak lainnya yang tidak kalah mencerahkan, hanya di website ini!

by Admin dua

January 30, 2023

WhatsApp-Image-2023-01-15-at-4.53.04-PM.jpeg

Suatu daerah tentunya membutuhkan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Dana perimbangan adalah dana yang dikirimkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar kebutuhan itu dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Jenis dana perimbangan pertama adalah DAU. Dana untuk DAU berasal dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota. Proporsinya disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Penentuan DAU dari suatu daerah ditentukan dari besar kecilnya fiscal gap atau celah fiskal. Adapun yang dimaksud dengan celah fiskal adalah selisih antara fiscal capacity (potensi daerah) dan fiscal need (kebutuhan daerah).

DAU memiliki tujuannya tersendiri. Tujuan itu termasuk meratakan kemampuan keuangan daerah, mengurangi adanya ketimpangan sumber dana antara pusat dan daerah, serta menyusutkan kesenjangan fiskal tiap daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan dana yang asalnya dari APBN yang dibagi hasilkan ke daerah berdasarkan persentase tertentu. Dananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi.

DBH ini terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak. Contoh dana perimbangan yang termasuk bagi hasil pajak adalah DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Cukai Hasil Tembakau, serta DBH PPh Pasal 25 WPOPDN dan PPH Pasal 21.

Lalu yang termasuk bukan hasil pajak atau dari sumber daya alam adalah DBH Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Panas Bumi DBH, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi, dan Pertambangan Umum.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana untuk DAK bersumber dari APBN yang dikirimkan ke daerah tertentu. Dananya dipakai untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah yang sesuai prioritas nasional.

DAK juga digunakan untuk mendorong pembangunan daerah serta mendanai kebutuhan daerah untuk masyarakat, seperti sarana dan prasarana pelayanan dasar, yang belum memenuhi standar. Sebelum mengirimkan DAK, ada kriteria yang harus diikuti yaitu kriteria khusus, umum, dan teknis.

Kriteria khusus: Penetapan kriteria ini dilihat dari karakteristik daerah dan peraturan perundang-undangan. Karakteristik daerah itu berupa tertinggal atau terpencil, perbatasan dengan negara lain, termasuk longsor dan rawan banjir, daerah ketahanan pangan, daerah pesisir dan kepulauan.
Kriteria umum: Pertimbangan ini dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya dalam APBD. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan APBD yang sudah dikurangi belanja PNS Daerah.
Kriteria teknis: Meliputi perkiraan manfaat nasional dan lokal serta standar untuk kuantitas atau kualitas konstruksi. Kriteria ini ditetapkan oleh kementerian atau departemen teknis.

Penutup

Tujuan dana perimbangan adalah untuk mendukung pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pajak dari masyarakat Indonesia akan ikut mempengaruhi besaran jumlah dana yang dialokasikan kepada pemerintah pusat dan daerah.

by Admin dua

January 4, 2023

WhatsApp-Image-2023-01-01-at-3.58.13-PM.jpeg

Perbedaan lokasi geografis dan mata uang antar negara memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis yang melakukan transaksi internasional. Perbedaan hukum, birokrasi, sistem pembayaran, bahasa, dan sebagainya adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam kondisi ini. Untuk bisa memfasilitasi pembayaran internasional, letter of credit (LOC) adalah solusi yang digunakan untuk membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

Definisi dan Fungsi

Sebuah LOC atau surat kredit adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh sebuah bank resmi untuk memberi jaminan bahwa pembayaran dari seorang pembeli akan ditransfer dengan tepat waktu kepada si penjual dengan jumlah nominal yang benar.

Selain untuk jaminan pembayaran dari si pembeli kepada si penjual, ada juga fungsi LOC yang lain. Jika si pembeli tidak bisa melakukan pembayaran terhadap transaksi tersebut, maka bank tersebut harus membayar semua atau sebagian pembayaran yang belum terlunaskan.

Karena perdagangan internasional bisa menjadi suatu aktivitas yang berisiko tinggi, jaminan dan otorisasi dari sebuah bank resmi setidaknya bisa menutupi kerugian yang bisa muncul akibat adanya risiko-risiko seperti kerusakan barang, kehilangan barang, dan sebagainya.

Contoh LOC

Dilihat dari adanya berbagai jenis barang komoditi yang diperjualbelikan dalam perdagangan internasional, sebagian jenis-jenis letter of credit adalah sebagai berikut:

Revocable LOC (bisa dibatalkan sepihak oleh bank tanpa konfirmasi ke importir)
Irrevocable LOC (tidak bisa dibatalkan sepihak oleh bank)
Irrevocable and confirmed LOC (tidak bisa dibatalkan kecuali semua pihak setuju)
Clean LOC (pembayaran kredit ekspor-impor tidak perlu dilengkapi dokumen lain)
Documentary LOC (dokumen persyaratan lainnya dibutuhkan untuk pembayaran kredit)
Back-to-Back LOC (digunakan oleh perantara dalam transaksi antara eksportir dan importir)
Revolving LOC (LOC yang bisa digunakan berulang kali)

Dilihat dari ada banyaknya contoh letter of credit di atas, jangan sampai salah menentukan mana LOC yang Anda butuhkan saat bertransaksi.

Mekanisme LOC

Untuk bisa menerbitkan sebuah surat kredit baru, dibutuhkan proses yang runtut dan rinci sehingga surat tersebut bisa dibuktikan keabsahannya. Rinciannya adalah seperti berikut:

Pihak eksportir dan importir membuat kontrak jual beli sebagai bukti transaksi
Importir membuat pengajuan LOC ke bank
Bank Penerbit mengirim pengajuan LOC dan dokumen pendamping ke Bank Penerus
Bank Penerus mengirim LOC yang sudah jadi kepada pihak eksportir
Eksportir mengirim barang pesanan ke pihak importir dan menerima bukti pembayaran
Jika dokumen pendamping terbukti valid, Bank Penerus akan meneruskan pembayaran ke eksportir
Bukti pembayaran akan diteruskan Bank Penerus ke Bank Penerbit supaya Bank Penerus bisa mendapatkan ganti dari pembayaran sebelumnya
Importir melakukan pembayaran ke Bank Penerbit

Kesimpulan

Walaupun proses pembuatan letter of credit bisa cukup rumit untuk dilakukan, surat tersebut harus dibuat supaya transaksi antara eksportir dan importir bisa dijamin keabsahannya. Apakah Anda sekarang sedang mencari informasi lain tentang dunia keuangan? Segera kunjungi website kami untuk info-info keuangan lainnya yang tidak kalah menarik!

by Admin dua

December 23, 2022

WhatsApp-Image-2022-12-17-at-6.04.34-AM.jpeg

Istilah dumping muncul pada perdagangan internasional. Praktiknya kerap dilakukan di beberapa negara dan sering dianggap mempunyai konotasi negatif. Istilah ini bukanlah hal baru bahkan sudah ada sejak berabad-abad lalu.

Pengertian & Tujuannya

Menurut World Trade Organisation (WTO) pengertian dumping adalah penjualan barang ke luar negeri dengan harga lebih murah. Harganya bahkan lebih murah daripada dalam negeri. Sebenarnya hal ini bukanlah hal ilegal namun tidak disetujui oleh beberapa negara anggota WTO.

Meskipun tidak dilarang namun negara di dunia memiliki kebijakan masing-masing untuk mencegah politik dumping. Biasanya ditetapkan perjanjian perdagangan baik regional maupun bilateral.

Tujuan umum praktik ini adalah menghilangkan persaingan dan memperluas pangsa pasar. Adapun tujuan lainnya adalah mendapatkan keuntungan maksimal serta monopoli pasar tanpa harus merusak pasar.

Tujuan dumping juga mencegah adanya penumpukan stok barang di pasar dalam negeri. Dengan menjual ke luar negeri maka kelebihan produksi dapat dihindari.

Cara Kerja & Dasar Hukum

Dasar hukum di Indonesia yang mengatur pencegahan praktik ini sudah ada sejak 1999. Kebijakan dumping diatur dalam UU No.5 tahun 1999 yakni larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak langsung.

Cara kerjanya sendiri adalah memberlakukan harga murah di luar negeri dibandingkan pasar dalam negeri. Pasar lokal memakai harga normal bahkan ada yang lebih mahal. Beberapa negara yang memberlakukan politik ini adalah Singapura, Jepang bahkan China agar stok produknya tidak berlebih.

Jenis Praktik

Jenisnya sendiri terbagi atas tiga macam yakni predator, persisten dan sporadis. Perbedaan ketiganya bisa disimak sebagai berikut :

1. Sporadis

Penjualan barang dalam durasi pendek guna menurunkan biaya produksi. Tujuannya adalah menghilangkan barang tersebut namun tidak berfungsi menyaingi produk lain.

2. Predator

Praktik dagangnya dilakukan secara terus menerus dan tetap. Jenis penjualannya merupakan lanjutan dari transaksi jual berlangsung sebelumnya

3. Persisten

Praktik penjualannya dilakukan jika ada pembeli asing gunanya untuk menghapus persaingan perdagangan. Ketika sudah tidak ada persaingan maka harga barang tersebut kembali normal ke rate semula.

Keuntungan dan Kerugian

Contoh dumping yang pernah terjadi adalah penjualan sutra dari Tiongkok ke India. Ada pula Turki yang menjual terigu dengan harga murah ke Indonesia yang menyebabkan terigu Turki mendominasi pasar tanah air pada 2009.

Keuntungan dari praktik dagang ini sendiri diantaranya adalah :

Mampu meningkatkan pendapatan produsen selaku eksportir
Konsumen di berbagai negara telah menerima produk yang lebih hemat
Praktiknya membuat korporasi lebih kompetitif dan inovatif

Kerugian dari praktik dagang ini diantaranya adalah mampu menghapuskan usaha kompertitor. Selain itu eksportir mengalami kerugian dan timbul diskrimasi harga. Akibatnya tatanan harga produk yang sejenis menjadi rusak.

Dumping walaupun tidak dilarang namun mampu memberikan kerugian dan keuntungan. Tidak hanya berdampak pada konsumen namun juga eksportir.

by Admin dua

August 29, 2022

WhatsApp-Image-2022-08-28-at-8.55.06-AM.jpeg

Saat ini, semakin banyak orang menyadari pentingnya investasi. Hal ini tidak lepas dari gencarnya edukasi keuangan yang disuarakan oleh banyak platform. Berinvestasi juga kini menjadi mudah dengan banyaknya penyedia layanan digital. Minat berinvestasi harus dibarengi dengan pengetahuan, salah satunya metode penilaian investasi.

Apa Itu Metode Penilaian Investasi?

Metode penilaian investasi adalah cara yang digunakan untuk menilai tingkat risiko dan potensi keuntungan dari sebuah investasi. Dengan melakukan analisa terlebih dulu, kamu bisa memutuskan apakah suatu investasi layak atau tidak.

5 Metode Penilaian Investasi

Ada 5 metode penilaian investasi yang harus diketahui investor. Setiap Analisa memiliki rumus perhitungan sendiri. Metode tersebut adalah:

1. Net Present Value (NPV)

NPV adalah metode yang menganalisa keuntungan dari investasi masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang sekarang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode NPV menghitung selisih nilai uang pada periode waktu investasi dengan masa yang akan datang.

Dua hal mendasar yang digunakan dalam perhitungan NPV yaitu menentukan arus kas dan tingkat bunga yang relevan.

Investasi dikatakan layak jika NPV bernilai positif. Rumus perhitungan metode ini dapat ditulis sebagai berikut:

(C1/1 + r) + (C2/(1 + r)2) + … + (Ct/1 + r)t) – C0

Ct = arus kas per tahun pada periode t

C0 = nilai investasi awal tahun ke-0 (dalam rupiah)

r = suku bunga dalam %

2. Payback Period (PP)

Payback period adalah cara untuk menentukan kelayakan investasi berdasarkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan modal awal yang dikeluarkan untuk investasi. Semakin singkat waktu yang diperlukan, semakin layak pula investasi bersangkutan untuk dipilih. Rumus yang digunakan dalam metode ini cukup sederhana, yaitu:

PP = nilai investasi / kas masuk bersih

3. Average Rate of return (ARR)

ARR adalah metode penilaian yang fokusnya adalah potensi pendapatan bersih rata-rata yang bisa diraih investor setiap tahunnya. Dengan begitu, investor bisa menaksir potensi yang didapatkan selama menjalani sebuah investasi. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

ARR = (rata-rata laba setelah pajak / rata-rata investasi) x 100%

4. Internal Rate of Return (IRR)

Metode IRR adalah penilaian investasi dengan menghitung tingkat suku bunga investasi. Caranya, NPV arus kas saat ini disamakan dengan NPV arus kas yang akan datang.

IRR = rk + (NPV rk/ (TPV rk – TPV rb)) x (rb-rk)

Rk = suku bunga yang lebih kecil

Rb = suku bunga yang lebih besar

NPV rk = NPV pada tingkat rk yang lebih kecil

TPV rk = Total Present Value of Proceed pada suku bunga yang lebih kecil

TPV rb = Total Present Value of Proceed pada suku bunga yang lebih besar

Semakin tinggi hasil perhitungan IRR, maka investasi tersebut semakin layak dipertimbangkan.

5. Profitability Index (PI)

Metode yang terakhir kita ulas adalah cara penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai arus kas yang akan datang dengan nilai pengeluaran investasi saat ini. Investasi keuntungan yang potensial terlihat dari nilai P1 yang besar. Lihatlah rumus berikut:

PI = nilai arus kas akan datang / investasi saat ini.

Demikian ulasan singkat mengenai metode penilaian investasi yang umum digunakan. Semoga membantu bagi kamu yang memiliki rencana serius menjalani dunia investasi.

by Admin dua

August 1, 2022

WhatsApp-Image-2022-07-24-at-7.35.03-AM.jpeg

PNBP merupakan singkatan dari penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan UU No.20 tahun 1997 terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang tidak termasuk dalam penerimaan perpajakan.

Definisi lengkapnya sendiri adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi maupun badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung terkait layanan atau pemanfaatan sumber daya serta hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar perpajakan dan hibah serta pengelolaannya termasuk dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

UU PNBP

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa UU yang mengatur tentang penerimaan ini berdasarkan UU No. 20 tahun 1997. Kelompok UU PNBP diantaranya adalah meliputi :

Pemasukan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
Penerimaan yang berasal dari sumber daya alam
Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang telah dipisahkan
Penerimaan dari pelayanan yang dilakukan pemerintah
Hibah yang merupakan hak pemerintah
Pemasukan didasari putusan pengadilan dari pengenaan denda administrasi
Pemasukan lainnya dari UU tersendiri

Jenis dan Tarif PNBP

Contoh penerimaan negara bukan pajak bisa berupa pelayanan dari pemerintah. Sementara jenis PNBP sendiri terbagi atas 6 kategori dan berikut tarifnya.

1. Pelayanan

Jenis penerimaan negara bukan pajak khususnya pelayanan memakai tarif pelayanan dasar dan non dasar. Penyusunan tarifnya mempertimbangkan aspek keadilan, kebijakan pemerintah, biaya penyelenggaraan layanan dan dampak pengenaan tarif terhadap dunia usaha, masyarakat dan sosial budaya.

2. Pemanfaat SDA

Sementara penyusunan tarif dalam hal pemanfaatan SDA mempertimbangkan dampak lingkungan, nilai SDA, aspek keadilan dan kebijakan pemerintah

3. Pengelolaan Kekayaan Negara

Tarif ini sendiri mempertimbangkan kondisi keuangan badan, kebijakan pemerintah, kondisi keuangan badan, kebutuhan investasi badan hingga operasional badan. Penetapannya diatur dalam UU dan RUPS. Dasar pengenaannya juga memperhatikan masyarakat dunia usaha, pelestarian alam dan sosial budaya

4. Pengelolaan Dana

Tarif untuk jenis ini mempertimbangkan hasil dan manfaat terbaik serta kebijakan pemerintah

5. Hak Negara Lainnya

Dalam penyusunan tarifnya memperhatikan aspek keadilan, kebijakan pemerintah dan dampak pengenaan terhadap dunia usaha, sosial budaya dan masyarakat

6. Pengelolaan Barang Milik Negara

Jenis ini akan memperhatikan nilai guna aset tertinggi dan terbaik serta kebijakan pemerintah

Bagaimana Pembayaran PNBP ?

Wajib pajak perlu membayar PNBP yang terutang ke kas negara lewat tempat pembayaran yang sudah ditunjuk oleh menteri. Wajib bayar bisa melakukan pembayaran melalui modul penerimaan negara generasi ke 3 (MPN G3).

Penyetoran bisa melalui teller bank, internet banking maupun ATM. Nantinya wajib pajak akan mendapatkan kode ID billing dengan durasi waktu tertentu. Kamu bisa membayar PNBP online dimanapun dan kapanpun.

by Admin dua

July 11, 2022

WhatsApp-Image-2022-07-09-at-4.17.41-PM.jpeg

Memiliki badan usaha tentu memerlukan modal yang nggak sedikit dalam membangunnya, apalagi mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM). Anda bisa saja mendapatkan pinjaman modal usaha untuk perusahaan yang ingin dibangun. Beberapa langkah penting untuk mendapatkan modal akan dibahas dalam artikel kali ini. Dengan begitu, Anda nggak perlu bingung lagi dalam menjalankan usaha.

Apa yang dimaksud dengan modal usaha?

Sebelum membahas mengenai langkah apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pinjaman modal, Anda perlu tahu terlebih dahulu mengenai modal. Apa sih yang dimaksud dengan modal?

Banyak yang beranggapan bahwa modal hanya berupa uang. Nyatanya, modal tidak hanya berupa uang atau dana, namun bisa berupa benda atau aset berharga. Maka dari itu makna modal usaha sendiri merupakan dana atau aset yang dimiliki pengusaha dalam membangun bisnis atau perusahaan.

Apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha?

Membangun perusahaan dengan modal pribadi mungkin akan lebih mudah. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki dana sendiri dalam membangun bisnis. Tidak perlu khawatir, karena Anda bisa saja mengajukan pinjaman modal usaha. Lantas, langkah apa saja yang harus dilakukan? Berikut beberapa langkah penting yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pinjaman;

1. Menentukan jenis pinjaman sesuai kebutuhan bisnis.

Pada dasarnya, jenis pinjaman modal ada 2, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja akan memudahkan Anda yang ingin mendapatkan tambahan modal. Jenis pinjaman ini bahkan bisa diajukan untuk Anda yang membutuhkan modal awal atau sama sekali tidak memiliki modal pribadi. Biasanya pihak bank atau pihak peminjam akan memberikan waktu 1 tahun.

Sedangkan untuk kredit investasi merupakan jenis pinjaman yang dikhususkan untuk Anda yang sudah memiliki modal usaha, namun ingin mengajukan pinjaman untuk pengembangan. Biasanya debitur yang mengajukan kredit investor akan diberi jangka waktu kurang lebih 5 tahun.

2. Menentukan pinjaman dengan jaminan atau tanpa jaminan.

Pinjaman dengan jaminan atau tanpa jaminan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Jika Anda menginginkan pinjaman dengan bunga yang rendah, pinjaman dengan jaminan adalah pilihan yang tepat. Besar pinjaman yang diberikan juga sesuai dengan jaminan yang Anda beri. Sayangnya, pinjaman dengan jaminan membutuhkan waktu lebih lama dan lebih rumit karena pertimbangannya cukup banyak.

Sedangkan untuk pinjaman tanpa jaminan lebih mudah cair dan terbilang mudah dalam prosesnya. Akan tetapi bunga yang diberikan juga tidak sedikit dibandingkan dengan pinjaman dengan jaminan.

3. Menyiapkan Dokumen yang Diperlukan

Setelah menentukan jenis pinjaman yang diinginkan, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting seperti KTP, KK, rekening koran selama minimal 3 bulan, NPWP atau SPT, keterangan lengkap surat usaha, serta bukti transaksi dan dokumen penting terkait investasi. Diharapkan data-data yang diberikan lengkap dan benar.

Itulah beberapa hal penting yang perlu Anda perhatikan sebelum mengajukan pinjaman modal usaha. Pastikan bahwa besar pinjaman yang diajukan sesuai dengan kemampuan perusahaan, ya. Semoga artikel ini bermanfaat!