Pajak Archives - RDN Consulting


No more posts

December 1, 2023
two-content-business-partners-discussing-issue-1.jpg

Tahukah Anda, jika Indonesia menganut sistem self-assessment yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab secara mandiri dalam mengelola urusan perpajakannya. Namun, tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan sehingga terkadang menimbulkan kesulitan saat melakukan penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak, terutama untuk wajib pajak badan.

Di sinilah peran penting jasa audit perpajakan. Sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, kesalahan perpajakan dapat memiliki dampak serius pada keuangan perusahaan. Tidak heran jika banyak perusahaan yang mengandalkan jasa audit perpajakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Lalu, masalah apa saja yang dapat diselesaikan oleh jasa audit perpajakan? Bagaimana memilih jasa audit perpajakan yang tepat? Semuanya kami bahas lengkap di artikel berikut ini.

Masalah Apa Saja yang Dapat Diselesaikan oleh Jasa Audit Perpajakan?

Masalah perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak bisa bervariasi, mulai dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan hingga kesalahan pelaporan keuangan. Kehadiran jasa audit perpajakan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalh dengan cara berikut ini:

 

  1. Jasa audit pajak bisa membantu perusahaan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan sudah dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menghindari potensi sanksi dan denda di masa mendatang.
  2. Optimalkan kewajiban perpajakan dengan melakukan audit pajak. Audit perpajakan sendiri dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi peluang pengurangan beban pajak dan optimalisasi struktur pajak perusahaan.
  3. Saat menghadapi pemeriksaan pajak, wajib pajak yang tidak menguasai aspek perpajakan bisa terjebak dalam situasi yang rumit. Jasa audit perpajakan membantu persiapan dan penyelesaian pemeriksaan dengan lebih efisien.
  4. Dengan adanya proses audit yang dilakukan oleh jasa audit perpajakan bisa membantu perusahaan Anda dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai risiko perpajakan yang mungkin dihadapi. Selanjutnya Anda dapat merancang strategi mitigasi yang tepat.

 

Tips dalam Memilih Jasa Audit Perpajakan

Memilih jasa audit perpajakan yang tepat penting untuk memastikan bahwa perusahaan Anda mendapatkan layanan terbaik. Berikut ini beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam proses pemilihan lembaga yang tepat:

1. Lihat Pengalaman dan Kredibilitasnya

Pilih perusahaan audit perpajakan yang memiliki pengalaman yang cukup dan reputasi baik dalam industri. Gunakan pencarian di internet untuk melihat track record lembaga tersebut. Pastikan juga jika jasa audit perpajakan tersebut sudah sesuai dengan izin praktik yang berwenang.

2. Cari Tahu Keahlian dan Spesialisasinya

Pastikan jasa audit memiliki tim auditor profesional dengan keahlian khusus dalam perpajakan dan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan terkini.

3. Baca Referensi dan Ulasan

Cari referensi dari perusahaan lain atau rekan bisnis sejawat yang telah menggunakan jasa audit perpajakan tersebut. Baca ulasan secara online untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kualitas dan layanan.

4. Seberapa Jauh Teknologi dan Inovasi

Kita tahu bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang perpajakan. Anda bisa memilih jasa audit yang menggunakan teknologi terkini guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi audit perpajakan.

RDN Consulting sebagai Konsultasi Pajak Perusahaan

RDN Consulting adalah salah satu perusahaan konsultasi pajak terkemuka yang menyediakan layanan audit perpajakan yang komprehensif. Dengan tim ahli yang berpengalaman, RDN Consulting membantu perusahaan Anda dalam mengatasi berbagai masalah perpajakan dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien.

Beragam jasa yang ditawarkan oleh RDN Consulting mulai dari konsultasi perpajakan, perencanaan perpajakan, tinjauan kepatuhan perpajakan, administrasi perpajakan, pengisian perpajakan bulanan dan tahunan, hingga penyelesaian perselisihan perpajakan.

Konsultasi Gratis di Sini

 

Kesimpulan

Jasa audit perpajakan memainkan peran kritis dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan mengidentifikasi peluang pengurangan beban pajak. Dengan memilih jasa audit yang tepat, seperti RDN Consulting, perusahaan dapat mengatasi masalah perpajakan dengan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan manfaat pajak. Kesadaran akan pentingnya layanan ini dan langkah-langkah yang diambil untuk memilihnya dapat membantu perusahaan Anda dalam membangun fondasi keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Jangan ragu untuk menghubungi RDN Consulting jika Anda memiliki pertanyaan seputar layanan jasa audit perpajakan atau lainnya.


November 29, 2023
paperwork-1.jpg

Audit pajak merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Perusahaan sendiri yang melakukan proses audit dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia menerapkan self-assessment system, yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya dan petugas pajak sendiri bertugas mengawasinya.

Lalu, bagaimana proses audit pajak itu sendiri? Apa saja manfaatnya bagi perusahaan? Semuanya akan kami bahas lengkap di artikel berikut ini.

Mengenal Audit Pajak

Audit pajak adalah proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap catatan keuangan perusahaan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan utama dilakukannya audit pajak adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalkan risiko hukum terkait perpajakan.

Siapa yang Melakukan Audit Pajak?

Audit pajak biasanya dilakukan oleh auditor independen atau badan usaha jasa akuntansi yang memiliki keahlian dalam perpajakan. Para auditor ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Para auditor dapat dipekerjakan oleh perusahaan itu sendiri atau diambil dari firma audit eksternal. Biasanya para auditor pajak memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi perpajakan dan bertanggung jawab memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Mengapa Perlu Dilakukan Audit Pajak Perusahaan?

Audit pajak dilakukan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan dan menghindari sanksi hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

Audit pajak juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko perpajakan dan memberikan rekomendasi pengelolaan dengan lebih efektif. Selain itu, keberadaan audit pajak dapat meningkatkan transparansi keuangan perusahaan, membangun kepercayaan pemegang saham, serta menjaga reputasi bisnis.

Disebut dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan HPP No. 7 Tahun 2021, audit pajak dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, meliputi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), apakah tepat waktu atau tidak, terjadi lebih bayar atau kurang bayar, hingga SPT rugi.

Audit pajak juga bisa dilakukan apabila terjadi hal-hal seperti:

  1. Adanya pengajuan penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  2. Penerbitan NPWP secara jabatan
  3. Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan
  4. Pencabutan pengukuhan PKP
  5. Pengajuan keberatan atau banding atas keputusan pemerintah
  6. Pengumpulan data pendukung untuk menyusun NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)
  7. Penentuan wajib pajak di daerah terpencil
  8. Penentuan tempat terutang PPN
  9. Tujuan lainnyaAud

Baca Juga: Mengenal Pemeriksaan Pajak dan Mekanismenya di Indonesia

Dokumen Apa Saja yang Diperlukan Saat Proses Audit Pajak Perusahaan?

Dalam proses audit pajak perusahaan, auditor memerlukan akses ke berbagai dokumen. Beberapa dokumen terkait yang umumnya diperlukan adalah:

  1. Laporan keuangan tahunan
  2. Catatan harian transaksi keuangan
  3. Bukti pembayaran pajak
  4. Dokumen pendukung transaksi
  5. Dokumen kepemilikan aset
  6. Kontrak dan perjanjian bisnis
  7. Dokumen lain yang berkaitan dengan wajib pajak

Saat proses audit berlangsung, wajib pajak juga perlu melakukan sejumlah tindakan yang membantu kelancaran audit pajak, seperti:

  1. Jika auditor membutuhkan akses data yang dikelola secara elektronik, wajib pajak harus menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak.
  2. Memberikan kesempatan kepada auditor untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dibutuhkan dalam proses audit pajak.
  3. Wajib pajak menyediakan ruang khusus sebagai tempat dilangsungkannya proses audit di lapangan. Hal ini bisa dilakukan saat banyaknya buku, catatan, atau dokumen yang diperiksa sehingga sulit dibawa ke kantor auditor pajak.

Seperti Apa Proses Audit Pajak Perusahaan?

Proses audit pajak perusahaan melibatkan beberapa tahapan. Pertama adalah tahap pra-audit, ketika auditor akan melakukan penilaian risiko dan merencanakan audit. Kemudian berlanjut ke pengumpulan bukti dan pemeriksaan dokumen selama audit berlangsung. Setelah itu, auditor akan menyusun laporan audit yang berisi temuan dan rekomendasi bagi perusahaan. Terakhir, perusahaan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan menyusun perencanaan untuk perbaikan.

Kesimpulan

Mengingat Indonesia menganut sistem self-assessment, peraturan pajak yang kompleks membutuhkan proses audit pajak yang cukup rumit bila tidak ditangani oleh ahlinya. Karena audit pajak menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami seluk-beluk audit pajak, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tetap mematuhi regulasi perpajakan dan menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pelaksanaan audit pajak tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Semoga bermanfaat.


November 22, 2023
businessman-signing-important-contract-papers-1.jpg

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara teratur membutuhkan banyak pengetahuan soal pajak itu sendiri. Salah satu yang wajib mereka ketahui adalah kuasa hukum dalam perpajakan atau kuasa hukum pajak.

Nah, apa itu kuasa hukum pajak? Mari kenali dulu peran mereka dalam perpajakan agar tidak terjadi salah paham. Apalagi, masih ada yang keliru dan menyamakan mereka dengan konsultan pajak.


Mari Mengenal Kuasa Hukum Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 mengenai Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, kuasa hukum pajak juga bisa disingkat menjadi “kuasa hukum”. Sesuai yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 2, “kuasa pajak” mempunyai definisi seperti ini:

“Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.”

Siapa saja yang bisa menjadi seorang kuasa pajak? Seorang Wajib Pajak yang dipercaya untuk menjadi kuasa pajak (baik melalui penunjukan maupun secara sukarela menjadi perwakilan). Dasar hukum kuasa pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017, seperti yang sudah tertera sebelumnya.


Apa Saja Syarat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak?

Syarat kuasa hukum pengadilan pajak secara umum telah tercantum di dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Beberapa persyaratan tersebut adalah:

  • Harus WNI (Warga Negara Indonesia).
  • Memiliki pengetahuan luas serta keahlian berupa peraturan perundang-undangan perpajakan. Buktinya bisa berupa ijazah sarjana atau Diploma IV Bidang Administrasi, Akuntansi, Perpajakan, dan sertifikat brevet perpajakan.
  • Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Terkait dengan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, kita bisa mengacu kembali pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017. Beberapa persyaratan khusus izin kuasa hukum pengadilan pajak tersebut adalah:

  • Mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
  • Memiliki bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi dua tahun terakhir.
  • Mempunyai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (untuk berkelakuan baik).
  • Bukan berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun pejabat negara.
  • Menandatangani pakta integritas.
  • Bila pernah menjadi Hakim Pengadilan Pajak, harus melalui dua tahun setelah diberhentikan secara hormat dari posisi tersebut.


Apa Fungsi Kuasa Hukum Pajak?

Fungsi kuasa hukum pajak adalah dapat mendampingi atau menjadi perwakilan pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Kenali Lebih Jauh tentang Pengadilan Pajak di Indonesia


RDN Consulting Sebagai Solusi Membantu Penyelesaian Perselisihan Perpajakan Anda

RDN Consulting adalah Kantor Konsultan Pajak Terdaftar serta Jasa Akuntansi. Fokus RDN Consulting adalah memberikan pelayanan berkualitas terbaik kepada klien serta berkembang dengan kemitraan strategis di Indonesia. 

Ingin tahu lebih banyak lagi soal kuasa hukum pajak atau permasalahan seputar perpajakan pada perusahaan anda? Konsultasikan kepada tim RDN Consulting di sini.


October 30, 2023
tingey-injury-law-firm-6sl88x150Xs-unsplash-1.jpg

Pajak merupakan sejumlah dana yang wajib disetorkan oleh masyarakat kepada negara. Hukum pajak ada dua, yaitu: hukum pajak formal dan hukum pajak materiil. Hukum pajak formal terkait dengan prosedur penetapan suatu utang pajak.

Lalu, bagaimana dengan hukum pajak materiil?

Sekilas Tentang Hukum Pajak di Indonesia

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Singkatnya, hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur relasi pemerintah sebagai pemungut pajak serta rakyat sebagai pembayar pajak. Dasar hukum Pajak tertinggi tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi:

“Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang. Asas Undang-undang Pajak yang universal adalah Undang-undang Pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, non-diskriminasi, menjamin kepastian hukum, dan mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara. Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dan dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter.”

Tentu saja, hukum pajak juga dapat dicari di sumber-sumber lain, seperti: Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, Tax Treaty (P3B), hingga beberapa peraturan pajak yang lebih spesifik, seperti: Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), UU Bea Materai, dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Hukum Pajak di Indonesia: Pengertian, Sejarah hingga Fungsinya?


Apa itu Hukum Pajak Materiil?

Dalam buku “Materi Perpajakan” (2003), Safri Nurmantu menjabarkan definisi hukum pajak materiil, yaitu: “Hukum yang memuat ketentuan mengenai siapa yang dapat dikenakan atau dikecualikan dari pajak.”

Sementara itu, dalam buku “Pajak dan Strategi Bisnis” (2005), Rimsky K. Judisseno memberikan pengertian hukum pajak materiil, yaitu: “Hukum yang memuat norma mengenai perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang melibatkan secara langsung masalah objek, subjek, dan tarif, beserta peraturan yang mendasari hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.”


Contoh Hukum Pajak Materiil

 

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam hukum pajak materiil. Contoh hukum peraturan yang terkait dengan jenis pajak ini adalah:

  • Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
  • Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
  • Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  • Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
  • Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  • Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.


Perbedaan Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formal

Hukum pajak materiil berisi keadaan, kejadian, atau transaksi yang akan dikenakan pajak. Agar pelaksanaan hukum ini dapat terwujud, hukum pajak formal dibutuhkan. Jadi, keduanya saling terkait.


October 25, 2023
saul-bucio-P5YN73KrUAA-unsplash-1-1280x850.jpg

Tahukan Anda bahwa di Indonesia terdapat Pengadilan Pajak yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pihak yang berwenang. Pengadilan pajak ini sudah berdiri sejak lama, tetapi belum terlalu familiar bagi banyak orang. Oleh karena itu, di sini akan dibahas secara lengkap tentang Pengadilan Pajak, fungsi, undang-undang yang mengatur, dan bagaimana proses pengadilan pajak.

Mengenal Pengadilan Pajak dan Fungsinya

Pengadilan Pajak merupakan lembaga yang melaksanakan tugas untuk menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Fungsi utama lembaga ini yaitu untuk menyediakan forum independen yang adil bagi wajib pajak yang tidak setuju dengan penilaian pajaknya oleh otoritas pajak.

Secara lebih rinci, berikut fungsi, tugas dan wewenang Pengadilan Pajak di Indonesia menurut UU No.14 Tahun 2002:

  1. Pengadilan Pajak mempunyai wewenang yang bersifat administratif masuk ke dalam ruang lingkup administrasi negara.
  2. Memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak.
  3. Bertanggung jawab memeriksa dan memutus sengketa pajak atas keputusan keberatan tingkat banding maupun gugatan yang berkaitan dengan penagihan pajak.
  4. Mempunyai wewenang mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan pada pihak yang bersengketa.
  5. Berperan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam hal memutuskan sengketa pajak.

Undang-undang Pengadilan Pajak

Aturan yang mengatur tentang Pengadilan Pajak adalah UU No.14 Tahun 2002. UU pengadilan pajak ini sekaligus menyebabkan tidak berlakunya UU sebelumnya  yaitu UU No.17 Tahun 1997 yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Awal mula didirikannya pengadilan pajak di Indonesia dimulai dari didirikannya Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Lembaga ini selanjutnya berubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Selanjutnya BPSP ini berubah menjadi Pengadilan Pajak setelah terbit UU No.14 Tahun 2002.

Kedudukan Pengadilan Pajak berada dalam ruang lingkup tata usaha negara dengan puncak tertinggi Mahkamah Agung. Lembaga ini dikategorikan sebagai pengadilan khusus.

 

Baca Juga: Hukum Pajak di Indonesia: Pengertian, Sejarah hingga Fungsinya?

Bagaimana Proses Pengadilan Pajak

Tahap dalam persidangan pajak ada dua yaitu:

  • Penyampaian Surat Gugatan. Surat gugatan disertai uraian keberatan atau bantahan dari wajib pajak kepada otoritas pajak.
  • Persidangan. Pada tahap ini penggugat dapat menyampaikan keberatan secara lisan mengenai sengketa pajak yang dialaminya. Pada persidangan ini, penggugat juga diizinkan menghadirkan saksi dan mendengarkan putusan.

Contoh Kasus Pengadilan Pajak dan Penyelesaiannya

Perusahaan X selaku wajib pajak mendapatkan penilaian atau tuntutan pajak dari otoritas pajak setempat senilai 10 M sebagai pajak tambahan atas laba tahun lalu. Perusahaan X merasa penilaian tersebut tidak adil dan merasa telah memenuhi semua kewajiban pajaknya. Selanjutnya, perusahaan X mengajukan gugatan.

Setelah melalui proses pengadilan pajak dan persidangan dengan memperhatikan semua bukti dari kedua belah pihak diputuskan bahwa perusahaan X telah mematuhi semua aturan yang berlaku dan membayar pajak sesuai ketentuan sehingga tidak harus membayar 10 M. 

Contoh tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak berfungsi sebagai lembaga independen yang dapat membantu terselesaikannya sengketa pajak. 

Demikian ulasan tentang Pengadilan Pajak dan fungsinya. Semoga bermanfaat.


October 23, 2023
WhatsApp-Image-2023-10-22-at-3.52.10-PM-1280x854.jpeg

Kepatuhan pajak merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah adanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). 

Apa itu SP2DK?

SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan. SP2DK merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak untuk meminta keterangan dari wajib pajak yang diduga belum memenuhi kewajiban pajaknya.

Tujuan dan Fungsi SP2DK

SP2DK pajak diterbitkan dengan tujuan meminta penjelasan atau klarifikasi dari wajib pajak mengenai data atau keterangan yang berkaitan dengan kemungkinan belum terpenuhinya kewajiban pajak. Fungsi SP2DK sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti wajib pajak, melainkan untuk proses cek dan ricek mengenai kewajiban pajak yang harus ditunaikan oleh wajib pajak.

 

Proses Penerbitan dan Penyampaian SP2DK 

Proses penerbitan dan penyampaian SP2DK yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Surat Permintaan

Pada tahap ini kantor pajak menyiapkan identitas wajib pajak yang akan mendapatkan SP2DK beserta uraian alasan mengapa diterbitkan SP2DK.

2. Pengiriman Surat Permintaan

SP2DK dikirim secara formal dan legal melalui pos, ekspedisi pengiriman, atau pengantaran langsung dengan tanda terima.

3. Penjelasan atau Klarifikasi dari Wajib Pajak

Penerima SP2DK pajak diberikan waktu untuk memberikan klarifikasi terhadap SP2DK yang diterimanya. Tenggat waktu klarifikasi berbeda-beda antara wajib pajak, tergantung dari kompleksitas masalah pajak yang dihadapi.

4. Analisis Kebenaran atas Tanggapan Wajib Pajak

Tahap ini merupakan tahap menganalisis keterangan dan tanggapan wajib pajak terhadap SP2DK yang diterimanya. Kantor pajak akan melakukan identifikasi data dan membandingkan data antara data yang dimiliki kantor pajak dengan data klarifikasi dari wajib pajak.

5. Rekomendasi

Pada tahap ini, berdasarkan hasil analisis, kantor pajak akan melakukan tindak lanjut dan rekomendasi langkah selanjutnya.

6. Penindakan Hukum

Jika wajib pajak yang mendapat SP2DK tidak menanggapi hingga batas waktu yang ditentukan, maka aparat penegak hukum atau pemerintah dapat melakukan langkah-langkah hukum demi tertibnya pembayaran pajak. 

Baca Juga: Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat dari KPP, Apa Hubungannya?


Apa yang Harus Kita Lakukan ketika Mendapat SP2DK?

Wajib pajak yang mendapatkan SP2DK wajib memberikan keterangan atau klarifikasi. Klarifikasi dapat dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung Kantor Pajak Pratama (KPP) dengan membawa dokumen yang dibutuhkan atau wajib pajak melakukan klarifikasi secara daring melalui account representative KPP atau membuat pernyataan tertulis pengakuan atau penyangkalan yang ditujukan pada KPP di tempat wajib pajak terdaftar.


Jika Wajib Pajak Tidak Menanggapi SP2DK 

Jika wajib pajak tidak menanggapi SP2DK pajak, maka ada 3 tindakan atau keputusan yang dapat diambil oleh kepala KPP yaitu:

1. Memberikan Perpanjangan Waktu Klarifikasi

Wajib pajak diberikan tambahan waktu untuk menyampaikan sanggahan atau pengakuan.

2. Melakukan Kunjungan pada Wajib Pajak

Petugas pajak mendatangi wajib pajak untuk meminta klarifikasi secara langsung.

3. Mengusulkan Dilakukannya Pemeriksaan

Dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Demikian ulasan tentang SP2DK dalam sistem perpajakan. Semoga bermanfaat.


August 6, 2023
WhatsApp-Image-2023-07-30-at-8.14.02-PM-1280x853.jpeg

Banyak orang sering merasa enggan untuk mempelajari soal perpajakan. Selain berpikir bahwa hal tersebut rumit untuk dipahami, mereka juga merasa tidak memerlukan pengetahuan tentang perpajakan untuk kehidupan sehari-hari.

Kenyataannya, suatu saat kita mungkin harus menyelesaikan urusan pajak, salah satunya membuat surat setoran pajak. Apa sebenarnya fungsinya dan seperti apa format surat setoran pajak yang berlaku? Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut beserta panduan untuk mengisinya.

 

Apa yang dimaksud Surat Setoran Pajak?

Sebelum membahas tentang format surat setoran pajak, penting bagi kita untuk mengetahui arti dari surat ini. Mengutip informasi dari laman Ditjen Pajak Republik Indonesia, surat setoran pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atas penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau melalui cara lain ke kas negara lewat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Tempat pembayaran yang dimaksud diantaranya adalah kantor pos dan bank BUMN. Pada pelaksanaannya, wajib pajak harus membawa SSP yang telah dibuat ke tempat pembayaran tersebut.  Surat baru akan dianggap sah jika telah mendapat persetujuan dari pejabat di lokasi pembayaran dan mendapat validasi dari pihak berwenang.

 

Seperti Apa Format Surat Setoran Pajak?

Bentuk surat setoran pajak di Indonesia diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor per-38/PJ/2009 mengenai Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak yang kemudian diubah melalui Peraturan Dirjen Pajak per-24/Pj/2013 yaitu mengenai perubahan kedua atas peraturan Dirjen Pajak sebelumnya.

Lantas, seperti apa format surat setoran pajak yang sesuai dengan peraturan tersebut? Formulir SSP berbentuk 4 rangkap dengan detail sebagai berikut:

  • Lembar 1: berfungsi sebagai arsip wajib pajak
  • Lembar 2: diperuntukkan bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
  • Lembar 3: sebagai laporan untuk Kantor Pelayanan Pajak yang dari wajib pajak
  • Lembar 4: berfungsi sebagai arsip untuk Kantor Penerima Pembayaran

Jika diperlukan, surat setoran pajak dapat dibuat dalam lima rangkap. Lembar ke 5 ini berfungsi sebagai arsip wajib pungut atau untuk pihak lain berdasarkan ketentuan perpajakan terkait.

 

Panduan Membuat Surat Setoran Pajak

Sering merasa bingung kala mengisi lembaran surat penting? Sejak 2016, pemerintah mulai mengarahkan pengiriman SSP secara elektronik. Metode ini tentu lebih praktis dan tidak memakan banyak waktu. Langkahnya adalah sebagai berikut.

  1. Akses laman DJP online, kemudian pilih menu e-billing
  2. Isi formulir surat setoran pajak elektronik dengan identitas, jenis dan masa pajak, tahun pajak, serta nominal setoran.
  3. Setelah itu, klik submit untuk mendapatkan ID billing. Jika sudah memiliki ID billing, langsung lakukan pembayaran secara online. 

Baca Juga: Mengenal Jenis Pajak Perusahaan yang Wajib Diketahui Pebisnis

Demikian pembahasan singkat mengenai format surat setoran pajak. Jadilah wajib pajak yang taat dengan membayar kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. 


August 4, 2023
WhatsApp-Image-2023-07-30-at-8.27.30-PM-1280x720.jpeg

Sedang menekuni dunia bisnis? Agar usaha berjalan sesuai harapan, pelaku bisnis harus membuat berbagai laporan tertulis, termasuk laporan ekuitas pemilik.

Seberapa penting catatan ini untuk dibuat? Kita akan memerlukannya untuk melihat bagaimana perusahaan telah berjalan berkaitan dengan pengelolaan modal dan kekayaan. Jika operasionalnya berjalan dengan baik, maka perusahaan akan mendapat laba.

Masih merasa asing? Baca definisi serta contoh laporan ekuitas pemilik berikut ini yang telah dirangkum dari beberapa sumber.

 

Apa itu Laporan Ekuitas Pemilik?

Dilansir dari informasi di laman sahammilenial.com, laporan ekuitas pemilik adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan berkaitan dengan peningkatan dan penurunan aktiva bersih serta kekayaan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan sejumlah ketentuan.

Dengan kata lain, catatan keuangan ini dibuat untuk mendapatkan gambaran dari kekayaan atau aset bersih sebuah perusahaan. Walaupun demikian, kita masih harus memperhatikan faktor lain untuk mengetahui nilai sebuah perusahaan. Hal ini karena ekuitas harus dihitung secara berkala untuk mengetahui kedudukan laba atau ruginya. 

Selain soal laba dan rugi, laporan ekuitas ini juga befungsi mempermudah operasional perusahaan. Hal ini karena adanya informasi yang jelas tentang modal yang masuk serta kewajiban-kewajiban yang perlu dibuat.

 

Contoh Laporan Ekuitas Pemilik

Salah satu ketentuan membuat laporan ini adalah menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Mengapa demikian? Hal ini karena nilai ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan.

Berikut ini merupakan contoh laporan ekuitas pemilik.

  • Contoh 1

Bu Rita memiliki tabungan senilai 10 juta rupiah. Namun, ia memiliki hutang sejumlah 2.500.000. Maka, nilai ekuitas  Bu Rita adalah 7,500.000 rupiah.

  • Contoh 2 

Bapak Ardi memiliki sebuah rumah senilai 600.000.000 rupiah. Dia juga memiliki hutang sebesar 50.000.000 rupiah. Maka, nilai ekuitas pemilik Pak Ardi adalah 550.000.000 rupiah.

  • Contoh 3

Rudi memiliki sebuah mobil dan motor. Jika dijumlahkan, nilai dua kendaraan tersebut adalah 100.000.000. Rudi memiliki hutang ke bank sebesar 20.000.000 rupiah. Jadi, nilai ekuitas pemilik atas aset Rudi adalah 80.000.000 rupiah.

Laporan Ekuitas Pemilik Perusahaan Dagang

Contoh berikutnya adalah laporan ekuitas pemilik  perusahaan dagang. Misalnya, perusahaan X memiliki modal awal sebesar 20.000.000. Perusahaan mendapat keuntungan senilai 4.500.000 rupiah, serta total kewajiban sebesar 2.500.000. Laporannya adalah:

 

Laporan Ekuitas Pemilik Perusahaan X

Modal awal 20.000.000
Laba bersih 4.500.000
Total  24.500.000
Kewajiban  2.500.000
Total 

Modal akhir

2.500.000

22.000.000

Baca Juga: Pengertian dan Contoh Laporan Perubahan Modal secara Umum

Demikian ulasan mengenai laporan ekuitas pemilik. Jika ingin perkembangan bisnis selalu terpantau, bersikaplah disiplin dalam membuat berbagai catatan keuangan, termasuk laporan ini. Dengan begitu, kita bisa tahu apakah usaha sudah berjalan sesuai target atau belum. Selamat mencoba.


July 31, 2023
WhatsApp-Image-2023-07-30-at-6.49.50-PM-1280x851.jpeg

Selain membayar pajak, kewajiban lain warga negara yang berpenghasilan adalah melakukan pelaporan pajak. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan untuk setiap wajib pajak yang hendak melakukan pelaporan, yaitu melalui penyampaian SPT elektronik.

Dengan adanya SPT elektronik ini, Anda bisa melakukan pelaporan pajak di mana pun dan kapan pun tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sayangnya, masih banyak orang yang bingung mengenai cara validasi PPh online ini, sehingga tidak sedikit yang melakukan kesalahan.

Berikut ini kesalahan paling umum saat validasi PPh online dan cara mengatasinya.

 

 

1. Menggunakan Formulir yang Salah

 

Kesalahan paling umum yang pertama adalah wajib pajak menggunakan formulir SPT yang salah. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa jenis formulir SPT. Untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi misalnya, terdapat tiga formulir berbeda, yakni formulir 1770, 1770S dan 1770SS.

Formulir 1770 diperuntukkan wajib pajak pribadi yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas. Formulir 1770S khusus untuk wajib pajak pribadi yang penghasilannya di bawah Rp60 juta per tahun, sedangkan formulir 1770SS untuk mereka yang penghasilannya lebih dari Rp60 juta per tahun.

Memilih formulir yang salah akan membuat proses validasi tidak bisa selesai. Hal ini karena perhitungan angkanya tidak bisa sesuai. Jadi, pastikan Anda sudah memilih formulir yang benar.

 

 

2. Salah Mencantumkan NPWP

 

Sering kali, proses validasi tidak bisa dilanjutkan karena kolom NPWP yang diisi adalah nomor NPWP perusahaan. Saat mengisi SPT elektronik, NPWP yang dicantumkan adalah NPWP Anda sendiri.

Pastikan Anda sudah mengisi NPWP sesuai instruksi. Anda harus mengulang pengisian dari awal apabila NPWP yang diisi salah.

 

 

3. Daftar EFIN untuk e-Filing Menggunakan Email Kantor

 

Cara validasi PPh online yang tidak tepat berikutnya adalah menggunakan email kantor saat pendaftaran EFIN. EFIN kepanjangan dari Electronic Filing Identification Online atau Nomor Identitas Pajak Online. EFIN diterbitkan oleh DJP dan untuk mendapatkan nomor EFIN, Anda harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan menyerahkan beberapa dokumen persyaratan.

Dokumen persyaratan ini di antaranya KTP, NPWP, dan alamat email. Nah, saat mendaftar di SPT elektronik, Anda diharuskan mencantumkan email untuk selanjutnya DJP mengirimkan segala hal yang berkaitan dengan e-Filling dan pajak ke alamat email tersebut.

Untuk bisa terus mengakses email dari DJP, pastikan Anda mendaftarkan EFIN menggunakan alamat email pribadi, bukannya perusahaan. 

Baca Juga: Apa Itu EFIN Pajak dan Bagaimana Cara Mendapatkannya?

 

 

4. Berhenti Kerja tapi Tidak Minta Bukti Potong Pajak

 

Secara umum, perusahaan akan memberikan bukti potong pajak tahun sebelumnya ke setiap karyawan. Kesalahan yang kerap terjadi adalah karyawan lupa untuk meminta bukti potong pajak saat mereka sudah berhenti bekerja atau pindah ke perusahaan lain.

Saat melakukan pelaporan, karyawan akan dinilai kurang bayar pajak karena tidak meminta bukti potong pajak dari perusahaan sebelumnya. Agar nilai saat pelaporan bisa cocok, tentu diperlukan bukti potong pajak di perusahaan lama dan baru.

Itu tadi beberapa cara validasi PPh online melalui SPT elektronik yang kurang tepat beserta solusinya. Untuk menghindari masalah yang mungkin muncul di kemudian hari, jangan lupa untuk selalu melaporkan pajak dari penghasilan Anda.


July 19, 2023
WhatsApp-Image-2023-07-16-at-6.39.13-AM-1280x898.jpeg

Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk registrasi NPWP. Pilihannya antara datang langsung ke kanto pelayanan pajak, kirim pos, hingga registrasi online. Khusus untuk registrasi online biasanya muncul masalah validasi NIK gagal , kategori WP tidak sesuai dan bahkan data gagal disimpan.

Yuk cari tahu alasan dan solusi dari masalah di atas dalam ulasan ini!

 

Kenapa Validasi NIK Gagal Kategori WP Tidak Sesuai?

Kegagalan registrasi NPWP karena masalah NIK atau kategori WP tidak sesuai tentunya membuat tujuan Anda terhambat. Sebelum menemukan solusi dari masalah ini, Anda perlu mengetahui alasan kenapa kegagalan tersebut terjadi.

1. Salah Memasukkan Data

Ini adalah alasan paling umum dan sering terjadi. Anda terburu waktu sehingga menjadi kurang teliti sehingga salah memasukkan data. Biasanya kolom alamat atau nomor NIK adalah bagian yang cukup sering salah data.

2. Data Belum Update

Data kependudukan adalah hal penting yang perlu Anda perhatikan saat melakukan registrasi NPWP. Khususnya jika pendaftaran Anda lakukan secara online. Ini karena acuan data yang digunakan oleh server registrasi adalah milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pusat.

Ketika data yang Anda masukkan ke dalam formulir tidak sama dengan data yang tersimpan di server, maka otomatis pendaftaran gagal. Data ini termasuk tanggal lahir, alamat, status perkawinan, dan lain sebagainya.

Saat data tidak sinkron, kolom yang berbeda data biasanya akan berwarna merah.

3. Data Sudah Update Tetapi Belum Sinkron

Kasus lain yang menjadi alasan dari masalah ini adalah data yang di-update belum sinkron. Contohnya, Anda sudah menikah dan membuat KK baru bersama suami. Pengajuan sudah dilakukan dan dokumen baru telah sampai di tangan Anda.

Saat registrasi NPWP Anda memasukkan data baru tetapi ternyata validasi NIK gagal kategori WP tidak sesuai. Kemungkinan besar perubahan data dari Dukcapil daerah belum update ke server pusat. 

Jadi, ketika Anda memasukkan data bahwa Anda sudah menikah misalnya, hasilnya tidak sama karena data di pusat menunjukkan Anda masih lajang.

Solusi Masalah Validasi NIK Gagal

Untuk menyelesaikan masalah ini, Anda bisa menempuh dua cara yakni:

1. Gunakan Data Lama Jika Memungkinkan

Dalam kasus yang urgent dalam artian Anda tidak bisa mengundur pembuatan NPWP, maka bisa menggunakan data lama, Contohnya, Anda telah menikah tetapi data tidak sesuai. Masukkan saja data bahwa Anda belum menikah terlebih dahulu,

Nanti, ketika NPWP sudah jadi dan Anda ingin melakukan perubahan data, maka tinggal lakukan perubahan sesuai data yang telah ter-update.

2. Sinkronisasi NIK Data Pusat Dukcapil

Cara selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi data ke Dukcapil pusat. Anda bisa menghubungi akun media sosial Dukcapil pusat untuk melakukan sinkronisasi dengan lebih cepat.

Kirim pesan dan jelaskan masalah Anda. Biasanya Anda akan diminta mengirimkan data dalam bentuk format tertentu. Ikuti petunjuk dan tunggu sinkronisasi data selesai.

3. Selalu Teliti dalam Input Data

Validasi NIK gagal karena kesalahan sendiri yang tidak teliti sangat mudah untuk diatasi. Pastikan Anda memegang salinan dokumen yang dibutuhkan sebelum mendaftar agar data yang masuk sesuai. Lakukan pengecekan lagi sebelum Anda mengirim data tadi. 

Baca Juga: Validasi NIK Gagal NIK Sudah Pernah Didaftarkan NPWP? Ini Solusinya!

Jika ingin meminimalisir hambatan daftar NPWP karena validasi NIK gagal kategori WP tidak sesuai, maka Anda bisa langsung pergi ke Kantor Pelayanan Pajak. Semoga informasi di atas bermanfaat dan bisa membantu mengatasi masalah Anda!


Send this to a friend