Blog - RDN Consulting


No more posts

February 25, 2024
pay-day-accounting-banking-budget-economy-concept_53876-167131-1.jpg

Bulan Ramadan tinggal menunggu hari. Salah satu yang paling dinanti saat bulan suci dan menjelang Hari Raya Idulfitri adalah tradisi Tunjangan Hari Raya atau yang biasa disingkat dengan THR. THR telah lama menjadi bagian penting dari budaya kerja di Indonesia. Namun, seringkali ada pertanyaan yang muncul mengenai apakah pegawai honorer juga berhak menerima THR? Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang pegawai honorer, apakah mereka berhak atas THR, dan alasan di balik keputusan tersebut.

Apa itu pegawai honorer?

Pegawai honorer adalah individu yang bekerja untuk sebuah organisasi atau institusi dengan status non-pegawai tetap. Mereka biasanya ditempatkan dalam posisi kontrak atau sementara untuk memenuhi kebutuhan khusus atau proyek tertentu. Peran mereka mungkin beragam, mulai dari mengajar di sekolah sampai bekerja di instansi pemerintah.

Tenaga honorer adalah individu yang bekerja untuk lembaga pemerintah atau swasta tanpa status resmi sebagai pegawai tetap. Biasanya, pegawai honorer dipekerjakan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja harian, bulanan, atau tahunan. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mereka tidak memiliki jaminan status atau perlindungan yang jelas. Meskipun seringkali ditugaskan untuk berbagai posisi dan tugas, status hukum pegawai honorer tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai.

Perbedaan utama antara tenaga honorer dan PPPK adalah dalam status pegawai, perlindungan, dan keterikatan kontrak. Yang mana pegawai honorer memiliki status tidak tetap sehingga tidak mendapatkan jaminan keamanan kerja serta tunjangan, tidak memiliki perlindungan dan jaminan seperti pensiun, asuransi kesehatan, dan manfaat lain, serta dipekerjakan secara tidak tetap dan tanpa jaminan kontrak yang pasti.

Apakah pegawai honorer mendapatkan THR?

Secara umum, pegawai honorer tidak berhak atas THR. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan utama, termasuk status hukum mereka dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pembayaran THR.

Pertama-tama, status pegawai honorer berbeda dengan pegawai tetap. Mereka tidak memiliki status kepegawaian yang sama dengan pegawai tetap yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, mereka biasanya bekerja berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja sementara.

Kedua, aturan mengenai pembayaran THR diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini secara khusus menyebutkan bahwa pembayaran THR hanya berlaku untuk pekerja dengan status kepegawaian tertentu, seperti pekerja yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan 12, yang mencakup pekerja tetap dan pekerja kontrak dengan masa kerja minimal satu tahun.

Sehingga, pegawai honorer tidak mendapatkan THR karena mereka tidak termasuk dalam kategori pekerja yang diatur oleh undang-undang. Meskipun mereka turut berkontribusi dalam lingkup kerja tertentu, status hukum mereka dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menempatkan mereka di luar lingkup penerimaan THR.

Baca Juga: Semua Tentang THR: Mulai dari Perhitungan dan Pengenaan Pajak

 

Kesimpulan

Pengaturan mengenai pembayaran THR menjadi penting untuk dipahami oleh semua pihak, termasuk pegawai honorer. Meskipun mereka merupakan bagian dari tenaga kerja Indonesia, aturan yang berlaku menempatkan mereka di posisi yang tidak memenuhi syarat untuk menerima tunjangan tersebut. Dengan memahami hal ini, pegawai honorer dapat mengelola harapan mereka dengan lebih realistis dan menyadari bahwa kompensasi mereka didasarkan pada perjanjian kerja yang telah disepakati.


February 24, 2024
tax-credits-claim-return-deduction-refund-concept-1.jpg

Di Indonesia, pajak merupakan hal yang tak terhindarkan ketika seseorang menerima penghasilan. Salah satu pertanyaan umum yang sering muncul adalah apakah gaji sebesar 5 juta kena pajak? Dalam artikel ini, kami akan menjawab pertanyaan tersebut secara detail, serta mengulas aturan perpajakan untuk gaji sebesar 5 juta.

Apakah Gaji 5 Juta kena Pajak?

Pertanyaan ini cukup sering muncul, terutama bagi mereka yang baru memasuki dunia kerja. Menurut peraturan perpajakan di Indonesia, gaji sebesar 5 juta maupun di atasnya akan dikenakan pajak penghasilan.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengatur besaran penghasilan yang kena pajak. Dalam peraturan yang berlaku sejak tahun 2009 tersebut disebutkan pajak perorangan dengan rentang penghasilan sampai dengan Rp50,000,000 per tahun dikenakan tarif pajak 5%.

Kemudian di tahun 2021, pemerintah mengubah rentang penghasilan menjadi Rp60,000,000 per tahun.

Aturan perpajakan untuk gaji sebesar 5 juta atau lebih telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut. Penghasilan yang kena pajak mencakup berbagai jenis pendapatan, termasuk gaji, honorarium, bonus, dan lain sebagainya. Tarif pajak penghasilan pun telah ditetapkan berdasarkan tingkat penghasilan, dimana tarif yang lebih tinggi dikenakan untuk penghasilan yang lebih besar.

Secara detail, berikut tarif PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP):

– Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60,000,000 dikenakan tarif PPh sebesar 5%

– Penghasilan kena pajak lebih dari Rp60,000,000 hingga Rp250,000,000 dikenakan pajak 15%

– Penghasilan lebih dari Rp250,000,000 sampai dengan Rp500,000,000 tarif PPh yang dikenakan 25%

– Penghasilan kena pajak di atas Rp500,000,000 sampai dengan Rp5,000,000,000 sebesar 30%

– Penghasilan di atas Rp5,000,000,000 dikenakan PPh sebesar 35%

 

Bagaimana Contoh Perhitungan Pajaknya?

Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat contoh perhitungan pajak untuk gaji sebesar 5 juta. Misalkan seseorang memiliki gaji bulanan sebesar 5 juta, maka pajak yang harus dibayarkan dapat dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Setelah dikurangkan dengan pengurangan yang berlaku dan ditambahkan dengan penghasilan neto lainnya, akan didapatkan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Sebagai contoh, seorang karyawan dengan gaji 5 juta yang tidak memiliki tanggungan akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Sedangkan bagi karyawan yang memiliki tanggungan, misalnya pasangan dan anak, akan mendapatkan pengurangan pajak yang lebih besar sesuai dengan jumlah tanggungan yang dimiliki.

Untuk lebih jelasnya, berikut rumus yang berlaku:

Pajak Penghasilan (PPh 21) per tahun = Penghasilan kena pajak (PKP) per tahun – Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) x 5%

Jika PTKP sebesar Rp54,000,000 per tahun, perhitungannya menjadi

Rp60,000,000 – Rp54,000,000 = Rp6,000,000

Maka, pajaknya adalah Rp6,000,000 x 5% = Rp300,000 per tahun atau Rp25,000 per bulan

Baca Juga: TER PPh 21 dan Tarif Baru Pajak Karyawan di Tahun 2024

Kesimpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaji sebesar 5 juta atau lebih akan kena pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penting bagi setiap individu yang menerima penghasilan untuk memahami dengan jelas aturan perpajakan dan melakukan perhitungan pajak dengan benar agar tidak terkena sanksi atau masalah hukum terkait pajak.


January 25, 2024
aerial-view-cargo-ship-cargo-container-harbor-1.jpg

Dalam dunia perdagangan internasional, memahami incoterms adalah kunci utama untuk menjalankan bisnis yang efektif dan efisien. International commercial terms, atau yang disingkat dengan incoterms adalah standar yang dirancang untuk menciptakan kesepahaman umum dalam transaksi perdagangan global. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang apa itu incoterms, tujuannya, serta berbagai jenisnya yang dapat memberikan wawasan penting bagi para pelaku usaha dan individu di bidang ekspor dan impor.

Mengenal istilah incoterms

Incoterms didefinisikan sebagai sekumpulan aturan dan definisi standar yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menentukan tanggung jawab pembeli dan penjual dalam pengiriman barang.

Diciptakan oleh International Chamber of Commerce (ICC), incoterms pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936 dan telah mengalami beberapa revisi terakhir, terkini pada tahun 2020. Istilah ini membantu mengklasifikasi aspek-aspek seperti biaya, risiko, tugas, dan prosedur dalam pengiriman barang, sehingga meminimalisir kesalahpahaman dan konflik.

Apa tujuan incoterms?

Tujuan utama dari incoterms adalah untuk menyederhanakan komunikasi dalam perdagangan internasional dengan menyediakan seperangkat aturan yang jelas dan mudah dimengerti. Incoterms memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana biaya dan risiko dibagi antara pembeli dan penjual, memberikan kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas asuransi, izin ekspor dan impor, dan tanggung jawab lainnya. Hal ini memudahkan perusahaan dari berbagai negara untuk melakukan transaksi tanpa khawatir tentang perbedaan interpretasi dalam perjanjian mereka.

Macam-macam incoterms

Incoterms terbagi menjadi beberapa kategori yang mencerminkan berbagai jenis pengaturan pengiriman. Beberapa di antaranya adalah:

1. EXW (Ex Works) – Tempat penyerahan ditentukan

Dalam kondisi EXW, pembeli memiliki tanggung jawab penuh atas semua biaya dan risiko terkait asuransi dan transportasi barang mulai dari gudang penjual. Ini termasuk semua biaya logistik dari lokasi penjual hingga ke destinasi pembeli. Akan tetapi, jika kontrak menyatakan “EXW loading termasuk”, maka penjual bertanggung jawab atas biaya dan risiko memuat barang ke kendaraan pembeli.

2. FOB (Free on Board) – Pengiriman laut

FOB adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab mengirim barang sampai ke pelabuhan yang ditentukan dan menangani semua proses ekspor yang diperlukan sesuai dengan peraturan negara asal.

3. FCA (Free Carrier) – Fleksibel untuk semua transportasi

FCA adalah istilah yang cocok untuk semua jenis transportasi, termasuk darat, laut, udara, atau kombinasi dari semuanya. Penyerahan barang berlangsung di tempat pengambilan, yang mana risiko berpindah dari penjual ke pembeli. Pembeli mengambil alih tanggung jawab pengiriman dan risiko terkait setelah titik penyerahan.

4. CIP (Carrier Insurance Paid to) – Asuransi oleh penjual

Dalam CIP, penjual wajib membayar asuransi untuk melindungi barang dari risiko kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Selain itu, pembeli bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses ekspor.

5. CIF (Carrier Insurance Freight) – Asuransi dan pengiriman laut

CIF menetapkan kewajiban penjual untuk menanggung biaya asuransi selama pengiriman barang. Asuransi ini harus mencakup perlindungan yang memadai selama perjalanan, sesuai dengan ketentuan kontrak penjualan, dan menyertakan dokumen asuransi yang relevan.

6. CFR (Cost Freight) – Pengiriman laut dengan biaya ditanggung penjual

Dalam ketentuan CFR, penjual bertanggung jawab atas biaya pengiriman barang melalui laut hingga pelabuhan tujuan. Pengiriman barang dilakukan di atas kapal, tetapi biaya transportasi ditanggung penjual.

7. CPT (Carriage Paid to) – Transportasi universal

CPT digunakan untuk semua jenis transportasi, menunjukkan bahwa penjual menanggung risiko kehilangan barang hingga diserahkan ke pengangkut (carrier).

8. DAP (Delivered at Place) – Penyerahan di lokasi ditentukan

Dalam DAP, penjual bertanggung jawab mengatur pengiriman barang hingga lokasi yang disepakati. Setelah barang melewati proses pembersihan impor, penjual harus mengirimkannya ke lokasi yang telah ditetapkan.

9. DAT (Delivered at Terminal) – Serah terima di terminal

DAT berlaku untuk semua jenis transportasi. Dalam kondisi ini, penjual bertanggung jawab memilih dan mengatur transportasi barang hingga terminal yang disepakati.

10. DDP (Delivery Duty Paid) – Penyerahan dengan semua biaya ditanggung penjual

DDP menunjukkan bahwa penjual menanggung semua tanggung jawab mulai dari pembersihan impor hingga pembayaran biaya masuk dan pajak, berlaku untuk semua jenis transportasi.

Baca Juga: Sekilas Tentang Pajak Internasional dan Contoh Kasusnya

Kesimpulan

Memahami incoterms adalah aspek penting dalam perdagangan internasional. Dengan mengetahui definisi dan fungsi dari masing-masing incoterms, pelaku usaha dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan efisiensi dalam transaksi perdagangan mereka. Dengan demikian, incoterms tidak hanya membantu dalam menyederhanakan transaksi perdagangan internasional tetapi juga membantu dalam menciptakan hubungan bisnis yang lebih harmonis dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli dari berbagai negara.


January 25, 2024
flat-lay-payroll-concept-with-document-1.jpg

Di era digital seperti sekarang, penggajian karyawan tidak lagi hanya sekedar proses transaksional. Penggajian berbasis digital menjadi elemen penting dalam memastikan kepuasan karyawan dan efisiensi operasional sebuah perusahaan. Untuk itu, perlu dibangun standard operating procedure atau SOP penggajian karyawan demi menciptakan sistem penggajian yang efisien, akurat, terpercaya, dan transparan. Artikel ini akan menjelaskan mengapa SOP penting dalam penggajian karyawan, siapa yang seharusnya terlibat dalam pembuatannya, serta langkah praktis dalam menyusun SOP penggajian karyawan.

Mengapa pembayaran gaji karyawan harus menggunakan SOP?

Setelah menjalankan kewajibannya dengan bekerja berdasarkan sistem yang disetujui, merupakan hak setiap karyawan untuk dibayarkan gajinya secara tepat waktu dan efektif. Adanya SOP penggajian karyawan memastikan bahwa semua proses terkait pembayaran gaji dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan SOP, perusahaan dapat menghindari kesalahan perhitungan, keterlambatan pembayaran, dan masalah kepatuhan lainnya. SOP juga membantu dalam audit internal dan eksternal, memastikan bahwa semua proses penggajian didokumentasikan dan dapat diikuti dengan mudah.

Siapa yang membuat SOP penggajian karyawan?

SOP penggajian karyawan biasanya disusun oleh tim HRD dengan masukan dari tim keuangan dan legal. Penting juga untuk mendapatkan pandangan dari pihak manajemen untuk memastikan bahwa SOP tersebut sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin juga membutuhkan masukan dari konsultan eksternal untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkini.

5 langkah membuat SOP penggajian karyawan

Dalam mengelola aset terpenting sebuah perusahaan, yaitu karyawannya, proses penggajian merupakan salah satu aspek kritikal yang memerlukan perhatian detail. SOP penggajian karyawan bukan hanya tentang memastikan gaji sudah dibayar atau belum, tetapi juga memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berikut 5 langkah utama dalam menyusun SOP penggajian karyawan yang penting untuk disimak:

1. Pemetaan proses

penggajian saat ini Sebelum membuat SOP baru, penting untuk memahami dan mendokumentasikan proses penggajian yang sedang berjalan. Ini termasuk mengidentifikasi semua langkah, pihak yang terlibat, dan waktu yang diperlukan.

2. Identifikasi area perbaikan

Berdasarkan pemetaan proses, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti penundaan dalam proses, kesalahan perhitungan, atau masalah kepatuhan.

3. Pengembangan SOP

Dengan informasi yang telah dikumpulkan, mulai kembangkan SOP dengan langkah-langkah yang jelas, tugas yang ditentukan, dan timeline yang spesifik. Pastikan SOP mencakup semua aspek penggajian, mulai dari perhitungan hingga distribusi gaji.

4. Konsultasi dengan pihak eksternal

Untuk memastikan bahwa SOP Anda sesuai dengan praktik terbaik dan regulasi terkini, Anda dapat melakukan konsultasi dengan pihak eksternal yang tentunya lebih memahami terkait peraturan yang ada. Salah satunya adalah RDN Consulting. Mereka dapat memberikan masukan berharga dan membantu mengidentifikasi potensi risiko hukum, mulai dari implementasi penggajian, perhitungan penggajian, hingga laporan penggajian terkait distribusi slip gaji karyawan.

5. Uji coba dan pelatihan

Sebelum mengimplementasikan SOP, lakukan uji coba untuk memastikan keefektifannya. Selain itu, adakan sesi pelatihan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penggajian agar mereka memahami SOP yang baru.

 

Kesimpulan

Membuat SOP penggajian karyawan yang efektif adalah langkah penting dalam memastikan proses pembayaran gaji yang akurat, efisien, dan patuh pada regulasi. SOP membantu meminimalkan kesalahan, mempercepat proses, dan meningkatkan kepuasan karyawan. Dengan melibatkan tim internal dan konsultan eksternal seperti RDN Consulting, perusahaan dapat mengembangkan SOP yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat untuk operasi perusahaan yang lebih lancar.

Benahi Penggajian Karyawan Perusahaan Anda! Konsultasi Gratis bersama RDN Consulting.


January 24, 2024
front-view-businessman-spilling-shopping-cart-coins-1.jpg

Dalam dunia keuangan dan akuntansi, istilah capital expenditure sering terdengar. Namun, apa sebenarnya capital expenditure itu? Bagaimana cara menghitungnya dan apa pengaruhnya dalam laporan keuangan sebuah perusahaan? Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang capital expenditure, mulai dari definisi, contoh, rumus perhitungannya, hingga bagaimana hal ini tercermin dalam laporan keuangan.

Apa itu capital expenditure?

Capital expenditure adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset tetap yang berjangka panjang. Capital expenditure biasa disingkat dengan CapEx, atau ringkasnya dikenal sebagai belanja modal.

Berbeda dengan biaya operasional sehari-hari, CapEx biasanya terkait dengan investasi dalam aset seperti peralatan, properti, atau infrastruktur. Pengeluaran ini dianggap sebagai investasi untuk pertumbuhan atau efisiensi perusahaan di masa depan.

Jenis-jenis capital expenditure

CapEx dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya:

  1. Penggantian peralatan (equipment replacement)

CapEx jenis ini berfokus pada pembaharuan peralatan. Ini sering dilakukan dengan alasan kerusakan atau kebutuhan akan peralatan tambahan. Penggantian ini bisa berkisar dari peralatan produksi utama hingga alat pendukung operasional.

  1. Ekspansi pasar dengan produk eksisting (expansion to meet growth in existing product)

CapEx jenis ini ditujukan untuk ekspansi pasar pada produk yang sudah ada. Ekspansi ini melibatkan pembukaan cabang baru atau penambahan tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dalam kasus pembukaan cabang baru, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bangunan dan peralatan pendukung akan tergolong CapEx.

  1. Ekspansi melalui produk baru (expansion generated by new products)

Pengeluaran modal untuk jenis ini terkait dengan inovasi, seperti peluncuran produk baru. Proses ini bisa memerlukan aset baru seperti pabrik, sehingga melibatkan pembelian tanah dan bangunan. Biaya konstruksi dan kerja sama dengan kontraktor untuk pembangunan pabrik baru juga termasuk.

  1. Proyek yang diwajibkan oleh hukum (projected mandated by law)

CapEx ini khusu untuk proyek-proyek yang diwajibkan oleh regulasi atau hukum yang berlaku. Sebagai contoh, perusahaan di sektor tambang mungkin harus melakukan penebangan hutan untuk eksplorasi. Namun, regulasi perlindungan alam mewajibkan mereka untuk melakukan penghijauan kembali. Biaya ini tetap dihitung sebagai CapEx karena berkaitan dengan kepatuhan hukum.

Cara menghitung capital expenditure

Untuk menghitung CapEx, rumus dasarnya adalah

Capital Expenditure = Pembelian Aset Tetap – Penjualan Aset Tetap + Perubahan Aset Tetap

  1. Pembelian aset tetap: meliputi total pengeluaran untuk membeli aset baru.
  2. Penjualan aset tetap: jika ada aset yang dijual, nilai penjualannya dikurangkan.
  3. Perubahan Aset Tetap:  perubahan dalam nilai buku aset tetap, baik karena penurunan atau peningkatan.

Capital expenditure dalam laporan keuangan

Sebagai komponen penting dalam aktivitas keuangan sebuah perusahaan, CapEx memainkan peran kritis dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan arus kas. Di sini CapEx muncul sebagai bagian integral dari aktivitas investasi yang merefleksikan pengeluaran yang signifikan yang dilakukan perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang.

Selain itu, CapEx juga biasanya tercatat sebagai arus kas keluar dalam laporan arus kas. Hal ini dikarenakan pengeluaran tersebut melibatkan pembayarn tunai yang signifikan untuk pembelian atau pembelian aset tetap. Jenis aset ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada properti, peralatan, teknologi, dan kendaraan.

Kesimpulan

Capital expenditure merupakan komponen kunci dalam strategi investasi dan pertumbuhan perusahaan. Memahami CapEx, bagaimana cara menghitungnya, serta dampaknya terhadap laporan keuangan, adalah esensial untuk analisis keuangan yang akurat. Dengan investasi yang bijak dalam CapEx, perusahaan dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan nilai bagi pemegang saham.

Baca Juga: Penanaman Modal Asing: Tujuan, Syarat dan Prosedurnya


January 23, 2024
wooden-gavel-books-wooden-table-1.jpg

Tahun baru 2024 dimulai dengan peraturan baru terkait pajak karyawan melalui Tarif Efektif Rata-Rata PPH 21 atau yang dikenal dengan TER PPh 21. Kebijakan terbaru ini menjadi penting bagi para karyawan dan pemberi kerja karena tidak hanya mempengaruhi cara penghitungan pajak, tetapi juga berdampak pada net income yang diterima oleh karyawan. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang apa itu TER PPh 21, tujuannya, sekaligus jenis-jenis tarif yang berlaku.

Apa Itu Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21?

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak resmi menggunakan tarif baru sejak tanggal 1 Januari 2024. Tarif baru ini dikenal dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 selaku metode penghitungan pajak penghasilan yang diterapkan pada gaji atau penghasilan karyawan.

Berbeda dengan sistem tarif progresif yang sebelumnya banyak digunakan, TER PPh 21 menghitung pajak berdasarkan persentase tetap dari total penghasilan bruto. Hal ini memudahkan perhitungan pajak dan memberikan kejelasan lebih bagi karyawan terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Tujuan dibuatnya TER PPh 21

Tentunya peraturan baru dibuat untuk tujuan yang lebih baik, terlebih dengan dinamika ekonomi dan kebijakan pajak yang terus berkembang. Penerapan TERP PPh 21 bertujuan untuk menyederhanakan proses penghitungan pajak, mengurangi beban administrasi, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan tarif yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kesalahan dalam penghitungan pajak. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi sistem perpajakan.

Jenis-jenis TER PPh 21

TER PPh 21 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tarif efektif bulanan (TER bulanan) dan tarif efektif harian (TER harian). Setiap jenis memiliki tarif pajak yang berbeda.

TER bulanan berlaku pada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus pegawai tetap. TER Bulanan kembali dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C yang didasarkan pada status PTKP wajib pajak.

Untuk pemahaman yang lebih lengkap, berikut rincian jenis tarif dan tabel lapisannya:

 

TER Bulanan Kategori A

Kategori A berlaku atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

  1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) atau dengan PTKP Rp54.000.000
  2. Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1) atau dengan PTKP Rp58.500.000
  3. Kawin tanpa tanggungan (K/0) atau dengan PTKP Rp58.500.000

 

No. Penghasilan Tarif
1 Rp5.400.001 s.d. 5.650.000 0,25%
2 Rp5.650.001 s.d. 5.950.000 0,50%
3 Rp5.950.001 s.d. 6.300.000 0,75%
4 Rp6.300.001 s.d. 6.750.000 1,00%
5 Rp6.750.001 s.d. 7.500.000 1,25%
6 Rp7.500.001 s.d. 8.550.000 1,50%
7 Rp8.550.001 s.d. 9.650.000 1,75%
8 Rp9.650.001 s.d. 10.050.000 2,00%
9 Rp10.050.001 s.d. 10.350.000 2,25%
10 Rp10.350.001 s.d. 10.700.000 2,50%
11 Rp10.700.001 s.d. 11.050.000 3,00%
12 Rp11.050.001 s.d. 11.600.000 3,50%
13 Rp11.600.001 s.d. 12.500.000 4,00%
14 Rp12.500.001 s.d. 13.750.000 5,00%
15 Rp13.750.001 s.d. 15.100.000 6,00%
16 Rp15.100.001 s.d. 16.950.000 7,00%
17 Rp16.950.001 s.d. 19.750.000 8,00%
18 Rp19.750.001 s.d. 24.150.000 9,00%
19 Rp24.150.001 s.d. 26.450.000 10,00%
20 Rp26.450.001 s.d. 28.000.000 11,00%
21 Rp28.000.001 s.d. 30.050.000 12,00%
22 Rp30.050.001 s.d. 32.400.000 13,00%
23 Rp32.400.001 s.d. 35.400.000 14,00%
24 Rp35.400.001 s.d. 39.100.000 15,00%
25 Rp39.100.001 s.d. 43.850.000 16,00%
26 Rp43.850.001 s.d. 47.800.000 17,00%
27 Rp47.800.001 s.d. 51.400.000 18,00%
28 Rp51.400.001 s.d. 56.300.000 19,00%
29 Rp56.300.001 s.d. 62.200.000 20,00%
30 Rp62.200.001 s.d. 68.600.000 21,00%
31 Rp68.600.001 s.d. 77.500.000 22,00%
32 Rp77.500.001 s.d. 89.000.000 23,00%
33 Rp89.000.001 s.d. 103.000.000 24,00%
34 Rp103.000.001 s.d. 125.000.000 25,00%
35 Rp125.000.001 s.d. 157.000.000 26,00%
36 Rp157.000.001 s.d. 206.000.000 27,00%
37 Rp206.000.001 s.d. 337.000.000 28,00%
38 Rp337.000.001 s.d. 454.000.000 29,00%
39 Rp454.000.001 s.d. 550.000.000 30,00%
40 Rp550.000.001 s.d. 695.000.000 31,00%
41 Rp695.000.001 s.d. 910.000.000 32,00%
42 Rp910.000.001 s.d. 1.400.000.000 33,00%
43 lebih dari Rp1.400.000.000 34,00%

 

TER Bulanan Kategori B

Kategori B berlaku atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

  1. Tidak kawin tanpa tanggungan 2 orang (TK/2) atau dengan PTKP Rp63.000.000
  2. Tidak kawin dengan tanggungan 3 orang (TK/3) atau dengan PTKP Rp67.500.000
  3. Kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1) atau dengan PTKP Rp63.000.000
  4. Kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2) atau dengan PTKP Rp67.500.000

 

No. Penghasilan Tarif
1 sampai dengan Rp6.200.000 0,00%
2 Rp6.200.001 s.d. 6.500.000 0,25%
3 Rp6.500.001 s.d. 6.850.000 0,50%
4 Rp6.850.001 s.d. 7.300.000 0,75%
5 Rp7.300.001 s.d. 9.200.000 1,00%
6 Rp9.200.001 s.d. 10.750.000 1,50%
7 Rp10.750.001 s.d. 11.250.000 2,00%
8 Rp11.250.001 s.d. 11.600.000 2,50%
9 Rp11.600.001 s.d. 12.600.000 3,00%
10 Rp12.600.001 s.d. 13.600.000 4,00%
11 Rp13.600.001 s.d. 14.950.000 5,00%
12 Rp14.950.001 s.d. 16.400.000 6,00%
13 Rp16.400.001 s.d. 18.450.000 7,00%
14 Rp18.450.001 s.d. 21.850.000 8,00%
15 Rp21.850.001 s.d. 26.000.000 9,00%
16 Rp26.000.001 s.d. 27.700.000 10,00%
17 Rp27.700.001 s.d. 29.350.000 11,00%
18 Rp29.350.001 s.d. 31.450.000 12,00%
19 Rp31.450.001 s.d. 33.950.000 13,00%
20 Rp33.950.001 s.d. 37.100.000 14,00%
21 Rp100.001 s.d. 41.100.000 15,00%
22 Rp41.100.001 s.d. 45.800.000 16,00%
23 Rp45.800.001 s.d. 49.500.000 17,00%
24 Rp49.500.001 s.d. 53.800.000 18,00%
25 Rp53.800.001 s.d. 58.500.000 19,00%
26 Rp58.500.001 s.d. 64.000.000 20,00%
27 Rp64.000.001 s.d. 71.000.000 21,00%
28 Rp71.000.001 s.d. 80.000.000 22,00%
29 Rp80.000.001 s.d. 93.000.000 23,00%
30 Rp93.000.001 s.d. 109.000.000 24,00%
31 Rp109.000.001 s.d. 129.000.000 25,00%
32 Rp129.000.001 s.d. 163.000.000 26,00%
33 Rp163.000.001 s.d. 211.000.000 27,00%
34 Rp211.000.001 s.d. 374.000.000 28,00%
35 Rp374.000.001 s.d. 459.000.000 29,00%
36 Rp459.000.001 s.d. 555.000.000 30,00%
37 Rp555.000.001 s.d. 704.000.000 31,00%
38 Rp704.000.001 s.d. 957.000.000 32,00%
39 Rp957.000.001 s.d. 1.405.000.000 33,00%
40 lebih dari Rp1.405.000.000 34,00%

 

TER Bulanan Kategori C

Kategori C berlaku atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan tanggungan 3 orang (K/3) atau dengan PTKP Rp72.000.000

No. Penghasilan Tarif
1 sampai dengan Rp6.600.000 0,00%
2 Rp6.600.001 s.d. 6.950.000 0,25%
3 Rp6.950.001 s.d. 7.350.000 0,50%
4 Rp7.350.001 s.d. 7.800.000 0,75%
5 Rp7.800.001 s.d. 8.850.000 1,00%
6 Rp8.850.001 s.d. 9.800.000 1,25%
7 Rp9.800.001 s.d. 10.950.000 1,50%
8 Rp10.950.001 s.d. 11.200.000 1,75%
9 Rp11.200.001 s.d. 12.050.000 2,00%
10 Rp12.050.001 s.d. 12.950.000 3,00%
11 Rp12.950.001 s.d. 14.150.000 4,00%
12 Rp14.150.001 s.d. 15.550.000 5,00%
13 Rp15.550.001 s.d. 17.050.000 6,00%
14 Rp17.050.001 s.d. 19.500.000 7,00%
15 Rp19.500.001 s.d. 22.700.000 8,00%
16 Rp22.700.001 s.d. 26.600.000 9,00%
17 Rp26.600.001 s.d. 28.100.000 10,00%
18 Rp28.100.001 s.d. 30.100.000 11,00%
19 Rp30.100.001 s.d. 32.600.000 12,00%
20 Rp32.600.001 s.d. 35.400.000 13,00%
21 Rp35.400.001 s.d. 38.900.000 14,00%
22 Rp38.900.001 s.d. 43.000.000 15,00%
23 Rp43.000.001 s.d. 47.400.000 16,00%
24 Rp47.400.001 s.d. 51.200.000 17,00%
25 Rp51.200.001 s.d. 55.800.000 18,00%
26 Rp55.800.001 s.d. 60.400.000 19,00%
27 Rp60.400.001 s.d. 66.700.000 20,00%
28 Rp66.700.001 s.d. 74.500.000 21,00%
29 Rp74.500.001 s.d. 83.200.000 22,00%
30 Rp83.200.001 s.d. 95.600.000 23,00%
31 Rp95.600.001 s.d. 110.000.000 24,00%
32 Rp110.000.001 s.d. 134.000.000 25,00%
33 Rp134.000.001 s.d. 169.000.000 26,00%
34 Rp169.000.001 s.d. 221.000.000 27,00%
35 Rp221.000.001 s.d. 390.000.000 28,00%
36 Rp390.000.001 s.d. 463.000.000 29,00%
37 Rp463.000.001 s.d. 561.000.000 30,00%
38 Rp561.000.001 s.d. 709.000.000 31,00%
39 Rp709.000.001 s.d. 965.000.000 32,00%
40 Rp965.000.001 s.d. 1.419.000.000 33,00%
41 lebih dari Rp1.419.000.000 34,00%

 

Sedangkan TER harian lebih sederhana, berlaku untuk penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap baik itu harian, mingguan, satuan, maupun borongan. Untuk besarnya sendiri, TER harian dibagi menjadi 2, yaitu 0% untuk penghasilan bruto harian paling tinggi Rp450.000 dan 0,5% untuk penghasilan bruto harian lebih dari Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000.

Kesimpulan

Penerapan TER PPh 21 merupakan langkah positif dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia. Dengan sistem yang lebih sederhana dan tarif yang transparan, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi beban administratif bagi karyawan dan perusahaan. Penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami perubahan ini agar dapat menghitung pajak yang terutang dengan benar dan efisien.

 

Baca Juga: Tepat Waktu dan Tanpa Stres: 5 Tips untuk Lapor Pajak Tahunan


January 22, 2024
analyzing-statistical-data-with-colleagues-1.jpg

Dalam dunia bisnis modern, konsep piutang afiliasi telah menjadi topik yang penting dan sering dibahas. Sebagai elemen kunci dalam manajemen keuangan, pemahaman yang baik tentang piutang afiliasi dan perlakuannya dalam aspek pajak sangat vital bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya secara efektif dan efisien.

Apa itu perusahaan afiliasi?

Sedangkan perusahaan afiliasi adalah entitas yang terkait dengan perusahaan lain melalui kepemilikan atau kontrol. Keterkaitan ini biasanya dicapai melalui kepemilikan saham yang signifikan atau melalui perjanjian lain yang memungkinkan adanya pengaruh atau kontrol atas kebijakan bisnis. Perusahaan afiliasi dapat beroperasi di bawah merek yang sama atau berbeda, tetapi umumnya memiliki tujuan bisnis yang selaras.

Biasanya perusahaan afiliasi memiliki kepemilikan saham induk kurang dari 50% atau bahkan bukan pengendali saham. Dalam jajaran komisaris atau direksi biasanya terdapat perwakilan yang berfungsi sebagai kontrol. Tidak lupa juga beberapa karyawan yang diperbantukan atau karyawan yang memang dipekerjakan di perusahaan afiliasi tersebut.

Apa itu piutang afiliasi?

Piutang afiliasi memiliki konsep yang berkaitan dengan transaksi keuangan antara perusahaan afiliasi. Dalam konteks ini, piutang afiliasi terjadi ketika suatu entitas afiliasi, yakni kreditur, memiliki klaim keuangan terhadap entitas afiliasi lainnya, yakni debitur.

Klaim ini biasanya muncul dari transaksi seperti penjualan barang atau jasa, pinjaman, atau bentuk transaksi lain yang mengakibatkan satu pihak berhutang kepada pihak lain.

Lalu, bagaimana perlakuan pajak dari piutang afiliasi?

Perlakuan pajak terhadap piutang afiliasi bisa menjadi kompleks, tergantung pada regulasi pajak di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi.

Secara umum, piutang dan hutang antarafiliasi harus diakui dan diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, termasuk prinsip arm’s length yang menuntut transaksi dilakukan seolah-olah antara pihak yang tidak terafiliasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi antarafiliasi tidak dimanfaatkan untuk menghindari pajak atau memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

 

Contoh kasus piutang afiliasi dan perhitungannya

Misal terdapat perusahaan yang terafiliasi di Indonesia, yaitu PT A sebagai kreditur dan PT B sebagai debitur. PT A menjual barang ke PT B dengan nilai transaksi sebesar Rp500.000.000

Dalam melakukan perhitungan dimulai dari transaksi penjualan, yang mana PT A menjual barang ke PT B seharga Rp500.000.000. Di sini PT A mencatat piutang sebesar Rp500.000.000 ke PT B.

Sebagai kreditur, PT A mencatat piutang afiliasi sebagai aset sebesar 500 juta, sedangkan sebagai debitur, PT B mencatat hutang afiliasi sebagai kewajiban sebesar 500 juta.

Dalam pertimbangan pajak, PT A harus mengakui pendapatan sebesar 500 juta dari penjualan pada laporannya. Sedangkan PT B mencatat pengeluaran sebesar 500 juta sebagai biaya. Kedua perusahaan harus memastikan bahwa transaksi ini mematuhi prinsip arm’s lenght, yang mana harga transaksi harus setara dengan harga pasar jika dilakukan antara pihak yang tidak terafiliasi.

Misalkan jika ada pajak penghasilan yang berlaku atas transaksi ini, maka perusahaan harus menghitung dan membayarkan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Piutang afiliasi adalah konsep penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang terafiliasi. Memahami definisi, cara kerja, dan perlakuan pajak dari piutang afiliasi membantu perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan antarafiliasi dengan cara yang benar dan efisien. Mengingat kompleksitas dan variasi regulasi pajak antar negara, penting bagi perusahaan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau akuntan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.


January 19, 2024
closeup-hands-passing-contract-unrecognizable-businessman-2-1.jpg

Dalam berbagai urusan administratif, kita sering mendengar istilah Surat Keterangan Domisili atau yang sering disingkat dengan SKD. Mirip dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), SKD juga menjadi penanda identitas seseorang. Akan tetapi, apa sebenarnya surat ini? Mengapa penting, dan bagaimana cara membuatnya? Di artikel ini kita akan membahas secara rinci tentang Surat Keterangan Domisili, mulai dari pengertian, fungsi, persyaratan, hingga proses pembuatannya, baik secara online maupun langsung.

Apa itu Surat Keterangan Domisili?

Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, seperti RT, RW, Kelurahan, atau Kecamatan, yang menunjukkan tempat seseorang atau suatu entitas (seperti perusahaan) di suatu lokasi tertentu. Dokumen ini sering digunakan sebagai bukti alamat tinggal atau operasional dalam berbagai keperluan administratif.

Yang membedakan SKD dengan KTP atau KK adalah, dari masa berlakunya. Jika KTP dan KK berlaku semumur hidup, maka SKD berlaku sementara saat seseorang menetap atau tinggal di daerah lain untuk waktu yang cukup lama.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur legalitas Surat Keterangan Domisili.

Fungsi Surat Keterangan Domisili

Selain sebagai pengganti KTP, penting untuk mengetahui fungsi lain dari SKD, di antaranya:

  1. Dibutuhkan untuk keperluan kerja atau dinas di luar kota.
  2. Diperlukan untuk pembuatan dokumen lain, seperti NPWP, SIM, dan paspor.
  3. Digunakan untuk membuka rekening bank atau keperluan lain yang terkait dengan institusi keuangan.
  4. Menjadi syarat dalam proses pendaftaran pendidikan, baik di jenjang sekolah atau universitas.
  5. Penting bagi perusahaan dalam proses pengajuan registrasi atau perizinan usaha.
  6. Membantu dalam proses hukum atau urusan pajak yang berkaitan dengan lokasi domisili.

Baca Juga: Mudah, Begini Cara Bikin NPWP secara Online

 

Persyaratan pembuatan Surat Keterangan Domisili

Untuk membuat SKD, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang perlu dicatat adalah bahwa masing-masing daerah memiliki peraturan tersendiri, namun secara umum Anda bisa mengacu pada daftar di bawah ini. Berikut adalah daftarnya:

  1. Surat permohonan yang sudah ditandatangani di atas meterai Rp6.000
  2. Pas foto 3×4
  3. Surat pengantar dari ketua RT dan RW yang berasal dari domisili Anda
  4. KTP dan KK asli beserta fotokopiannya
  5. Surat kuasa yang dibubuhi lengkap dengan tanda tangan dan meterai Rp6.000 jika diwakilkan oleh pihak ketiga
  6. Fotokopi NPWP khusus bagi badan usaha

Cara membuat Surat Keterangan Domisili

Proses pembuatan SKD bisa dilakukan baik secara online maupun langsung. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Kunjungi situs resmi atau kantor berwenang: Jika secara online, Anda dapat mengunjungi situs resmi pemerintah setempat. Jika dilakukan secara langsung, datang ke RT dan RW setempat untuk mendapatkan surat pengantar dan membawanya kantor kelurahan atau kecamatan.
  2. Lengkapi persyaratannya: Siapkan dan serahkan semua dokumen yang dibutuhkan.
  3. Mengisi formulir pengajuan: Baik online atau langsung, isi formulir dengan lengkap dan jujur.
  4. Tunggu proses verifikasi: Setelah pengajuan, akan ada proses verifikasi data.
  5. Pengambilan SKD: Setelah disetujui, SKD bisa diambil secara langsung atau dikirim melalui email atau pos.

Apakah pembuatan SKD dipungut biaya?

Pembuatan SKD umumnya tidak dipungut biaya, atau jika ada, biasanya hanya sebatas biaya administrasi yang tidak besar. Namun kembali lagi, penting untuk memeriksa kebijakan lokal terkait hal ini, karena bisa berbeda-beda di setiap daerah.

Kesimpulan

Surat keterangan domisili adalah dokumen krusial yang berfungsi sebagai bukti resmi tempat tinggal atau operasional sebuah entitas. Dokumen ini memiliki peran signifikan dalam memudahkan berbagai proses administratif, dari pembuatan dokumen pribadi hingga kebutuhan bisnis. Proses pembuatannya yang dapat dilakukan baik secara online maupun langsung menawarkan fleksibilitas dan kemudahan. Meskipun persyaratan bisa bervariasi tergantung pada lokasi, umumnya proses ini tidak memerlukan biaya besar atau bahkan gratis. Memiliki pemahaman yang baik tentang surat keterangan domisili, prosedur pembuatannya, dan persyaratannya dapat sangat membantu dalam urusan administrasi sehari-hari.


January 17, 2024
medium-shot-man-repairing-bike-1.jpg

Di tengah persaingan ekonomi global yang ketat, industri kecil menengah atau IKM muncul sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Mengenal lebih dalam tentang IKM tidak hanya membuka wawasan kita tentang dunia bisnis, tetapi juga menunjukkan potensi besar yang dimiliki sektor ini dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam artikel ini, kita akan bahas mengenai apa itu IKM, apa saja yang termasuk IKM, peran penting IKM, serta cara pengoptimalan IKM yang bisa diterapkan untuk bisnis Anda.

Apa itu industri kecil dan menengah?

Mungkin Anda berpikir jika industri kecil dan menengah (IKM) sama dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, keduanya merupakan dua hal yang berbeda tetapi berhubungan satu sama lain. IKM sering dianggap sebagai motor penggerak ekonomi karena fleksibilitasnya, kapasitas adaptasi yang tinggi, dan kontribusinya yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja.

IKM adalah bentuk usaha yang memproduksi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Barang-barang yang dihasilkan oleh IKM nantinya akan dijual kembali ke masyarakat luas oleh UKM. Sehingga meski terdengar mirip, keduanya berbeda tetapi saling berkaitan. Jika dilihat dari penghasilannya, pelaku IKM memiliki penghasilan mencapai Rp200 juta dan belum termasuk biaya untuk tanah dan bangunan. Sedangkan dari sisi jumlah pekerja, IKM biasanya mempekerjakan setidaknya 20 orang tenaga kerja.

Jenis IKM mencakup berbagai sektor bisnis, mulai dari produksi barang, jasa, hingga perdagangan. Contohnya termasuk industri pakaian, kerajinan tangan, makanan dan minuman, pertanian, teknologi informasi, dan banyak lagi. Karakteristik utama dari IKM adalah skala operasionalnya yang lebih kecil dan lebih lokal dibandingkan dengan perusahaan besar.

Peran penting IKM

Industri kecil dan menengah memiliki serangkaian peran penting dalam perekonomian nasional maupun global. Berikut beberapa peran penting IKM yang bisa dicatat:

  1. IKM berkontribusi secara signifikan dalam menghasilkan produk domestik bruto dan pembangunan ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik.
  2. IKM turut menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi yang membutuhkan sehingga mengurangi angka pengangguran di masyarakat.
  3. IKM sering menjadi pelopor dalam inovasi dan adaptasi teknologi yang membuatnya menginspirasi banyak pelaku UKM dalam memasarkan bisnisnya.
  4. IKM turut membantu dalam penguatan ekonomi di tingkat lokal.
  5. IKM memberikan ruang bagi untuk membuat, mempromosikan, sekaligus memasarkan produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Bagaimana cara mengoptimalkan bisnis IKM?

Untuk mengoptimalkan bisnis IKM, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Berikut di antaranya 5 cara untuk mengoptimalkan bisnis IKM:

  1. Pastikan produk yang ditawarkan memiliki kualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga UKM memiliki kesempatan yang baik dalam memasarkan produk.
  2. Manfaatkan teknologi dan informasi di era digital guna memperluas jangkauan pasar sekaligus efisiensi operasional.
  3. Terus berinovasi dalam menciptakan variasi produk untuk menarik lebih banyak pelanggan.
  4. Cari sumber akses ke pembiayaan yang dapat mendukung ekspansi dan pertumbuhan bisnis ke arah yang lebih baik.
  5. Bangun jaringan dan kemitraan dengan pelaku bisnis dan bentuk kemitraan strategis.

Kesimpulan

Industri kecil dan menengah memegang peran vital dalam perekonomian. Dengan mengenali potensinya, menerapkan strategi bisnis yang efektif, dan memanfaatkan teknologi, IKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih banyak lagi bagi pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan IKM tidak hanya berarti keberhasilan bisnis individu, tetapi juga kemajuan bagi ekonomi secara keseluruhan.

Baca Juga: Jangan Sampai Keliru, Ini 5 Perbedaan UKM dan UMKM


January 15, 2024
6013bd013d166.jpg

Di era digital, kebutuhan transaksi semakin kompleks sehingga perlunya pemahaman terkait meterai 10000 menjadi penting. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis meterai 10000 sebagai pengganti 2 meterai fisik lama, yakni meterai 3000 dan meterai 6000. Dalam artikel ini akan dibahas panduan menyeluruh tentang meterai 10000, termasuk pengertian, penggunaan, dan proses pembeliannya guna memberikan pemahaman bagi Anda untuk bisa memanfaatkan meterai dengan benar dan efektif.

Mengenal meterai 10000 dan aturannya

Meterai 10000 adalah meterai dengan nilai nominal Rp10.000 yang digunakan di Indonesia sebagai legalitas formal dokumen. Meterai ini wajib digunakan pada dokumen-dokumen tertentu untuk memberikan kekuatan hukum yang sah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, per 1 Januari 2021 mulai diberlakukan tarif bea meterai baru senilai Rp10.000 per lembar yang menggantikan tarif sebelumnya, yaitu meterai 3000 dan meterai 6000.

Fungsi meterai 10000

Penyederhanaan nominal ini dilakukan guna penyesuaian dengan perkembangan ekonomi sosial dan pemanfaatan teknologi digital di masyarakat. Keberadaan tarif tunggal dinilai meningkatkan kesederhanaan dan efektifitas, baik itu untuk meterai fisik atau meterai elektronik. Lalu, apa saja fungsi lainnya?

  1. Memberikan keabsahan dan legalitas pada dokumen, sehingga keberadaan meterai 10000 menandakan bahwa dokumen telah memenuhi persyaratan hukum tertentu.
  2. Sebagai bukti pemungutan pajak terkait dokumen yang menjadi objek bea meterai.
  3. Menghindarkan dokumen dari risiko penolakan dalam proses hukum.
  4. Memastikan dokumen dapat digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Baca Juga: Memahami Pengertian, Jenis, Fungsi, & Penggunaan Materai

Transaksi dan dokumen yang menggunakan meterai 10000

Mengacu pada UU No. 10 Tahun 2020, batasan nilai dokumen yang berlaku untuk meterai 1000 dengan memuat jumlah transaksi di atas Rp5.000.000. Selain itu, bea meterai 10000 dikenakan untuk beberapa dokumen, di antaranya:

  1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya.
  2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.
  3. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya.
  4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.
  7. Dokumen yang menyatakan uang dengan nominal lebih dari Rp5.000.000 yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
  8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Cara mendapatkan meterai 10000

Anda dapat memperoleh meterai 10000 dalam bentuk fisik dan meterai elektronik. Untuk meterai fisik, Anda dapat membelinya di kantor pos atau toko yang menjual perlengkapan kantor. Sedangkan untuk meterai elektronik atau e-meterai, Anda dapat membelinya secara online melalui aplikasi atau situs resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Baik fisik maupun digital, proses pembelian meterai dirancang sedemikian rupa agar mudah dan dapat diakses oleh semua kalangan. Ketersediaan meterai dalam bentuk fisik dan elektronik memudahkan Anda dalam berbagai situasi.

Cara pasang meterai 10000

Pemasangan meterai 10000 memerlukan perhatian khusus untuk memastikan legalitas dokumen. Untuk meterai fisik, meterai harus ditempelkan pada tempat yang tepat di dokumen yang akan ditandatangani. Sedangkan untuk meterai elektronik, kode verifikasi dari e-meterai diintegrasikan dalam dokumen digital. Baik fisik maupun elektronik, proses pemasangan meterai harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesalahan dalam pemasangan meterai bisa mengakibatkan dokumen kehilangan kekuatan hukumnya.

Kesimpulan

Memahami meterai 10000 adalah kunci dalam menjalankan transaksi dan menyusun dokumen legal di Indonesia. Dengan informasi yang telah disampaikan, diharapkan Anda dapat menggunakan meterai 10000 dengan benar. Meterai 10000 tidak hanya mendukung legalitas dokumen tetapi juga merupakan kewajiban hukum. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh tentang meterai 10000 sangat berharga untuk kegiatan sehari-hari maupun profesional.


Send this to a friend