Keuangan Archives - RDN Consulting


No more posts

February 25, 2024
pay-day-accounting-banking-budget-economy-concept_53876-167131-1.jpg

Bulan Ramadan tinggal menunggu hari. Salah satu yang paling dinanti saat bulan suci dan menjelang Hari Raya Idulfitri adalah tradisi Tunjangan Hari Raya atau yang biasa disingkat dengan THR. THR telah lama menjadi bagian penting dari budaya kerja di Indonesia. Namun, seringkali ada pertanyaan yang muncul mengenai apakah pegawai honorer juga berhak menerima THR? Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang pegawai honorer, apakah mereka berhak atas THR, dan alasan di balik keputusan tersebut.

Apa itu pegawai honorer?

Pegawai honorer adalah individu yang bekerja untuk sebuah organisasi atau institusi dengan status non-pegawai tetap. Mereka biasanya ditempatkan dalam posisi kontrak atau sementara untuk memenuhi kebutuhan khusus atau proyek tertentu. Peran mereka mungkin beragam, mulai dari mengajar di sekolah sampai bekerja di instansi pemerintah.

Tenaga honorer adalah individu yang bekerja untuk lembaga pemerintah atau swasta tanpa status resmi sebagai pegawai tetap. Biasanya, pegawai honorer dipekerjakan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja harian, bulanan, atau tahunan. Berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mereka tidak memiliki jaminan status atau perlindungan yang jelas. Meskipun seringkali ditugaskan untuk berbagai posisi dan tugas, status hukum pegawai honorer tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai.

Perbedaan utama antara tenaga honorer dan PPPK adalah dalam status pegawai, perlindungan, dan keterikatan kontrak. Yang mana pegawai honorer memiliki status tidak tetap sehingga tidak mendapatkan jaminan keamanan kerja serta tunjangan, tidak memiliki perlindungan dan jaminan seperti pensiun, asuransi kesehatan, dan manfaat lain, serta dipekerjakan secara tidak tetap dan tanpa jaminan kontrak yang pasti.

Apakah pegawai honorer mendapatkan THR?

Secara umum, pegawai honorer tidak berhak atas THR. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan utama, termasuk status hukum mereka dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pembayaran THR.

Pertama-tama, status pegawai honorer berbeda dengan pegawai tetap. Mereka tidak memiliki status kepegawaian yang sama dengan pegawai tetap yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, mereka biasanya bekerja berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja sementara.

Kedua, aturan mengenai pembayaran THR diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini secara khusus menyebutkan bahwa pembayaran THR hanya berlaku untuk pekerja dengan status kepegawaian tertentu, seperti pekerja yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan 12, yang mencakup pekerja tetap dan pekerja kontrak dengan masa kerja minimal satu tahun.

Sehingga, pegawai honorer tidak mendapatkan THR karena mereka tidak termasuk dalam kategori pekerja yang diatur oleh undang-undang. Meskipun mereka turut berkontribusi dalam lingkup kerja tertentu, status hukum mereka dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menempatkan mereka di luar lingkup penerimaan THR.

Baca Juga: Semua Tentang THR: Mulai dari Perhitungan dan Pengenaan Pajak

 

Kesimpulan

Pengaturan mengenai pembayaran THR menjadi penting untuk dipahami oleh semua pihak, termasuk pegawai honorer. Meskipun mereka merupakan bagian dari tenaga kerja Indonesia, aturan yang berlaku menempatkan mereka di posisi yang tidak memenuhi syarat untuk menerima tunjangan tersebut. Dengan memahami hal ini, pegawai honorer dapat mengelola harapan mereka dengan lebih realistis dan menyadari bahwa kompensasi mereka didasarkan pada perjanjian kerja yang telah disepakati.


January 25, 2024
aerial-view-cargo-ship-cargo-container-harbor-1.jpg

Dalam dunia perdagangan internasional, memahami incoterms adalah kunci utama untuk menjalankan bisnis yang efektif dan efisien. International commercial terms, atau yang disingkat dengan incoterms adalah standar yang dirancang untuk menciptakan kesepahaman umum dalam transaksi perdagangan global. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang apa itu incoterms, tujuannya, serta berbagai jenisnya yang dapat memberikan wawasan penting bagi para pelaku usaha dan individu di bidang ekspor dan impor.

Mengenal istilah incoterms

Incoterms didefinisikan sebagai sekumpulan aturan dan definisi standar yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menentukan tanggung jawab pembeli dan penjual dalam pengiriman barang.

Diciptakan oleh International Chamber of Commerce (ICC), incoterms pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936 dan telah mengalami beberapa revisi terakhir, terkini pada tahun 2020. Istilah ini membantu mengklasifikasi aspek-aspek seperti biaya, risiko, tugas, dan prosedur dalam pengiriman barang, sehingga meminimalisir kesalahpahaman dan konflik.

Apa tujuan incoterms?

Tujuan utama dari incoterms adalah untuk menyederhanakan komunikasi dalam perdagangan internasional dengan menyediakan seperangkat aturan yang jelas dan mudah dimengerti. Incoterms memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana biaya dan risiko dibagi antara pembeli dan penjual, memberikan kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas asuransi, izin ekspor dan impor, dan tanggung jawab lainnya. Hal ini memudahkan perusahaan dari berbagai negara untuk melakukan transaksi tanpa khawatir tentang perbedaan interpretasi dalam perjanjian mereka.

Macam-macam incoterms

Incoterms terbagi menjadi beberapa kategori yang mencerminkan berbagai jenis pengaturan pengiriman. Beberapa di antaranya adalah:

1. EXW (Ex Works) – Tempat penyerahan ditentukan

Dalam kondisi EXW, pembeli memiliki tanggung jawab penuh atas semua biaya dan risiko terkait asuransi dan transportasi barang mulai dari gudang penjual. Ini termasuk semua biaya logistik dari lokasi penjual hingga ke destinasi pembeli. Akan tetapi, jika kontrak menyatakan “EXW loading termasuk”, maka penjual bertanggung jawab atas biaya dan risiko memuat barang ke kendaraan pembeli.

2. FOB (Free on Board) – Pengiriman laut

FOB adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab mengirim barang sampai ke pelabuhan yang ditentukan dan menangani semua proses ekspor yang diperlukan sesuai dengan peraturan negara asal.

3. FCA (Free Carrier) – Fleksibel untuk semua transportasi

FCA adalah istilah yang cocok untuk semua jenis transportasi, termasuk darat, laut, udara, atau kombinasi dari semuanya. Penyerahan barang berlangsung di tempat pengambilan, yang mana risiko berpindah dari penjual ke pembeli. Pembeli mengambil alih tanggung jawab pengiriman dan risiko terkait setelah titik penyerahan.

4. CIP (Carrier Insurance Paid to) – Asuransi oleh penjual

Dalam CIP, penjual wajib membayar asuransi untuk melindungi barang dari risiko kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Selain itu, pembeli bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses ekspor.

5. CIF (Carrier Insurance Freight) – Asuransi dan pengiriman laut

CIF menetapkan kewajiban penjual untuk menanggung biaya asuransi selama pengiriman barang. Asuransi ini harus mencakup perlindungan yang memadai selama perjalanan, sesuai dengan ketentuan kontrak penjualan, dan menyertakan dokumen asuransi yang relevan.

6. CFR (Cost Freight) – Pengiriman laut dengan biaya ditanggung penjual

Dalam ketentuan CFR, penjual bertanggung jawab atas biaya pengiriman barang melalui laut hingga pelabuhan tujuan. Pengiriman barang dilakukan di atas kapal, tetapi biaya transportasi ditanggung penjual.

7. CPT (Carriage Paid to) – Transportasi universal

CPT digunakan untuk semua jenis transportasi, menunjukkan bahwa penjual menanggung risiko kehilangan barang hingga diserahkan ke pengangkut (carrier).

8. DAP (Delivered at Place) – Penyerahan di lokasi ditentukan

Dalam DAP, penjual bertanggung jawab mengatur pengiriman barang hingga lokasi yang disepakati. Setelah barang melewati proses pembersihan impor, penjual harus mengirimkannya ke lokasi yang telah ditetapkan.

9. DAT (Delivered at Terminal) – Serah terima di terminal

DAT berlaku untuk semua jenis transportasi. Dalam kondisi ini, penjual bertanggung jawab memilih dan mengatur transportasi barang hingga terminal yang disepakati.

10. DDP (Delivery Duty Paid) – Penyerahan dengan semua biaya ditanggung penjual

DDP menunjukkan bahwa penjual menanggung semua tanggung jawab mulai dari pembersihan impor hingga pembayaran biaya masuk dan pajak, berlaku untuk semua jenis transportasi.

Baca Juga: Sekilas Tentang Pajak Internasional dan Contoh Kasusnya

Kesimpulan

Memahami incoterms adalah aspek penting dalam perdagangan internasional. Dengan mengetahui definisi dan fungsi dari masing-masing incoterms, pelaku usaha dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan efisiensi dalam transaksi perdagangan mereka. Dengan demikian, incoterms tidak hanya membantu dalam menyederhanakan transaksi perdagangan internasional tetapi juga membantu dalam menciptakan hubungan bisnis yang lebih harmonis dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli dari berbagai negara.


January 24, 2024
front-view-businessman-spilling-shopping-cart-coins-1.jpg

Dalam dunia keuangan dan akuntansi, istilah capital expenditure sering terdengar. Namun, apa sebenarnya capital expenditure itu? Bagaimana cara menghitungnya dan apa pengaruhnya dalam laporan keuangan sebuah perusahaan? Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang capital expenditure, mulai dari definisi, contoh, rumus perhitungannya, hingga bagaimana hal ini tercermin dalam laporan keuangan.

Apa itu capital expenditure?

Capital expenditure adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset tetap yang berjangka panjang. Capital expenditure biasa disingkat dengan CapEx, atau ringkasnya dikenal sebagai belanja modal.

Berbeda dengan biaya operasional sehari-hari, CapEx biasanya terkait dengan investasi dalam aset seperti peralatan, properti, atau infrastruktur. Pengeluaran ini dianggap sebagai investasi untuk pertumbuhan atau efisiensi perusahaan di masa depan.

Jenis-jenis capital expenditure

CapEx dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, di antaranya:

  1. Penggantian peralatan (equipment replacement)

CapEx jenis ini berfokus pada pembaharuan peralatan. Ini sering dilakukan dengan alasan kerusakan atau kebutuhan akan peralatan tambahan. Penggantian ini bisa berkisar dari peralatan produksi utama hingga alat pendukung operasional.

  1. Ekspansi pasar dengan produk eksisting (expansion to meet growth in existing product)

CapEx jenis ini ditujukan untuk ekspansi pasar pada produk yang sudah ada. Ekspansi ini melibatkan pembukaan cabang baru atau penambahan tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dalam kasus pembukaan cabang baru, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bangunan dan peralatan pendukung akan tergolong CapEx.

  1. Ekspansi melalui produk baru (expansion generated by new products)

Pengeluaran modal untuk jenis ini terkait dengan inovasi, seperti peluncuran produk baru. Proses ini bisa memerlukan aset baru seperti pabrik, sehingga melibatkan pembelian tanah dan bangunan. Biaya konstruksi dan kerja sama dengan kontraktor untuk pembangunan pabrik baru juga termasuk.

  1. Proyek yang diwajibkan oleh hukum (projected mandated by law)

CapEx ini khusu untuk proyek-proyek yang diwajibkan oleh regulasi atau hukum yang berlaku. Sebagai contoh, perusahaan di sektor tambang mungkin harus melakukan penebangan hutan untuk eksplorasi. Namun, regulasi perlindungan alam mewajibkan mereka untuk melakukan penghijauan kembali. Biaya ini tetap dihitung sebagai CapEx karena berkaitan dengan kepatuhan hukum.

Cara menghitung capital expenditure

Untuk menghitung CapEx, rumus dasarnya adalah

Capital Expenditure = Pembelian Aset Tetap – Penjualan Aset Tetap + Perubahan Aset Tetap

  1. Pembelian aset tetap: meliputi total pengeluaran untuk membeli aset baru.
  2. Penjualan aset tetap: jika ada aset yang dijual, nilai penjualannya dikurangkan.
  3. Perubahan Aset Tetap:  perubahan dalam nilai buku aset tetap, baik karena penurunan atau peningkatan.

Capital expenditure dalam laporan keuangan

Sebagai komponen penting dalam aktivitas keuangan sebuah perusahaan, CapEx memainkan peran kritis dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan arus kas. Di sini CapEx muncul sebagai bagian integral dari aktivitas investasi yang merefleksikan pengeluaran yang signifikan yang dilakukan perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang.

Selain itu, CapEx juga biasanya tercatat sebagai arus kas keluar dalam laporan arus kas. Hal ini dikarenakan pengeluaran tersebut melibatkan pembayarn tunai yang signifikan untuk pembelian atau pembelian aset tetap. Jenis aset ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada properti, peralatan, teknologi, dan kendaraan.

Kesimpulan

Capital expenditure merupakan komponen kunci dalam strategi investasi dan pertumbuhan perusahaan. Memahami CapEx, bagaimana cara menghitungnya, serta dampaknya terhadap laporan keuangan, adalah esensial untuk analisis keuangan yang akurat. Dengan investasi yang bijak dalam CapEx, perusahaan dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan nilai bagi pemegang saham.

Baca Juga: Penanaman Modal Asing: Tujuan, Syarat dan Prosedurnya


August 7, 2023
WhatsApp-Image-2023-08-06-at-4.16.10-PM-1280x853.jpeg

Salah satu upaya untuk menjaga usaha dapat tetap berjalan dengan baik adalah dengan disiplin membuat sejumlah jurnal keuangan, termasuk jurnal ekuitas. Mengapa catatan ini perlu dibuat? Tujuannya adalah supaya kita mengetahui kedudukan modal perusahaan di akhir periode akuntansi. Ekuitas tidak selalu bernilai positif karena bisa juga berakhir negatif.

Ingin keadaan perusahaan selalu terpantau? Simak artikel berikut untuk mengetahui lebih lanjut tentang jurnal ekuitas beserta contoh-contohnya.

Apa yang Dimaksud dengan Jurnal Ekuitas?

Dirangkum dari berbagai sumber, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak perusahaan yang harus dibayarkan oleh pemilik agar dapat memenuhi kegiatan operasional perusahaan.

Mengapa ekuitas disebut juga sebagai modal? Hal ini disebabkan karena ekuitas adalah harta yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga mengalami pengurangan akibat adanya hutang dan beban (kewajiban) yang harus dibayar. Secara sederhana, rumus perhitungan ekuitas dapat ditulis sebagai berikut:

Ekuitas = aset – kewaijban

Jadi, jurnal ekuitas adalah pencatatan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut dalam satu periode akuntansi. Jika dalam jurnal hasil perhitungan aset dikurangi kewajiban atau liabilitas menunjukkan angka negatif, maka waspadalah. Hal itu berarti modal perusahaan terus berkurang untuk menutupi semua kekurangan. Jika dibiarkan, keuangan perusahaan menjadi tidak sehat dan akhirnya bisa berujung pada kebangrutan.

 

Contoh Jurnal Ekuitas

Sebenarnya, apa saja yang masuk dalam contoh jurnal ekuitas? Dilansir dari laman majoo.id, berikut beberapa ekuitas yang harus dimasukkan dalam catatan. 

1. Modal disetor

Modal ini adalah sejumlah dana yang disetorkan oleh pemilik untuk menjalankan bisnis dan mengembangkannya. Terdapat dua macam modal disetor yakni modal saham serta agio dan disagio saham,

2. Modal penilaian kembali

Modal penilaian kembali merujuk pada selisih nilai buku periode sebelumnya dengan nilai buku saat ini. Jika terdapat penyesuaian, maka neraca perusahaan akan mengalami perubahan.

3. Modal sumbangan atau hadiah

Modal sumbangan adalah aset perusahaan yang didapat dari pemberian. Pemberian ini tentu saja akan meningkatkan nilai ekuitas.

4. Laba ditahan

Laba ditahan atau tidak dibagi adalah sejumlah laba perusahaan dari periode-periode sebelumnya yang tidak diambil oleh pemilik atau tidak dibagi sebagai dividen.

Selain itu, ada juga modal lain-lain di luar daftar di atas. Contohnya adalah cadangan penurunan harga dan dana ekspansi.

Baca Juga: Mengenal Pengertian, Metode dan Jenis-jenis Ekuitas

 

Jenis Ekuitas

Sementara itu, terdapat berbagai jenis ekuitas. Dua di antaranya yang paling umum adalah:

1. Ekuitas pemilik perusahaan

Ekuitas pemilik umumnya diterapkan pada bisnis berskala kecil. Jenis ekuitas ini menunjukkan besarnya kepemilikan seseorang atas suatu usaha.

2. Ekuitas pemegang saham

Merupakan total jumlah uang yang harus diserahkan kembali pada pemilik saham jika aset mengalami likuidasi dan hutang telah lunas dibayar.

Demikian ulasan mengenai jurnal ekuitas. Terapkan pencatatan ekuitas jika ingin kondisi perusahaan selalu terpantau. Semoga bermanfaat.


September 19, 2022
WhatsApp-Image-2022-09-11-at-4.10.58-PM.jpeg

Ketika bekerja dengan bantuan karyawan, seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan gaji. Pemberian gaji tentu tidak bisa sembarangan. Selain menyesuaikan dengan hal-hal seperti UMR, jabatan, dan kemampuan, juga perlu menyesuaikan dengan pendapatan dari usaha atau bisnis yang dibangun.

Pada jenis pekerjaan atau tempat tertentu, gaji karyawan dapat diberikan per jam. Bagaimanakah cara menghitung gaji per jam? Simak penjelasan di bawah ini!  

Pengertian Gaji 

Gaji adalah honor (biasanya berupa uang) yang diberikan kepada karyawan dengan kontrak tertentu sebagai pengganti hasil kerja atau jasa yang telah dilakukan. Gaji sering disamakan dengan upah, padahal kedua hal tersebut memiliki perbedaan.

Gaji umumnya akan diberikan secara reguler selama periode kerja. Sementara itu, upah adalah bayaran yang diberikan sesuai perjanjian tertentu. Upah biasanya tidak diberikan secara teratur atau menunggu pekerjaan diselesaikan oleh pihak yang akan menerima. 

Landasan Hukum yang Mengatur Gaji

Dalam pemberian gaji, penting juga untuk memerhatikan landasan hukumnya. Gaji karyawan ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang ini menyebutkan bahwa besaran gaji pokok adalah minimal 75% dari upah total pegawai yang terdiri dari gaji bersih dan ditambah tunjangan tetap. 

Jenis-Jenis Gaji

Sebelum mengetahui cara menghitung gaji per jam, ketahuilah dulu pengelompokannya. Ada beberapa jenis sistem pengelompokan gaji, yaitu:

 

1. Gaji Berdasarkan Waktu

 

Sistem gaji ini adalah yang paling umum digunakan. Sesuai namanya, gaji akan diberikan kepada karyawan dalam kurun waktu tertentu. Gaji berdasarkan waktu bisa diberikan secara harian, mingguan, atau bulanan.

 

2. Gaji dari Satuan Hasil

 

Sistem gaji jenis ini diberikan dengan menyesuaikan hasil produksi barang dalam satuan tertentu seperti per potong, per box, per unit, dan sebagainya. Kadang kala, sistem gaji ini bisa membuat karyawan satu dengan yang lainnya mendapat nominal yang berbeda karena kemampuan menghasilkan barang yang berebda pula. 

 

3. Gaji Borongan

 

Gaji borongan adalah honor yang jumlahnya telah disepakati pihak karyawan dan yang mempekerjakan. Umumnya, gaji borongan akan diberikan pada waktu tertentu setelah sebuah proyek atau pekerjaan selesai. 

 

4. Gaji Berskala

 

Pada sistem gaji berskala, honor akan diberikan sesuai dengan hasil penjualan yang biasanya berubah-ubah. Bila penjualan meningkat atau besar, maka gaji yang didapat juga besar, dan berlaku juga sebaliknya. 

 

5. Gaji Bonus

 

Gaji bonus adalah bayaran tambahan yang diberikan karena berhasil menyelesaikan pekerjaan tertentu atau memiliki kinerja baik dalam waktu tertentu. Umumnya bonus diberikan sebagai motivasi agar karyawan lebih bersemangat dalam bekerja.  

Baca Juga: Ini 5 Komponen Gaji Karyawan yang Perlu Anda Ketahui

Cara Menghitung Gaji Per Jam

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, gaji per jam dihitung dengan menyesuaikan jam kerja yang biasa digunakan di Indonesia, yaitu 6 hari kerja dengan waktu 7 jam per hari (42 jam seminggu), atau 5 hari dengan waktu 8 jam per hari (40 jam seminggu).

Bila menggunakan asumsi 5 hari kerja dengan waktu 8 jam per hari, maka perhitungan gaji per jam yaitu:

Jam kerja setahun = jam kerja seminggu X jumlah minggu dalam setahun

= 40 jam  X 52 minggu = 2.080 jam

Jam kerja sebulan = jam kerja setahun : jumlah bulan dalam setahun

= 2.080 jam : 12 bulan = 173 jam

Gaji per jam = gaji sebulan : jam kerja sebulan (173 jam)

Itulah penjelasan mengenai cara menghitung gaji per jam beserta hal-hal yang berkaitan. Apabila anda tidak ingin repot dalam mengurus payroll untuk bisnis anda, kami menyediakan jasa payroll untuk anda, jasa kami meliputi implementasi penggajian, perhitungan hingga laporan penggajian. Hubungi kami di sini untuk informasi lebih lanjut.


September 5, 2022
WhatsApp-Image-2022-09-03-at-2.23.03-PM.jpeg

Pentingnya rasio keuangan ada pada perannya sebagai penentu kebijakan. Setiap perusahaan memerlukan analisis rasio keuangan untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya agar terhindar dari kerugian dan tetap bertahan. Buat kamu yang memiliki sebuah perusahaan atau sedang membangun bisnis, kamu perlu tahu mengenai hal ini lebih detail.

 

Definisi Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan sebuah indikator penilaian sebuah perusahaan mengalami perkembangan atau tidak, melalui metode analisa yang diambil dari laporan keuangan dalam masa tertentu. Biasanya, manajemen perusahaan memanfaatkan rasio ini untuk menentukan sebuah kebijakan tertentu agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Macam-macam Rasio Keuangan 

Ternyata macam-macam rasio keuangan bisa kita ketahui dari jenis penggunaannya. Berikut penjelasan singkatnya;

1. Rasio Laba (Profitability Ratio)

Dengan rasio ini, kamu dapat mengetahui jumlah laba dalam periode tertentu sehingga tahu apa yang harus dipertahankan agar perusahaan tetap stabil.

2. Rasio Hutang (Solvency Ratio)

Dari sini kita bisa mengetahui secara jangka pendek maupun jangka panjang, seberapa besar kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi hutang yang dimiliki. Adanya rasio hutang akan membantu pertimbangan para investor dalam penanaman modal. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang, maka semakin tinggi kepercayaan investor dalam menanamkan modal.

3. Rasio Hutang Jangka Pendek (Liquidity Ratio)

Salah satu ciri suatu perusahaan kurang sehat ialah banyaknya hutang. Padahal, setiap perusahaan memiliki kapasitas dalam melunasi hutang jangka pendek.

4. Rasio Aktivitas (Activity Ratio)

Rasio aktivitas ini dimaksudkan untuk mengetahui efektif tidaknya aktiva sebuah perusahaan agar mendapatkan laba.

Baca Juga: Kinerja Keuangan Perusahaan: Cara Analisis, Indikator, & Faktor

Standar Rasio Keuangan Perusahaan yang Sehat

Setelah kita mengetahui sedikit mengenai apa itu rasio keuangan dana pa saja macamnya, lantas bagaimana kita mengetahui standar rasio keuangan perusahaan yang sehat atau kurang sehat? 

Nah, seperti penjelasan singkat di atas mengenai rasio hutang jangka pendek, bahwa salah satu ciri rasio keuangan yang kurang sehat ialah banyaknya hutang. Kamu bisa menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dikatakan perusahaan sehat apabila nilai aktiva lancar jauh lebih besar dibandingkan hutang lancar.

Selain itu, perusahaan yang sehat juga terlihat dari seberapa tinggi tingkat produktivitas dan profitabilitasnya. Hal itu akan menunjukkan sinergi keuangan sebuah perusahaan memiliki keefektifan, efisien, rendable, dan lain sebagainya seimbang. Itulah mengapa pengukuran dan evaluasi terhadap rasio keuangan sangat penting untuk mengendalikan dan memantau apakah perusahaan termasuk sehat atau tidak.

Itulah beberapa pembahasan mengenai rasio keuangan yang mungkin akan membantu kamu yang baru mendirikan sebuah perusahaan atau bisnis. Tentu pembahasan di atas baru sebagian kecil saja. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya!


August 31, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-28-at-9.18.39-AM.jpeg

Saat terlibat dalam sebuah usaha, mau tidak mau kita harus mengenal ilmu akuntansi. Dengan begitu, kita bisa mengetahui keadaan perusahaan melalui berbagai perhitungan dalam laporan keuangan. Jika bisnis Anda melibatkan aset-aset berwujud, deplesi penting untuk dipelajari. Simak pembahasannya, dari mulai pengertian, tujuan, hingga cara penghitungan deplesi.

Apa itu Deplesi? 

Pertama, mari kita ketahui apa itu deplesi. Seperti disebutkan sebelumnya, deplesi adalah suatu metode penyusutan aset. Dalam hal ini, deplesi digunakan untuk menaksir penyusutan pada aktiva tetap berwujud hasil tambang, kayu, dan sumber daya alam lainnya.

Mengapa bisa terjadi penyusutan? Hal ini disebabkan pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku yang memakan biaya atau cost. 

Selain deplesi, ada juga metode penyusutan depresiasi. Bedanya, deplesi lebih fokus pada aktiva yang tidak bisa langsung diperbaharui setelah habis digunakan, yaitu sumber daya alam. Sementara itu, depresiasi digunakan untuk aktiva yang dapat diperbaharui setelah pemakaian, seperti gedung, peralatan, dan mesin.

Fungsi Penghitungan Deplesi

Mengapa deplesi harus dilakukan? Usaha yang sumber dayanya berasal dari alam akan mendapat manfaat dari deplesi, yaitu mengetahui sisa sumber daya alam setelah pengelolaan. Dengan begitu, penggunaannya bisa diatur sebaik mungkin. 

Pengelolaan yang baik akan membantu perusahaan untuk membuat rencana pengerjaan di masa yang akan datang. Manfaat lain deplesi adalah bisa mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya alam. 

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan metode penyusutan ini agar penyusutan bisa ditaksir, yaitu:

  • Harga perolehan aktiva, yang meliputi pengeluaran sejak proses perizinan mendapatkan sumber daya alam hingga bisa diperoleh hasilnya. 
  • Taksiran nilai sisa setelah sumber daya alam dieksploitasi.
  • Taksiran hasil yang dapat dieksploitasi secara ekonomi.
  • Penghitungan deplesi dari per unit sumber daya alam.

Baca Juga: Mengenal Metode Penyusutan dan Jenisnya dalam Akuntansi

Cara Menghitung Deplesi

Perhitungan deplesi dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

  • Pertama, menentukan dasar perhitungan deplesi. Terdapat beberapa dasar penentuan deplesi, yaitu biaya untuk mendapatkan atau sewa aset, biaya eksplorasi, biaya pengembangan, dan biaya restorasi setelah sumber daya digunakan atau habis.
  • kedua, perhitungan deplesi dari tiap unit. Angka yang dihasilkan bergantung dari total unit yang diharapkan dapat diproses. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut:

laju deplesi = (basis deplesi – nilai sisa) / jumlah unit yang diharapkan dapat diproses

 

  • ketiga, menghitung biaya deplesi. Nilai deplesi pada satu periode didapat dengan mengalikan unit yang dapat diambil dengan nilai deplesi tiap unit. Dapat dirumuskan dengan:

 

biaya deplesi satu periode = unit yang diambil sepanjang periode x laju deplesi

 

Sekarang, mari kita pelajari contoh perhitungan berikut:

Perusahaan batu bara ABC telah memperoleh tambang batu bara dengan nilai Rp. 5.000.000.000 tanpa ada biaya lain. Perusahaan mengharapkan jumlah batu bara sebesar 40.000 ton untuk diproses. Total batu bara yang diproses selama satu tahun adalah 6.200 ton tanpa nilai sisa. Maka rumus deplesinya adalah:

(basis deplesi/sumber daya yang diharapkan) x sumber daya yang dapat diproses dalam setahun 

= (Rp. 5.000.000.000/40.000 ton) x 6.200 ton

= Rp. 125.000 x 6.200

= maka biaya deplesinya sebesar Rp. 775.000.000

Demikian pembahasan mengenai deplesi. Perhitungan data yang dilakukan secara disiplin dan benar akan membuat neraca usahamu semakin akuntabel. Semoga membantu.


August 26, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-19-at-6.16.13-AM-1.jpeg

Membuat laporan keuangan secara disiplin adalah hal yang esensial dalam kelangsungan usaha. Salah satu komponen dalam laporan ini adalah cadangan kerugian piutang. Kenali peranan dan metode perhitungannya. Cara ini bisa membantu kondisi finansial usahamu terjaga dan terus berkembang.

Mengapa Perlu Dibuat Cadangan Kerugian Piutang?

Perhitungan cadangan kerugian piutang perlu dilakukan untuk menjaga keadaan keuangan sebuah usaha. Melalui perhitungan ini, akan diketahui besarnya piutang yang mungkin tidak tertagih dan apa pengaruhnya untuk perusahaan. Dengan begitu, tindakan antisipatif bisa diambil agar keuangan perusahaan tidak terganggu.

Nah, jika kondisi finansial yang akan datang sudah dapat diperkirakan, maka akan lebih mudah juga bagi perusahaan untuk membuat langkah-langkah penting untuk menjaga kelangsungan usaha. 

Cadangan kerugian piutang dalam neraca diposisikan sebagai pengurang piutang. Hal ini karena pada dasarnya, piutang yang ditampikan dalam neraca hanyalah sejumlah piutang yang dapat ditagih.

Membuat Jurnal Cadangan Kerugian Piutang

Jumlah piutang tidak tertagih akan sulit dihitung secara pasti. Karena itu, ada beberapa cara membuat jurnal cadangan kerugian piutang agar perusahaan mendapat estimasi yang cukup akurat. Sebelum melakukan penghitungan, ada dua hal mendasar dalam menentukan cadangan kerugian piutang. 

1. Pencatatan berdasarkan persentase penjualan

Cara ini dilakukan dengan menentukan persentasi penjualan terlebih dahulu. Langkahnya adalah dengan menjumlahkan penjualan hutang bersih dan tidak tertagih. Kemudian, angka persentase dikalikan dengan kjumlah keseluruhan penjualan pada periode tersebut.

2. Pencatatan berdasarkan persentase piutang

Sementara itu, pencatatan berdasarkan persentase piutang dilakukan dengan menggunakan pendekatan aktiva utang. 

Baca Juga: Manajemen Piutang Usaha: Pengertian, Tujuan dan Analisis

 

Metode Cadangan Kerugian Piutang

Sekarang, saatnya mengetahui metode cadangan kerugian piutang. Ada tiga metode yang bisa digunakan, yaitu:

1. Saldo kerugian piutang dinaikkan

Ada beberapa hitungan dalam metode ini. Rumus yang pertama yaitu dengan mengalikan persentase kerugian yang telah ditetapkan dengan saldo piutang. Dapat ditulis sebagai berikut:

Persentase kerugian yang telah ditetapkan x saldo piutang

Ingat, metode ini hanya dapat dipakai jika terdapat dua komponen di atas. Jika hanya terdapat salah satu, maka penghitungan tidak dapat dilakukan.

Cara lainnya adalah dengan menggunakan rumus berikut:

Persentase kerugian + saldo rekening cadangan kerugian piutang, atau

Persentase kerugian – saldo rekening cadangan kerugian piutang

2. Cadangan kerugian piutang ditambah

Metode ini dilakukan dengan menggunakan rumus:

Persentase kerugian piutang x saldo piutang

Bila menghadapi kendala berupa kesulitan seperti kesulitan membuat estimasi piutang yang bisa ditagih, kamu dapat mengatasinya dengan menghitung saldo piutang pada jangka waktu terkait.

3. Cadangan dinaikkan berdasarkan Analisa umur utang

Kamu harus mengelompokkan umur piutang jika menggunaan metode ini. Langkahnya adalah sebagai berikut:

  • Pertama, menganalisa umur piutang para pelanggan.
  • Selanjutnya, membuat estimasi kerugian piutang berdasarkan Analisa yang telah dibuat sebelumnya. 

Demikian informasi dasar mengenai cadangan kerugian piutang. Buat penghitungan ini setiap akhir periode supaya keuangan usahamu selalu terjaga.


August 24, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-19-at-6.06.55-AM.jpeg

Pengertian SKBDN

Masih asing dengan istilah ini? SKBDN atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri adalah sebuah layanan yang diberikan oleh bank untuk menjamin kelancaran dan keamanan transaksi perdagangan dalam negeri. Surat dagang ini dikeluarkan oleh bank pembuka (issuing bank) yang telah ditunjuk oleh pemohon (applicant) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penerima (beneficiary).

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa SKBDN dibuat untuk memberikan garansi kepada penerima bahwa pemohon akan memenuhi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Keberadaan surat ini juga dapat menurunkan risiko pembayaran yang tidak lunas dalam sebuah transaksi dagang.

Cara Kerja SKBDN

SKBDN membantu sebuah transaksi berjalan lancar, apalagi jika transaksi tersebut terkendala masalah jarak, sistem yang berbeda, serta bernilai besar. Lalu, seperti apa mekanisme SKBDN berjalan?

  • Pertama, adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh penjual dan pembeli. Kesepakatan harus memuat beberapa detil persyaratan seperti spesifikasi barang dan tahap-tahap pembayaran.
  • Selanjutnya, pembeli atau pemohon (applicant) menghubungi bank pembuka atau issuing bank untuk merilis SKBDN dengan besaran nilai yang sesuai dengan kesepakatan transaksi. 
  • Setelah itu, apabila permohonan telah mendapat persetujuan issuing bank, SKBDN akan diterbitkan. Uang jaminan yang sebelumnya telah disanggupi oleh pihak pemohon akan dipegang oleh bank selama transaksi berlangsung.
  • Tahap selanjutnya adalah bank pembuka akan menghubungi bank pembayar untuk menginformasikan bahwa SKBDN yang diajukan oleh pemohon telah dibuka. 
  • Kemudian, pihak bank pembayar akan memberitahu pihak penjual atau penerima, SKBDN telah dibuka. Artinya, barang sudah dapat dikirim menggunakan jasa pengangkutan.
  • Untuk memulai proses pembayaran, penjual harus mengumpulkan dokumen-dokumen terkait termasuk bukti pengiriman dari perusahaan pengangkutan untuk diserahkan pada bank pembayar. 
  • Pembayaran dapat dilakukan secara langsung oleh bank pembayar maupun menunggu dahulu pembayaran dari pihak bank pembuka. Jika memilih cara yang kedua, maka bank pembayar harus memberikan semua dokumen dari penjual kepada bank pembuka agar proses pembayaran dapat segera dituntaskan. 
  • Jika semua dokumen sudah memenuhi persyaratan, maka bank pembuka akan melakukan pembayaran. Lalu, pembeli harus memenuhi kewajiban membayar pada bank pembuka. Jika pembayaran sudah terpenuhi, pembeli akan mendapat semua dokumen dari bank pembuka untuk keperluan pengambilan barang.

Baca Juga: Manajemen Piutang Usaha: Pengertian, Tujuan dan Analisis

Apa Perbedaan SCF dan SKBDN?

SCF atau Supply Chain Financing adalah pembiayaan bank untuk seluruh mata rantai sebuah bisnis. SCF biasanya diberikan untuk perusahaan yang memnuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Sementara itu, SKBDN hanya bisa dilakukan untuk satu jenis transaksi saja. 

Jenis-Jenis SKBDN

Untuk jenis-jenisnya, ada beberapa SKBDN yang dipakai dalam transaksi dalam negeri, yaitu:

  1. Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 
  2. Perubahan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
  3. Pembiayaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri
  4. Penerusan Surat Kredit Bedokumen Dalam Negeri.

Demikian informasi dasar mengenai SKBDN. Berencana membuat surat ini? Pastikan Anda memenuhi semua ketentuannya, ya.


May 19, 2022
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-4.22.43-PM.jpeg

Faktur pajak gabungan merupakan jenis faktur standar yang memberikan kemungkinan pada pengusaha kena pajak atau biasa disingkat dengan PKP untuk membuat faktur yang berisi semua penyerahan barang atau jasa yang tergolong sebagai objek kena pajak milik pembeli dalam 1 bulan kalender. 

Sederhananya, faktur ini digunakan untuk mencatat beberapa transaksi dalam sebulan oleh PKP. Contoh faktur pajak gabungan misalnya PT ABC melakukan transaksi dengan PT DEF dalam satu bulan pada tanggal 5, 7, 15, 20, 25, 3.

Faktur ini memudahkan dalam pencatatan keuangan khususnya dengan pembeli yang melakukan transaksi berulang.

Dasar Hukum

Peraturan faktur pajak gabungan berlandaskan pada UU PPN pasal 13. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa satu faktur pajak mencakup seluruh penyerahan kepada pembeli atau pihak penerima barang maupun jasa kena pajak.

Dasar hukum terkait faktur pajak gabungan juga tertuang pada pasal 6 PMK 151/2013 dan pasal 1 angka 5 Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012. Kini pembuatan faktur telah menggunakan online atau e-faktur. 

Pemberlakuan e-faktur resmi diterapkan sejak 2014 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-136/PJ/2014.

Syarat Faktur Pajak Gabungan

Ada beberapa ketentuan untuk bisa membuat faktur pajak ini. Syarat yang dimaksud bagi PKP di antaranya adalah wajib menyertakan faktur penjualan saat membuat faktur pajak. Faktur penjualan harus terdiri dari satu faktur berisikan sejumlah transaksi.

Faktur penjualan dilengkapi pula dengan surat jalan dan tanggal. Tanggal pada surat jalan harus sama dengan tanggal faktur pajak dan faktur penjualan. 

Faktur pajak berisi barang dan nominal transaksi. Satu nomor seri faktur pajak (NSFP) hanya bisa dipakai pada satu fitur pajak gabungan saja.  

Menurut Peraturan Menkeu No. 38/PMK.03/2010 terkait tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak dikatakan bahwa faktur gabungan untuk perpajakan paling lama dibuat pada akhir bulan penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

Pada dasarnya jika sudah mengetahui syarat faktur pajak gabungan dalam pembuatannya tinggal mengikuti mekanisme faktur masukan biasa. Faktur pajaknya sendiri akan memuat beberapa keterangan di antaranya adalah :

  • Nama penjual, alamat lengkap dan NPWP penjual
  • Alamat, nama lengkap, dan NPWP pihak pembeli
  • Keterangan barang atau jasa yang diperdagangkan beserta harga jual, potongan harga dan penggantian
  • PPN atau pajak pertambahan nilai atas barang mewah yang dipungut
  • Nomor seri, kode dan tanggal faktur pajak
  • Nama dilengkapi dengan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur perpajakan seperti direktur

Baca Juga: Kode Faktur Pajak, Bagian Faktur Pajak yang Wajib Dipahami PKP

PKP bisa membuat faktur pajak gabungan pada tanggal transaksi akhir pembeli. Jika dibandingkan dengan faktur pajak standar, faktur gabungan cenderung memiliki jumlah transaksi lebih banyak.

Fungsi faktur pajak gabungan adalah memenuhi kewajiban perpajakan. Bila terjadi kesalahan pengisian pihak PKP dapat melakukan pembetulan layaknya faktur pajak standar. Jika tak kunjung melakukan pembetulan maka akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh auditor.


Send this to a friend