Manajemen Archives - RDN Consulting


No more posts

January 25, 2024
flat-lay-payroll-concept-with-document-1.jpg

Di era digital seperti sekarang, penggajian karyawan tidak lagi hanya sekedar proses transaksional. Penggajian berbasis digital menjadi elemen penting dalam memastikan kepuasan karyawan dan efisiensi operasional sebuah perusahaan. Untuk itu, perlu dibangun standard operating procedure atau SOP penggajian karyawan demi menciptakan sistem penggajian yang efisien, akurat, terpercaya, dan transparan. Artikel ini akan menjelaskan mengapa SOP penting dalam penggajian karyawan, siapa yang seharusnya terlibat dalam pembuatannya, serta langkah praktis dalam menyusun SOP penggajian karyawan.

Mengapa pembayaran gaji karyawan harus menggunakan SOP?

Setelah menjalankan kewajibannya dengan bekerja berdasarkan sistem yang disetujui, merupakan hak setiap karyawan untuk dibayarkan gajinya secara tepat waktu dan efektif. Adanya SOP penggajian karyawan memastikan bahwa semua proses terkait pembayaran gaji dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan SOP, perusahaan dapat menghindari kesalahan perhitungan, keterlambatan pembayaran, dan masalah kepatuhan lainnya. SOP juga membantu dalam audit internal dan eksternal, memastikan bahwa semua proses penggajian didokumentasikan dan dapat diikuti dengan mudah.

Siapa yang membuat SOP penggajian karyawan?

SOP penggajian karyawan biasanya disusun oleh tim HRD dengan masukan dari tim keuangan dan legal. Penting juga untuk mendapatkan pandangan dari pihak manajemen untuk memastikan bahwa SOP tersebut sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin juga membutuhkan masukan dari konsultan eksternal untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkini.

5 langkah membuat SOP penggajian karyawan

Dalam mengelola aset terpenting sebuah perusahaan, yaitu karyawannya, proses penggajian merupakan salah satu aspek kritikal yang memerlukan perhatian detail. SOP penggajian karyawan bukan hanya tentang memastikan gaji sudah dibayar atau belum, tetapi juga memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berikut 5 langkah utama dalam menyusun SOP penggajian karyawan yang penting untuk disimak:

1. Pemetaan proses

penggajian saat ini Sebelum membuat SOP baru, penting untuk memahami dan mendokumentasikan proses penggajian yang sedang berjalan. Ini termasuk mengidentifikasi semua langkah, pihak yang terlibat, dan waktu yang diperlukan.

2. Identifikasi area perbaikan

Berdasarkan pemetaan proses, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti penundaan dalam proses, kesalahan perhitungan, atau masalah kepatuhan.

3. Pengembangan SOP

Dengan informasi yang telah dikumpulkan, mulai kembangkan SOP dengan langkah-langkah yang jelas, tugas yang ditentukan, dan timeline yang spesifik. Pastikan SOP mencakup semua aspek penggajian, mulai dari perhitungan hingga distribusi gaji.

4. Konsultasi dengan pihak eksternal

Untuk memastikan bahwa SOP Anda sesuai dengan praktik terbaik dan regulasi terkini, Anda dapat melakukan konsultasi dengan pihak eksternal yang tentunya lebih memahami terkait peraturan yang ada. Salah satunya adalah RDN Consulting. Mereka dapat memberikan masukan berharga dan membantu mengidentifikasi potensi risiko hukum, mulai dari implementasi penggajian, perhitungan penggajian, hingga laporan penggajian terkait distribusi slip gaji karyawan.

5. Uji coba dan pelatihan

Sebelum mengimplementasikan SOP, lakukan uji coba untuk memastikan keefektifannya. Selain itu, adakan sesi pelatihan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penggajian agar mereka memahami SOP yang baru.

 

Kesimpulan

Membuat SOP penggajian karyawan yang efektif adalah langkah penting dalam memastikan proses pembayaran gaji yang akurat, efisien, dan patuh pada regulasi. SOP membantu meminimalkan kesalahan, mempercepat proses, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Dengan melibatkan tim internal dan konsultan eksternal seperti RDN Consulting, perusahaan dapat mengembangkan SOP yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk operasi perusahaan yang lebih lancar.

Benahi Penggajian Karyawan Perusahaan Anda! Konsultasi Gratis bersama RDN Consulting.


August 23, 2023
memento-media-XhYq-5KnxSk-unsplash-1.jpg

Istilah shareholder dan stakeholder seringkali ditemui saat membicarakan sebuah perusahaan atau organisasi. Walaupun terlihat sama ternyata keduanya memiliki arti yang berbeda. Uraian berikut menjelaskan tentang shareholder dan bedanya terhadap stakeholder.

Definisi Shareholder dan Stakeholder

Sebuah perusahaan tidak lepas dari peranan shareholder dan stakeholder. Keduanya memiliki peranan penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sehingga keberadaannya dalam perusahaan tidak bisa dihilangkan ataupun digantikan. 

Untuk memahami lebih jauh mengenai keduanya maka Anda perlu memahami apa itu shareholder dan stakeholder. Secara definisi shareholder adalah seorang individu atau lembaga yang menyetorkan sejumlah modal kepada perusahaan. 

Modal-modal tersebut dinamakan saham. Semakin banyak saham yang dimiliki maka pendapat dari shareholder tersebut akan semakin berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan. 

Sedangkan stakeholder adalah penyebutan seorang individu yang berkecimpung pada proses berjalannya perusahaan. Sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan untuk para shareholder perusahaan tersebut.

Siapa saja shareholder dan stakeholder itu?

Secara garis besar shareholder terbagi menjadi 2 yaitu common shareholder dan preferred shareholder. Keduanya sama-sama pemilik modal yang menginvestasikan uangnya pada suatu perusahaan. Hanya saja common shareholder memiliki kewenangan yang lebih tinggi di perusahaan dari preferred shareholder.

Hasil dari investasi dari para shareholder akan menghasilkan laba dan dibagi berdasarkan saham yang dimiliki. Hasil bagi laba perusahaan dinamakan dividen dan dibagi pada akhir tahun buku atau sesuai kesepakatan antara manajemen dan investor. 

Contoh Shareholder ini umumnya merupakan investor perorangan atau investor dari suatu organisasi dimana kepemilikan atas perusahaan tersebut tergantung pada jumlah modal yang disetorkan. 

Untuk stakeholder contohnya lebih luas lagi. Para stakeholder adalah mereka yang berkecimpung langsung pada perusahaan. Stakeholder juga dibagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal stakeholder.

Untuk stakeholder internal para stakeholder ini bisa berupa karyawan, manajemen perusahaan dan pemegang saham. Stakeholder eksternal termasuk konsumen, pemerintah, pemasok bahan baku, pesaing, bank dan penyalur barang ke konsumen serta media massa. Semua elemen tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dari sebuah perusahaan.

Baca Juga: Mengenal Stakeholder: Pengertian dan Manfaatnya Bagi Perusahaan

Shareholder vs stakeholder 

Setelah mengetahui contoh shareholder dan stakeholder, maka kita bisa mengambil kesimpulan mengenai perbedaan shareholder dan stakeholder

  1. Kepemilikan. Untuk shareholder karena menyetor modal dia memiliki kepentingan terhadap finansial perusahaan. Untuk stakeholder murni  tidak memiliki kepentingan atas finansial perusahaan. 
  2. Shareholder mungkin saja menjadi seorang stakeholder tapi seorang stakeholder tidak bisa menjadi shareholder.
  3. Shareholder mempengaruhi keputusan perusahaan tapi stakeholder terpengaruh atas keputusan perusahaan.
  4. Shareholder menerima keuntungan dari perusahaan sedangkan stakeholder internal hanya menerima gaji dari perusahaan

Shareholder adalah seseorang, kelompok maupun organisasi yang menyetorkan modal untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Modal tersebut harus dikelola dan disalurkan kepada stakeholder internal serta eksternal untuk memutar modal dan menghasilkan laba. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan kedua elemen ini bisa dipastikan dapat berjalan untuk waktu yang sangat lama.


August 21, 2023
WhatsApp-Image-2023-08-20-at-1.16.40-PM-1280x853.jpeg

Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan, atau hasil suatu proyek, organisasi, atau inisiatif. Mereka dapat berupa individu, kelompok, atau entitas yang memiliki hubungan atau kepentingan yang relevan terhadap suatu entitas atau proyek tertentu.

Stakeholder dapat mencakup berbagai pihak seperti pemilik bisnis, karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemegang saham, komunitas lokal, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas. Setiap stakeholders dapat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan mungkin memiliki pengaruh yang beragam terhadap suatu proyek atau organisasi.

 

Siapa Saja Pihak yang Dapat Disebut Stakeholder?

Pengertian dan cakupan stakeholders cukup luas, sehingga ada berbagai macam pihak yang dapat disebut sebagai stakeholder. Berikut adalah beberapa di antaranya:

 

1. Pemegang Saham (Stockholders)

Pemegang saham memiliki kepemilikan dalam perusahaan dan berperan dalam mengambil keputusan strategis. Mereka memiliki kepentingan dalam pertumbuhan nilai perusahaan dan dividen yang diperoleh dari laba perusahaan.

2. Karyawan

Karyawan adalah stakeholders internal yang berperan dalam menjalankan operasional perusahaan. Mereka memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan dan memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan organisasi serta kondisi kerja yang adil dan aman.

3. Pelanggan

Pelanggan adalah sumber pendapatan utama bagi perusahaan. Mereka memiliki kepentingan dalam mendapatkan produk atau layanan berkualitas, harga yang wajar, dan pelayanan yang memuaskan. Kepuasan pelanggan dapat memengaruhi reputasi perusahaan dan kesinambungan bisnis.

4. Pemasok

Pemasok adalah stakeholders yang menyediakan bahan baku, komponen, atau jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Kualitas, ketersediaan, dan harga yang bersaing dari pemasok dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan.

5. Komunitas Lokal

Perusahaan beroperasi dalam suatu komunitas dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas tersebut. Komunitas lokal menjadi stakeholders yang memiliki kepentingan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan.

7. Pemerintah dan Otoritas Regulator Terkait

Pemerintah dan otoritas regulator memiliki peran dalam mengatur operasional perusahaan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan yang ada dan berinteraksi dengan pemerintah serta otoritas regulator sebagai stakeholders yang penting.

8. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan, seperti bank dan kreditur, menjadi stakeholders yang memiliki kepentingan dalam kesehatan keuangan perusahaan. Mereka dapat memberikan pembiayaan dan modal kerja, sehingga perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan mereka dan memenuhi kewajiban keuangan.

Baca Juga: Ketahui Lebih Lengkap Tentang Stockholder di Sini!

Apa Saja Manfaat dan Peran Stakeholders?

Terdapat beberapa manfaat perusahaan dengan stakeholders, antara lain:

1. Mendapatkan Dukungan dan Kemitraan

Stakeholders, baik pelanggan mau pun rekanan yang puas memiliki potensi untuk mendukung dan menjalin kemitraan jangka panjang dengan perusahaan. Mereka dapat memberikan sumber daya, informasi, atau akses ke jaringan yang berguna bagi perusahaan.

2. Modal Sosial Bagi Perusahaan

Stakeholders dapat memberikan modal sosial, yaitu hubungan dan jaringan yang ada di antara mereka. Ini dapat membantu perusahaan dalam memperoleh sumber daya tambahan, seperti modal finansial, tenaga kerja, atau dukungan dari komunitas lokal.

3. Pengetahuan dan Pemahaman yang Lebih Baik

Stakeholders seringkali memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda tentang industri, pasar, atau lingkungan bisnis. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan atau konsultasi dapat membantu perusahaan mendapatkan wawasan yang lebih baik dan meminimalkan risiko kesalahan.

4. Reputasi yang Baik

Stakeholders memiliki peran penting dalam membentuk reputasi perusahaan. Jika perusahaan memperlakukan stakeholders dengan baik, menjaga hubungan yang baik, dan mempertimbangkan kepentingan mereka, maka hal ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, pelanggan, dan mitra bisnis.

5. Pertumbuhan Jangka Panjang

Dengan memperhatikan kepentingan stakeholder, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang. Melibatkan stakeholders dalam pengambilan keputusan dan mendengarkan masukan mereka dapat membantu perusahaan menemukan peluang baru, mengidentifikasi risiko potensial, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.

6. Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Stakeholders sering kali memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan memperhatikan kepentingan stakeholder, perusahaan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam strategi dan operasionalnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

 

Kolaborasi dan manajemen hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder ini penting bagi perusahaan karena dapat mendukung reputasi, keberlanjutan, dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Perusahaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan dan mencapai keberhasilan bersama.


August 20, 2023
WhatsApp-Image-2023-08-18-at-3.25.23-PM-1280x853.jpeg

Dalam perusahaan, peran stockholder sangat penting. Nah, sudahkah Anda tahu pengaruhnya terhadap perusahaan? Seorang stockholder adalah seseorang atau entitas yang memiliki saham dalam suatu perusahaan. 

Ketika seseorang membeli saham suatu perusahaan, secara otomatis ia menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Jumlah kepemilikan saham seseorang dapat bervariasi tergantung pada jumlah saham yang mereka miliki dengan perbandingan terhadap total saham yang tersedia.

Sebagai pemegang saham, seseorang memiliki hak dan keuntungan tertentu. Beberapa hak yang dimiliki pemegang saham meliputi hak untuk mendapatkan dividen (keuntungan pada perusahaan), hak untuk memberikan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), hak untuk mengakses informasi perusahaan, dan hak untuk menjual atau membeli saham mereka.

Pemegang saham juga dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai saham. Jika harga saham perusahaan meningkat, pemegang saham dapat menjual saham mereka dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan. Namun, jika harga saham turun, pemegang saham dapat menderita kerugian jika mereka memutuskan untuk menjual saham mereka pada saat itu.

Baca Juga: Agio Saham: Pengertian, Pengenaan Pajak, dan Cara Perhitungan

Peran pemegang saham dalam perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis saham yang mereka miliki. Misalnya, pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan, sedangkan pemegang saham preferen mungkin memiliki preferensi tertentu terkait pembagian dividen atau likuidasi perusahaan.

Apa Perbedaan Antara Stockholder dan Stakeholder?

Banyak orang yang salah kaprah bahkan tertukar mengenai definisi dari stockholder dan stakeholder. Lantas, apa perbedaan antara keduanya? Mari simak di sini.

1. Perbedaan dari Segi Definisi

Stockholder adalah seseorang atau entitas yang memiliki saham dalam suatu perusahaan. Sementara itu, stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh kegiatan dan keputusan suatu perusahaan. Stakeholder bisa meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain.

 

2. Ditinjau dari Segi Kepemilikan Atas Perusahaan

Stockholder memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan dan memiliki kepentingan finansial dalam keberhasilan perusahaan. Para stockholder biasanya berfokus pada pertumbuhan nilai saham dan keuntungan finansial.

Namun, berbeda dari stockholder, stakeholder dapat memiliki beragam kepentingan dalam perusahaan, termasuk finansial, sosial, lingkungan, atau etika. Para stakeholders dapat mencakup individu atau kelompok yang dapat berkaitan dengan kegiatan perusahaan dengan atau tanpa memiliki kepemilikan saham.

 

3. Dari Segi Hak dan Kewajiban

Stockholder memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat pemegang saham, mendapatkan dividen, dan mendapatkan informasi tentang perusahaan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku.

Bagaimana dengan stakeholder?

Stakeholder memiliki hak untuk terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, seperti kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan, karyawan, atau masyarakat.  Mereka juga memiliki kewajiban untuk mendukung dan mematuhi prinsip-prinsip perusahaan.

Berdasarkan Lingkup Kepentingan dalam Perusahaan

Pada umumnya, stockholder adalah pihak yang umumnya memiliki kepentingan finansial langsung dalam perusahaan dan berupaya untuk memaksimalkan nilai investasi mereka.

Sementara itu, stakeholder dapat memiliki berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, atau etika. Mereka bisa memperhatikan dampak perusahaan pada berbagai sisi, bukan hanya keuntungan finansial semata.

Stakeholder mau pun stockholder adalah dua entitas yang sama-sama berperan penting terhadap perusahaan. Peran keduanya tidak dapat dilepaskan, bahkan kolaborasi yang kuat antara dua pihak tersebut dibutuhkan agar perusahaan mampu mencapai tujuannya.


August 9, 2023
WhatsApp-Image-2023-08-06-at-4.24.50-PM-1280x853.jpeg

Pelaku usaha harus jeli melihat perkembangan dunia bisnis agar dapat menerapkan strategi yang tepat. Tentu saja hal itu ditujukan agar perusahaan bisa beroperasi dengan baik bahkan terus berkembang. 

Pemberlakukan langkah bisnis pasti menyebabkan berbagai perubahan yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Karena itu, pencatatan keuangan wajib dibuat, salah satunya adalah laporan perubahan ekuitas atau modal.

Apa sebenarnya laporan perubahan ekuitas itu? Artikel ini akan membahas pengertian, contoh, serta fungsi laporan perubahan ekuitas.

 

Apa yang Dimaksud dengan Laporan Perubahan Ekuitas?

Dilansir dari laman ocbc nisp, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal dalam satu kurun waktu tertentu. Melalui catatan ini, kita bisa mengetahui kondisi aktiva bersih pada periode tersebut, apakah mengalami peningkatan atau malah sebaliknya.

Catatan perubahan ekuitas juga memuat keterangan dari penambahan dan pengurangan aktiva bersih. Beberapa hal yang dapat menyebabkan perubahan tersebut diantaranya adalah penambahan investasi, laba perusahaan yang mengalami naik turun, juga penggunaan dana untuk berbagai kepentingan. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi dan sebelum penyusunan neraca.

Baca Juga: Mengenal Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Beserta Cara Buatnya

 

Contoh Laporan Perubahan Ekuitas

Bagaimana cara membuat laporan perubahan ekuitas? Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Saldo akhir modal = saldo awal modal + net profit – dividen -/+ perubahan lainnya

Untuk gambaran lebih jelas, berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas yang dilansir dari blog Mekari. Sebelumnya, kita buat dahulu laporan laba rugi.

 

Laporan Laba Rugi

PT Cahaya Abadi

Periode 31 Desember 2005

 

Penjualan bersih Rp 200.000.000,00
HPP Rp 35.000.000,00
Laba kotor Rp 165.000.000,00
Beban usaha
Beban produksi Rp 50.000.000,00
Beban upah karyawan Rp 30.000.000,00
Beban umum Rp 10.000.000,00
Total beban usaha Rp 90.000.000,00
Laba usaha Rp 75.000.000,00
Laba sebelum pajak Rp 75.000.000,00
Pph Rp 8.000.000,00
Laba bersih Rp 67.000.000,00

 

Laporan Perubahan Modal 

PT Cahaya Abadi

Periode 31 Desember 2005

 

Modal awal Rp 235.000.000,00
Laba bersih Rp 67.000.000,00
Total  Rp 302.000.000,00
Kerugian lainnya Rp 15.000.000,00
Laba ditahan Rp 27.000.000,00
Efek koreksi Rp 3.000.000,00
Total Rp 45.000.000,00
Modal akhir Rp 257.000.000,00

 

Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas

Secara garis besar, dapat dikatakan jika fungsi laporan perubahan ekuitas adalah sebagai media untuk memantau modal masuk dari jenis-jenis pinjaman yang dilakukan. Selain itu, ada beberapa fungsi lainnya, yaitu:

  • Data keuangan perusahaan untuk mendukung kinerja yang baik
  • Mencatat perolehan dana dalam satu periode akuntansi
  • Menunjukkan data patas perubahan modal

 

Demikian ulasan mengenai laporan perubahan ekuitas beserta contoh dan fungsinya. Semoga bermanfaat.


August 7, 2023
WhatsApp-Image-2023-08-06-at-4.16.10-PM-1280x853.jpeg

Salah satu upaya untuk menjaga usaha dapat tetap berjalan dengan baik adalah dengan disiplin membuat sejumlah jurnal keuangan, termasuk jurnal ekuitas. Mengapa catatan ini perlu dibuat? Tujuannya adalah supaya kita mengetahui kedudukan modal perusahaan di akhir periode akuntansi. Ekuitas tidak selalu bernilai positif karena bisa juga berakhir negatif.

Ingin keadaan perusahaan selalu terpantau? Simak artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut tentang jurnal ekuitas beserta contoh-contohnya.

Apa yang Dimaksud dengan Jurnal Ekuitas?

Dirangkum dari berbagai sumber, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak perusahaan yang harus dibayarkan oleh pemilik agar dapat memenuhi kegiatan operasional perusahaan.

Mengapa ekuitas disebut juga sebagai modal? Hal ini disebabkan karena ekuitas adalah harta yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga mengalami pengurangan akibat adanya hutang dan beban (kewajiban) yang harus dibayar. Secara sederhana, rumus perhitungan ekuitas dapat ditulis sebagai berikut:

Ekuitas = aset – kewaijban

Jadi, jurnal ekuitas adalah pencatatan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dalam satu periode akuntansi. Jika dalam jurnal hasil perhitungan aset dikurangi kewajiban atau liabilitas menunjukkan angka negatif, maka waspadalah. Hal itu berarti modal perusahaan terus berkurang untuk menutupi semua kekurangan. Jika dibiarkan, keuangan perusahaan menjadi tidak sehat dan akhirnya bisa berujung pada kebangrutan.

 

Contoh Jurnal Ekuitas

Sebenarnya, apa saja yang masuk dalam contoh jurnal ekuitas? Dilansir dari laman majoo.id, berikut beberapa ekuitas yang harus dimasukkan dalam catatan. 

1. Modal disetor

Modal ini adalah sejumlah dana yang disetorkan oleh pemilik untuk menjalankan bisnis dan mengembangkannya. Terdapat dua macam modal disetor yakni modal saham serta agio dan disagio saham,

2. Modal penilaian kembali

Modal penilaian kembali merujuk pada selisih nilai buku periode sebelumnya dengan nilai buku saat ini. Jika terdapat penyesuaian, maka neraca perusahaan akan mengalami perubahan.

3. Modal sumbangan atau hadiah

Modal sumbangan adalah aset perusahaan yang didapat dari pemberian. Pemberian ini tentu saja akan meningkatkan nilai ekuitas.

4. Laba ditahan

Laba ditahan atau tidak dibagi adalah sejumlah laba perusahaan dari periode-periode sebelumnya yang tidak diambil oleh pemilik atau tidak dibagi sebagai dividen.

Selain itu, ada juga modal lain-lain di luar daftar di atas. Contohnya adalah cadangan penurunan harga dan dana ekspansi.

Baca Juga: Mengenal Pengertian, Metode dan Jenis-jenis Ekuitas

 

Jenis Ekuitas

Sementara itu, terdapat berbagai jenis ekuitas. Dua di antaranya yang paling umum adalah:

1. Ekuitas pemilik perusahaan

Ekuitas pemilik umumnya diterapkan pada bisnis berskala kecil. Jenis ekuitas ini menunjukkan besarnya kepemilikan seseorang atas suatu usaha.

2. Ekuitas pemegang saham

Merupakan total jumlah uang yang harus diserahkan kembali pada pemilik saham jika aset mengalami likuidasi dan hutang telah lunas dibayar.

Demikian ulasan mengenai jurnal ekuitas. Terapkan pencatatan ekuitas jika ingin kondisi perusahaan selalu terpantau. Semoga bermanfaat.


May 20, 2023
WhatsApp-Image-2023-05-20-at-9.51.25-AM-1280x853.jpeg

BUMS merupakan salah satu jenis badan usaha yang berdiri di Indonesia. Jenis perusahaan ini berkontribusi besar dalam mendukung pemerintah mengembangkan kondisi perekonomian tanah air, salah satunya dengan menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat. 

Lantas, apa perbedaannya dengan BUMN? Simak artikel ini untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, contoh, hingga peran BUMS dalam perekonomian.

Apa Itu BUMS?

BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) adalah badan usaha yang hampir semua atau bahwa semua modalnya dimiliki oleh swasta (non-pemerintah), baik itu perorangan maupun kelompok. Meskipun badan usaha ini milik swasta, pemerintahan tetap berwenang untuk mengawasi pergerakan bisnisnya. 

Selain itu, BUMS masih harus tetap menjalankan beberapa aturan dari pemerintah jika ingin beroperasi. Tujuannya adalah agar usaha yang mereka jalankan tetap sehat dan kontinyu. 

Apa Saja Tujuan BUMS?

BUMS didirikan di Indonesia pastinya memiliki tujuan untuk menyumbang kontribusi terhadap kemajuan perekonomian negara, di antaranya:

  • Badan Usaha Milik Swasta membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di tanah air dengan menyediakan lapangan kerja yang luas.
  • Meningkatkan pemasukan negara melalui devisa dengan cara melakukan kegiatan ekspor impor.
  • Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan skalanya dalam upaya memproduksi barang dalam negeri.

Apa Saja Ciri-Ciri BUMS?

Sebagai perusahaan milik swasta, BUMS memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan BUMN, seperti:

  • BUMS memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan profit perusahaan.
  • Segala aktivitas usaha yang berjalan dapat diawasi secara langsung oleh pemilik badan usaha.
  • Hampir seluruh atau semua modalnya merupakan milik perseorangan atau kelompok.

Apa Saja Contoh BUMS?

Di Indonesia, ada banyak contoh perusahaan BUMS dari berbagai sektor usaha. Berikut ini beberapa contoh Badan Usaha Milik Swasta paling terkenal di tanah air serta bidang usahanya:

  • PT XL Axiata (sektor operator telekomunikasi seluler)
  • PT Bank Central Asia (sektor perbankan)
  • PT Tirta Investama (sektor produksi air mineral)
  • PT Agung Podomoro Group (sektor pengembang properti)
  • PT Freeport Indonesia (sektor pertambangan)
  • PT Pupuk Kaltim (perpupukan, petrokimia, dan kimia)
  • PT Holcim Indonesia (sektor produksi semen)
  • PT Unilever Indonesia (produsen kebutuhan rumah tangga)
  • PT Visindo Global Teknologi (sektor telekomunikasi)
  • PT Exxon Company (sektor minyak dan gas bumi)
  • PT Krakatau Steel (produksi baja)
  • PT Indofood Sukses Makmur (produse makanan dan minuman)
  • PT Honda Prospect Motor (penjualan otomotif)
  • PT Lion Air (sektor transportasi penerbangan)
  • PT Media Nusantara Citra (sektor pertelevisian dan hiburan)
  • PT Astra Internasional (perakitan dan distribusi mobil)
  • PT Maspion (sektor pemasaran dan manufaktur)

Apa Perbedaan BUMN dan BUMS?

Dari segi pengertian, BUMS dan BUMN memiliki arti yang berbeda. BUMS merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, entah itu sebagian maupun seluruhnya. Di sisi lain, BUMS merupakan badan usaha yang semua modal di dalamnya merupakan milik pemerintah.

Selain itu, banyak hal yang membuat BUMS dan BUMN berbeda, di antaranya:

  • Orientasi tujuan BUMS adalah untuk memperoleh profit sebanyak-banyaknya. Sedangkan BUMN tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga harus memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
  • Seluruh modal yang diperoleh BUMS didapat dengan usahanya sendiri, misalnya meminjam modal ke bank. Sedangkan modal BUMN sebagian besar berasal dari kas negara.
  • Sektor yang dikelola BUMS lebih bervariasi sebab diperbolehkan mengelola bisnis apa pun selain sektor vital. Sedangkan BUMN umumnya hanya mengelola sektor yang dinilai sangat penting bagi kelangsungan hidup banyak orang

Baca Juga: Badan Usaha: Pengertian, Fungsi, Jenis, Bentuk & Pengenaan Pajaknya

Peran BUMS dalam Perekonomian

  • Menjalin kerjasama dengan BUMN.
  • Meningkatkan produksi dalam negeri.
  • Menyediakan lapangan pekerjaan.
  • Menambah pemasukan negara.

Demikianlah penjelasan singkat seputar BUMS. Dari penjelasan di atas, bisa Anda simpulkan bahwa keberadaan badan usaha ini sangat penting untuk membuat perekonomian di Indonesia berjalan dinamis dan terus bergerak maju.


May 5, 2023
WhatsApp-Image-2023-04-30-at-2.37.48-PM-1280x853.jpeg

Dari dulu sampai sekarang, semua barang impor yang akan memasuki suatu negara harus melewati proses bea cukai oleh negara tersebut sebelum bisa dikirim ke penerima barang tersebut. Kenapa harus melalui bea cukai? Alasannya adalah untuk memastikan bahwa barang tersebut adalah barang yang legal dan telah memiliki izin untuk bisa didistribusikan ke penerima di negara tersebut. Di bea cukai, salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk melegalkan barang impor tersebut adalah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).

Apa itu SPPB?

Pada dasarnya, SPPB adalah surat yang digunakan untuk menyetujui masuknya atau keluarnya sebuah barang impor ke dalam atau dari bea cukai. Kenapa surat seperti ini harus dikeluarkan? Seperti di negara-negara lain, sebuah barang impor yang akan masuk ke dalam sebuah negara harus dipastikan bukan merupakan barang yang ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.  

Untuk bisa menerbitkan surat persetujuan tersebut, importir harus memberikan data yang lengkap mengenai barang impor tersebut kepada pemberitahuan barang impor (PIB) dari pihak yang berwenang di Indonesia. Data tersebut diberikan melalui dokumen pelengkap pabean yang dikirim secara elektronik melalui portal INSW (Indonesian National Single Window).  

Data yang telah diberikan tersebut kemudian akan diperiksa oleh sistem komputer pelayanan (SKP) milik kantor pabean untuk memeriksa apakah barang tersebut tergolong barang yang bisa keluar dari pabean atau tidak. Jika dinyatakan legal dan tidak tergolong sebagai barang yang mencurigakan, maka surat persetujuan tersebut bisa diterbitkan.

Surat persetujuan ini dikeluarkan untuk setiap barang impor, tapi barang-barang tersebut harus menempuh salah satu dari tiga jalur pengeluaran barang impor sesuai dengan hukum yang berlaku. Jalur-jalur tersebut adalah:  

  • Jalur merah (pemeriksaan fisik dan dokumen harus dilakukan sebelum surat terbit)
  • Jalur kuning (tanpa pemeriksaaan fisik, hanya pemeriksaan dokumen yang dilakukan sebelum surat terbit)
  • Jalur hijau (tanpa pemeriksaaan fisik, pemeriksaan dokumen dilakukan setelah surat terbit)

Contoh SPBB

Karena bea cukai bergerak di bawah kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), semua format contoh dokumen SPPB yang berlaku kurang lebih mengikuti format yang telah disetujui oleh kementerian tersebut. Walaupun tatanan formatnya bisa berbeda dari satu kantor pabean dengan kantor yang lainnya, isinya kurang lebih tetap sama.  

Dalam setiap surat, harus ada data keterangan importir, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), data barang yang diimpor, dan sebagainya. Semuanya harus dimasukkan ke dalam surat persetujuan ini supaya surat ini bisa diterbitkan dan tidak ada kebocoran dalam proses pemeriksaan keamanan barang tersebut.

Baca Juga: Bea Masuk, Metode Perhitungan dan Aturan Terbarunya

Kesimpulan

Setelah membaca bahasan di atas, sekarang kita paham kenapa dokumen SPPB sangat dibutuhkan supaya sebuah barang impor bisa dinyatakan legal untuk memasuki Indonesia ke penerimanya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan selamat membaca info terkait pajak lainnya yang tidak kalah mencerahkan, hanya di website ini!


May 1, 2023
WhatsApp-Image-2023-04-30-at-1.46.29-PM-1280x853.jpeg

Selain WLK yang diwajibkan oleh UU Lapor Ketenagakerjaan, beberapa provinsi di Indonesia juga mewajibkan laporan tambahan terkait kesejahteraan tenaga kerja yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mewajibkan setiap perusahaan untuk menyampaikan formulir wajib lapor penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Lantas, apa yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan pekerja? Simak penjelasannya berikut!

Apa Itu Fasilitas Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja?

Berdasarkan pasal 24 Perda Provinsi DKI Jakarta No.6 Tahun 2004, perusahaan harus memberikan beberapa rincian tentang penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan, seperti:

  • Fasilitas dalam perusahaan, meliputi peralatan keselamatan dan kesehatan, kantin, sanitasi, tempat ibadah, sarana olahraga, ruang merokok, dll.
  • Fasilitas luar perusahaan, seperti transportasi, rumah, sarana rekreasi, asuransi, pinjaman, dll. 
  • Keluarga berencana dan penitipan anak.
  • Koperasi.
  • Cuti berbayar jika sakit, melahirkan, kecelakaan, dll.
  • Bonus dan kenaikan gaji. 

Sebagaimana Anda ketahui bahwa tenaga kerja atau karyawan adalah penggerak utama yang merupakan kunci sukses pertumbuhan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Mereka senantiasa bekerja dengan memberikan waktu dan keterampilan mereka untuk pengembangan perusahaan. 

Jadi, sudah selayaknya pekerja mendapatkan pengakuan, gaji yang sesuai, upah yang layak dan fasilitas yang memadai sesuai persyaratan dan ketentuan kerja. Kesejahteraan pekerja sangat penting dan merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi tunjangan karyawan demi meningkatkan kinerja dan efisiensi yang optimal. 

Beberapa fasilitas kesejahteraan karyawan yang utama di antaranya fasilitas perumahan, fasilitas pengobatan gratis, tunjangan pensiun, tunjangan pendidikan anak dan orang dewasa, fasilitas pinjaman dan sebagainya. 

Intinya, kesejahteraan karyawan harus menjadi yang prioritas dalam suatu perusahaan karena hal ini akan menjadi dorongan bagi efisiensi dan dedikasi karyawan terhadap perusahaan. Jika karyawan yang diperlakukan dengan baik, mereka akan membalasnya dengan loyalitas dan kinerja terbaik sesuai kemampuannya. 

Baca Juga: Perhitungan BPJS Ketenagakerjaan Program JHT, JKK, JKM & JP

Mengapa Perusahaan Perlu Wajib Lapor Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja?

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kesejahteraan karyawan di banyak perusahaan. Faktor pemicunya juga menjadi lebih banyak dari berbagai faktor, tidak hanya karena lingkungan kerja yang toxic atau komunikasi yang buruk, melainkan juga:

  • Khawatir akan kesehatan (tertular virus)
  • Tertekan dalam menjalani protokol kesehatan dan kebersihan.
  • Pengurangan gaji.
  • Kondisi kerja yang tidak aman.
  • Kurangnya arahan akibat bekerja jarak jauh, dan sebagainya.

Nah, dengan menyampaikan formulir wajib lapor penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja, itu merupakan wujud upaya perusahaan untuk mengurangi beban stres, masalah kesehatan serta kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Alhasil, perusahaan akan merasakan dampak positif dan manfaatnya secara langsung. Di antaranya:

  • Mengurangi angka ketidakhadiran (resign) atau turnover (pergantian) karyawan.
  • Meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan.
  • Menarik serta mempertahankan karyawan yang kompeten. 
  • Meningkatkan moral dan kinerja karyawan agar penjualan meningkat.
  • Terhindar dari tuntutan hukum, denda, dan konflik internal dalam perusahaan.

Cara mendapatkan formulir wajib lapor penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja bisa Anda lakukan secara online melalui website https://wajiblapor.kemnaker.go.id/ atau secara offline dengan mendatangi kantor pelayanan terpadu di wilayah / provinsi masing-masing. 

Jika Anda ingin melakukannya secara online, maka buka laman di atas, lalu masuk ke akun perusahaan Anda atau lakukan pendaftaran perusahaan terlebih dahulu dengan mengisi semua data yang diperlukan. Mulai dari profil perusahaan, alamat, kontak, cabang, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dll. 

Kalau sudah, masuklah ke menu keadaan tenaga kerja lalu masukkan data-data karyawan Anda, baik yang dalam negeri maupun asing. Masukkan juga data terkait jaminan sosial, waktu dan persyaratan kerja, waktu istirahat, pengupahan, keberadaan fasilitas K3, dll. 

Setelah selesai melakukan pengisian, kembalilah ke halaman dashboard lalu tekan ulang tombol perusahaan Anda. Centang kalimat pernyataan yang tersedia, kemudian scan barcode-nya.

 

Nah, itulah informasi penting seputar wajib lapor penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Semoga dengan ini, Anda dapat mengambil langkah yang leih proaktif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam bisnis Anda.


April 19, 2023
WhatsApp-Image-2023-04-16-at-2.05.24-PM-1280x853.jpeg

Selain pengurusan segala perijinan, ada hal yang sangat penting yang harus Anda penuhi sebelum mendirikan perusahaan yaitu Wajib Lapor Tenaga Kerja atau WLTK. Setiap perusahaan wajib menyampaikan laporan tertulis ini setiap tahun kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Agar lebih memahami soal WLTK, simak artikel ini sampai akhir!

Apa Pengertian dari WLTK?

WLTK yang merupakan singkatan dari Wajib Lapor Tenaga Kerja adalah laporan tertulis mengenai ketenagakerjaan yang wajib dilaporkan oleh pemberi (dalam hal ini perusahaan) kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Laporan ini memiliki arti penting dan berdampak besar bagi perusahaan. 

Sebab, jika perusahaan lalai dalam melakukan pelaporan ini, perusahaan terancam akan dikenai sanksi. Dengan kata lain, perusahaan diwajibkan untuk mematuhi prosedur pelaporan baru, termasuk Wajib Lapor Tenaga Kerja yang harus disampaikan secara online.

Mengapa Harus Melakukan WLTK?

Berikut adalah beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan harus segera melakukan WLTK:

1. Indikator Kepatuhan dan Kesejahteraan Karyawan

Alasan utama mengapa perusahaan harus mematuhi prosedur WLTK adalah sebagai indikator bagi perusahaan dalam rangka menjalankan program kesejahteraan karyawan. Jadi, tidak hanya mengejar laba dalam bentuk angka, tetapi perusahaan juga harus memprioritaskan kesejahteraan tenaga kerja mereka.

Sebelum Wajib Lapor Tenaga Kerja diterima dan disetujui oleh instansi terkait, ada beberapa persyaratan terkait program kesejahteraan karyawan. Di antaranya apakah perusahaan Anda telah terdaftar dalam Program Jaminan Sosial (BPJS TK), Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Jamsostek di Jam Kerja Di Luar Hubungan Kerja (JSHK).

Jika perusahaan Anda memenuhi kriteria di atas, menandakan bahwa perusahaan Anda sudah menerapkan program kesejahteraan karyawan perusahaan dengan baik.

2. Terhindari dari Sanksi Pidana

Dalam Pasal 10 ayat 1 UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan menjelaskan bahwa adanya sanksi berupa hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sanksi tersebut dikenakan kepada badan usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan WLTK perusahaan, entah itu sesudah didirikan maupun diperbaharui setiap tahunnya.

3. Karena WLTK adalah Persyaratan Wajib Mempekerjakan Karyawan

Dokumen ini merupakan salah satu persyaratan mutlak yang ditentukan oleh Kemnakertrans sebelum perusahaan bisa mengajukan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Jika Anda tidak melakukan Wajib Lapor Tenaga Kerja, dipastikan perusahaan tidak bisa mengajukan Izin TKA.

Kapan Dilakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan?

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 Pasal 4 ayat 1 tentang Wajib Lapor Tenaga Kerja, setiap perusahaan wajib membuat laporan tertulis pada saat mendirikan, menghentikan, mengoperasikan kembali, mengalihkan bisnis atau membubarkannya. 

Perusahaan harus menyampaikan laporan ini dalam tenggat waktu berikut per jenis laporan:

  • Laporan Peristiwa A: 30 hari setelah perusahaan mendirikan atau membuka kembali perusahaan dan operasinya serta 30 hari setelah atau sebelum perubahan alamat atau kepemilikan perusahaan
  • Laporan Peristiwa B: 30 hari sebelum penghentian, likuidasi, atau pembubaran perusahaan
  • Laporan Tahunan: setiap bulan Desember

Baca Juga: Anda Pemilik Perusahaan? Ketahui Fungsi KBLI Buat Bisnis

 

Bagaimana Cara Melakukan WLTK?

Mengingat laporan ini sangat penting bagi perusahaan, penting bagi Anda untuk mengurus dan melaporkannya tepat waktu. Kabar baiknya, pelaporan WLTK kini bisa dipermudah melalui fasilitas WLTK online yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan. Begini caranya: 

  • Kunjungi website Kementerian Ketenagakerjaan RI di https://wajiblapor.kemnaker.go.id/ 
  • Klik tombol menu di pojok kanan atas, pilih Pendaftaran Perusahaan. 
  • Isi semua informasi wajib di halaman pendaftaran di form pendaftaran.
  • Kalau sudah, Anda bisa mulai memakai fitur lapor online dengan memasukkan semua informasi perusahaan untuk mengirimkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Anda, meliputi:
  • Profil pengguna
  • Identitas perusahaan
  • Status perusahaan
  • Legalitas perusahaan
  • Data karyawan dan pekerja asing
  • Lowongan kerja 
  • Jaminan sosial dalam kaitannya dengan BPJS
  • Pelatihan
  • Remunerasi, dll.

Kesimpulan

Jadi, bisa disimpulkan bahwa WLTK adalah dokumen yang wajib dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia.


Send this to a friend