Pajak Archives - RDN Consulting


No more posts

January 18, 2023
WhatsApp-Image-2023-01-06-at-5.07.22-PM.jpeg

Ada cukup banyak istilah dalam dunia perpajakan yang mungkin membuat Anda mengerutkan dahi. Namun, memahami satu persatu istilah akan membantu Anda menjalankan kewajiban pajak dengan lebih baik. BPE adalah salah satu istilah yang mungkin akan sering Anda dengar.

Dalam ulasan ini, kami akan menjelaskan beberapa hal terkait BPE. Mulai dari pengertian, cara cek, hingga cara mendapatkannya. Simak ulasannya sampai selesai ya!

Apa Itu BPE Pajak?

BPE adalah kependekan dari Bukti Penerimaan Elektronik. Wajib pajak biasanya mendapatkan bukti ini setelah selesai melaporkan pajaknya lewat e-Filling

Ada beberapa hal yang menjadi komponen utama dalam BPE. Anda bisa melihat komponen nama wajib pajak, tahun pajak, masa pajak NPWP, status SPT, dan juga NTTE.

Anda bisa melaporkan pajak secara online dan offline. Untuk bukti penerimaan pelaporan pajak offline, Anda biasanya akan mendapat surat kuning atau lebih dikenal dengan BPS. Sementara itu, pelaporan secara online menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). 

Kelebihan BPE dibandingkan BPS adalah, datanya yang tersimpan di sistem database sehingga lebih aman. Tidak ada resiko hilang atau rusak sehingga Anda bisa mendapatkannya kapan saja.

Baca Juga: Cara Mudah Lapor Pajak Dengan e-Filing

Cara Cek dan Dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik Pajak

Apakah wajib pajak bisa cek dan cetak BPE sendiri?

Tentu, Anda bisa cek BPE pajak sekaligus mendapatkan bukti cetaknya secara mandiri. Dalam beberapa kesempatan, Anda mungkin membutuhkan BPE secara mendadak karena kendala tertentu.

Misalkan ketika Anda harus cross check saat status BPE atau NTTE kurang bayar atau tidak mendapat BPE di email pelapor pajak. Ada juga kasus di mana tanggal lapor BPE Anda tidak sesuai dengan tanggal klik. 

Ketika BPE belum di tangan setelah Anda membuat laporan pajak, maka artinya belum ada kepastian apakah SPT sudah terlapor atau justru gagal.

Untuk itu, Anda perlu mengecek dan mencetak BPE sendiri. Berbeda dengan BPS, cara mendapatkan BPE pajak ini cukup mudah karena sistemnya online. Anda bisa ikuti langkah-langkah berikut:

  • Login ke aplikasi e-Faktur Anda dan pilih sertifikat elektronik
  • Sistem akan mengarahkan Anda untuk login ulang di aplikasi sesuai dengan akun dan sertifikat elektronik yang sudah dipilih
  • Lanjut dengan isi kata sandi e-Nofa dan login
  • Pada tahap ini, Anda akan sampai di halaman utama e-Faktur dan lanjut memilih administrasi SPT > pilih monitoring SPT
  • Di halaman ini akan muncul kolom daftar SPT, Anda bisa mengisi tahun pajak yang ingin dicetak 
  • Klik tampilkan dan SPT Masa yang sudah Anda laporkan akan terlihat
  • Ini adalah tahapan terakhir cara mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik pajak, klik opsi cetak BPE yang ada di atas tombol cetak SPT

Nah, ternyata mudah kan cara cek dan cetak BPE pajak secara mandiri. BPE adalah hal penting yang perlu Anda miliki sebagai pengganti BPS. Kini, Anda tidak perlu lagi antri panjang di KPP Pratama terdekat untuk mendapatkan bukti penerimaan pajak. 

Apabila anda memerlukan bantuan untuk mengurus administrasi perpajakan dengan mudah, tanpa hambatan dan ditangani oleh tim yang profesional, anda dapat mengubungi kami di sini.


January 11, 2023
WhatsApp-Image-2023-01-06-at-4.08.44-PM.jpeg

Sebagai wajib pajak, Anda perlu memahami bahwa natura adalah salah satu isu penting. Pemahaman ini akan membantu Anda mengambil langkah yang tepat dalam melaporkan pajak nantinya.

Dalam ulasan ini, kami akan membahas secara singkat mengenai pengertian natura dan juga contohnya.

Apa Itu Natura?

Pada dasarnya, natura adalah istilah yang merujuk pada pemberian selain uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Sebagai contoh, pemberi kerja atau pemilik usaha memberikan sesuatu kepada karyawannya.

Sebenarnya, karyawan yang bekerja di suatu perusahaan akan mendapat gaji sebagai kompensasi kerjanya. Gaji ini mayoritas berbentuk uang yang bisa diberikan secara langsung dalam bentuk tunai ataupun transfer.

Namun pada kenyataannya, ada juga perusahaan yang memberikan imbalan tidak dalam bentuk uang seluruhnya kepada  karyawan. Sebagai gantinya, karyawan bisa mendapat barang, fasilitas, atau kenikmatan lain.

Alasan Pajak Natura Diberlakukan

Sebelumnya, natura tidak dikenakan pajak. Namun, saat ini natura sudah menjadi obyek kena pajak. Untuk itulah ada penyesuaian peraturan mengenai pemberian natura ini.

Ada beberapa alasan yang mendasari natura pajak diberlakukan.

1. Meningkatkan Pendapatan Negara 

Pertama, pemberlakuan pajak natura bisa membantu meningkatkan pemasukan negara. Apalagi di lapangan, ada beberapa karyawan yang mendapat “natura” yang nilainya cukup fantastis.
Perusahaan juga terindikasi menyalahgunakan peraturan natura tidak kena pajak untuk mengurangi kewajiban yang harus dibayarkan. 

2. Menyetarakan Standar Keadilan Di Antara Karyawan

Ini karena tidak semua karyawan beruntung mendapat natura di samping gaji yang diberikan dalam bentuk uang. Jika natura tidak kena pajak, maka hanya gaji karyawan dalam bentuk uang saja yang dipotong pajak. 

Sementara, karyawan yang sepenuhnya mendapat gaji dalam bentuk uang harus ikhlas mendapat potongan lebih besar sesuai nominal uangnya. Apalagi menurut hasil riset, karyawan yang selama ini menikmati natura tanpa pajak adalah karyawan level atas.

Baca Juga: Berapa Besaran Tarif PPh 21 yang Berlaku Saat Ini?

Jenis dan Contoh Natura

Saat ini, ada dua jenis natura yang bisa Anda ketahui yakni natura pajak yang tidak kena pajak dan natura termasuk objek pajak. Kami akan membahasnya secara singkat beserta contoh:

1. Natura Pajak Tidak Kena Pajak

Jenis natura yang pertama ini tidak dikenakan pajak. Contoh natura jenis ini terbagi dalam 5 kategori. Pertama, berbagai bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dan lain sebagainya yang dibagikan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali.

Kedua, natura yang disediakan untuk daerah tertentu. Ketiga, natura yang diberikan karena karyawan sedang melaksanakan pekerjaan tertentu. Natura jenis ini sifatnya menunjang pekerjaan.

Keempat, natura yang pemberiannya berasal dari biaya pemerintah (APBN, APBD, APBDes, dan lain-lain. Kelima, natura yang memiliki batasan dan jenis tertentu.

2. Natura Termasuk Objek Pajak

Hal-hal yang termasuk kategori natura termasuk objek pajak diatur dalam UU HPP Pasal 4 Ayat 1. Semua imbalan atau kenikmatan yang memiliki nilai ekonomis tinggi masuk di dalamnya. 

Biasanya natura jenis ini bisa diperoleh sebagai imbalan karena jasa atau menyelesaikan sesuatu. Contoh natura di kategori ini adalah mobil dinas, rumah dinas, komisi, bonus, tunjangan, uang pensiun, hingga gratifikasi.

Baca Juga: Simak Aturan Terbaru PTKP 2022 Untuk Kebutuhan Pajak

 

Demikianlah penjelasan mengenai natura pajak. Melalui peraturan pajak terbaru ini, pemerintah berharap perusahaan lebih bijak dalam pemberian natura kepada karyawan. Natura adalah bagian dari hak karyawan, namun jangan disalahgunakan untuk ingkar dari kewajiban sebagai wajib pajak.


January 2, 2023
WhatsApp-Image-2023-01-01-at-3.23.56-PM.jpeg

Peralihan ke teknologi digital adalah sebuah proses yang berlangsung dengan pesat selama beberapa tahun terakhir. Karena manusia ingin hidup dengan mudah, pengembangan teknologi digital adalah salah satu cara yang ditempuh untuk bisa mencapai kemudahan hidup tersebut. Adapun salah satu aspek kehidupan yang menjadi dipermudah dengan teknologi digital adalah pembayaran pajak secara online dengan melalui sistem kode billing.

Apa yang dimaksud kode ini sebagai cara baru untuk membayar pajak dengan lebih mudah?

Definisi

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, e-billing atau kode billing adalah sejenis cara pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan kode angka tertentu untuk penagihan atau billing pajak. Sejak pertama kali diresmikan pada 1 Januari 2016, e-billing bisa digunakan oleh semua orang yang telah dinyatakan wajib untuk membayar pajak secara rutin.

Dengan menggunakan sistem ini, para pembayar pajak tidak perlu lagi menggunakan surat setoran pajak (SSP) dalam bentuk kertas sebagai bukti pembayaran pajak. Hanya dengan memakai sistem ini, semua proses pembayaran pajak bisa langsung selesai tanpa harus pergi ke kantor pelayanan pajak dan sebagainya.

Cara Membuat

Setelah tahu definisi e-billing, bagaimana cara membuat kode billing ketika mau bayar pajak? Caranya adalah membuat akun terlebih dahulu di website DJP Online. Sebagai portal perpajakan online milik pemerintah, portal ini bisa digunakan untuk membayar pajak.

Caranya adalah sebagai berikut:

  • Buka laman login DJP Online untuk membuat akun baru
  • Isi profil akun dengan nomor NPWP, password, dan kode pengamanan
  • Lakukan login dan klik menu “e-Billing”
  • Masukkan informasi yang belum terisi (informasi lain seperti nama, alamat, dan nomor NPWP sudah terisi otomatis)
  • Klik menu “Buat Kode” dan lakukan pengecekan terakhir sebelum membuat kode
  • Kode e-billing telah dibuat

Cara Pembayaran

Begitu mendapatkan nomor kode untuk melakukan pembayaran, kini Anda bisa segera melakukan pembayaran pajak. Untuk melakukan pembayaran, berikut adalah beberapa pilihan yang bisa dicoba:

  • Internet banking
  • Mobile banking
  • Mini-ATM di KPP/KP2KP (BNI/BRI/BCA/Mandiri)
  • ATM
  • Teller Kantor Pos/Bank

Selain membayar di kantor pos dan bank, berbagai bank di Indonesia menyediakan layanan pembayaran pajak dengan menggunakan nomor kode yang sudah Anda dapat. Masing-masing bank juga punya tata cara pembayaran yang berbeda lewat layanan internet dan mobile banking tiap bank. Adapun bank yang menyediakan layanan pembayaran tersebut adalah seperti berikut:

  • Bank BCA
  • Bank BRI
  • Bank BNI
  • Bank Mandiri
  • CIMB Niaga
  • Maybank ID
  • HSBC
  • DBS Indonesia
  • dan lain-lainnya

Jika Anda perlu membayar PPh 0.5%, menurut PP23 Tahun 2018, Anda bisa langsung membayar pajak di ATM (Bank BRI, BCA, BNI, dan Mandiri) tanpa perlu membuat kode nomor terlebih dahulu.

Baca Juga: Bank Persepsi adalah: Kenali Perannya dalam Perpajakan

Kesimpulan

Dengan kehadiran sistem kode billing, Anda kini bisa membayar pajak di mana saja dan kapan saja mulai dari di kantor pos sampai menggunakan mobile banking. Anda sedang mencari informasi tentang dunia keuangan terbaru? Jangan lupa kunjungi website kami untuk membaca artikel keuangan lain yang tidak kalah edukatif dan menarik untuk dibaca!


December 30, 2022
WhatsApp-Image-2022-12-25-at-5.36.29-PM.jpeg

Sepanjang tahun 2022 terakhir, pemerintah telah resmi merilis PPnBM 2022 yang ketentuannya bisa diikuti oleh para pemilik kendaraan bermotor yang wajib membayar pajak. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan daftar yang mencatut jenis-jenis mobil yang mendapat keringanan dalam bentuk penerimaan insentif PPnBM pada tahun 2022 ini. Adapun sampai bulan Oktober ini, ketentuan PPnBM terbaru telah dirilis dan diberlakukan sampai bulan September lalu.

Definisi

Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, apa sebenarnya PPnBM itu? Pada dasarnya, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang diberlakukan selain PPN untuk semua transaksi yang melibatkan barang-barang mewah, seperti halnya kendaraan bermotor.

Perlu diketahui bahwa barang mewah dalam pajak ini bukan hanya termasuk mobil saja, tapi juga hal-hal lain seperti:

  • Barang kebutuhan tersier (mobil, komputer, sepeda motor, dll.)
  • Barang yang hanya digunakan kalangan masyarakat tertentu
  • Barang yang hanya digunakan oleh masyarakat dengan penghasilan tinggi
  • Barang yang digunakan untuk keperluan prestise dan status sosial

Di sini, PPnBM berlaku pada setiap proses pembelian mobil baru dan proses legalisasi dan izin jalan mobil yang tertera dalam harga on the road mobil tersebut.

Perpanjangan PPnBM

Untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional yang terhambat akibat pandemi COVID-19, pemerintah memberlakukan diskon PPnBM khusus di tahun 2022 untuk memulihkan industri otomotif nasional. Diskon ini termasuk dalam Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenprin) Nomor 852 Tahun 2022.

Dalam rangka implementasi dari keputusan menteri tersebut, PPnBM 2022 diperpanjang dari tahun 2021 hingga bulan September 2022 lalu. Perpanjangan ini diberlakukan sejak awal tahun 2022 yang kemudian dibagi menjadi tiga periode perpanjangan, mulai dari Januari-Maret, April-Juni, hingga Juli-September.

Diskon PPnBM 2022

Dalam diskon ini, terdapat 2 kategori mobil yang bisa mendapatkan diskon PPnBM, seperti:

  • Mobil yang dijual seharga Rp 200.000.000 – Rp 250.000.000
  • Mobil yang dijual seharga di bawah Rp 200.000.000 (tergolong ke dalam program Low Cost Green Car/LCGC)

Selama diskon PPnBM tersebut berlaku, terdapat 5 model LCGC yang bisa mendapatkan diskon tersebut, seperti Honda Brio Satya, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, Toyota Calya, dan Toyota Agya. Pemberlakuan diskon PPnBM selama tahun 2022 untuk kelima model ini adalah diskon 100% selama Januari-Maret, diskon 6623% selama April-Juni, dan 3313% selama Juli-September.

Meski kelimanya harusnya dikenakan tarif PPnBM sebesar 3% di masa normal, pemberlakuan diskon sebagai proses pemulihan ekonomi membuat kelima model tersebut mendapat diskon tarif sebesar 0% selama Januari-Maret, 2% selama April-Juni, dan 1% selama Juli-September.

Kesimpulan

Dengan diberlakukannya diskon PPnBM 2022, pemerintah menaruh banyak harapan untuk bisa memulihkan tingkat konsumsi kredit masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID. Tertarik dengan informasi lain terkait dengan berita seputar pajak keuangan terbaru? Baca seluruh artikel kami di sini!


December 28, 2022
WhatsApp-Image-2022-12-25-at-5.05.06-PM.jpeg

Dalam menghitung kebutuhan pajak khususnya pajak penghasilan maka dibutuhkan informasi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setiap tahun informasi ini diperbaharui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) termasuk PTKP 2022.

PTKP ini juga memperhitungkan jumlah tanggungan dan status perkawinan. Untuk memahaminya lebih lanjut bisa menyimak ulasan sebagai berikut :

Pengertian PTKP

Menurut pasal 7 UU Pajak Penghasilan tepatnya no 36 tahun 2008 menyatakan bahwa PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yakni perorangan yang dibebaskan dari PPh 21. 

Tujuan PTKP adalah mengurangi penghasilan bersih wajib pajak sekaligus dasar perhitungan PPh 21. Bila penghasilan melebihi PTKP maka akan langsung dikenai pajak penghasilan pasal 21.

Tarif PTKP 2022 masih sama dengan aturan pajak yang dikeluarkan pada 2021. Tarif PTKP tidak bertambah setiap tahunnya. Terkadang hanya beberapa tahun sekali mengikuti kebijakan Kementerian Keuangan.

Dasar Hukum PTKP

Dasar hukumnya sendiri diambil dari UU Harmonisasi Perpajakan yakni No. 7 tahun 2021. Tepatnya berada pada bab III pasal 7 yang menjadi landasan PTKP. Ada aturan terperinci yang disebut dengan PTKP 2022.

PTKP berlaku bagi keseluruhan wajib pajak pribadi yang mempunyai pendapatan. Dalam perhitungannya mempertimbangkan tanggungan PTKP yakni sebagai berikut :

  1. Keluarga sedarah yakni orang tua, anak kandung, saudara kandung maupun anak angkat
  2. Keluarga semenda seperti anak tiri, ipar hingga mertua

Jumlah maksimal anggota keluarga untuk setiap keluarga yang menjadi tanggungan PTKP adalah 3 orang. Jika lebih dari batas PTKP 2022 tersebut maka tidak akan mengurangi besaran pajaknya.

Berapa Besar PTKP 2022 ?

Penetapan tarif terbaru yakni tertera pada PMK 101/PMK.010/2016 yang langsung dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Besaran tarif PTKP orang pribadi diantaranya adalah sebagai berikut :

  • PTKP TK/0

Wajib pajak tipe ini tergolong belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan sehingga besaran PTKP adalah Rp. 54.000.000 

  • PTKP K0

Wajib pajak pribadi jenis ini sudah menikah namun belum mempunyai tanggungan. Maka besaran PTKP K0 yang dimilikinya adalah Rp. 58.500.000

  • PTKP K1

Tipe ini artinya sudah menikah dan memiliki 1 orang tanggungan maka besaran PTKP K 1  adalah Rp. 63.000.000

  • PTKP K2

Jenis ini memiliki dua tanggungan dan berstatus sudah menikah maka total PTKP K2 adalah Rp. 67.500.000.

  • PTKP K3

Ada tiga tanggungan yang ditanggung wajib pajak ini dan statusnya telah menikah. Total PTKP K3 adalah sebesar Rp. 72.000.000.

Setiap tanggungan akan ditambahkan sebesar Rp. 4.500.000. Rangkuman besaran tarif diatas juga dapat disimak dalam tabel PTKP 2022.

 

Jenis WP Tarif
PTKP TK/0 Rp. 54.000.000
PTKP K0 Rp. 58.500.000
PTKP K1 Rp. 63.000.000
PTKP K1 Rp. 67.500.000
PTKP K1 Rp. 72.000.000

Baca Juga: Contoh Perhitungan PPh 21 Suami Istri Pisah Harta (PH)

Setelah mengurangi penghasilan dari PTKP 2022 maka wajib pajak baru bisa dikenai tarif PPh 21. Tarifnya mulai dari 5% untuk penghasilan hingga Rp. 50.000.000  serta 35 % bagi pendapatan diatas Rp. 5.000.000.000.


December 19, 2022
WhatsApp-Image-2022-12-17-at-5.35.06-AM.jpeg

Dalam dunia pembukuan faktur adalah bukti konkrit dari terjadinya sebuah transaksi. Contoh faktur dalam dunia bisnis beragam mulai dari faktur pajak, penjualan, penagihan, pembelian hingga faktur jasa maupun barang.

Fungsi faktur ada tiga keutamaan yakni memberikan informasi besaran tagihan. Fungsi lainnya sebagai informasi barang atau jasa yang diberikan pada pelanggan. Manfaat lainnya adalah sebagai rujukan jika terjadi kesalahan transaksi jual beli.

Pengertian & Komponen

Sebelum memahami jenisnya ada baiknya mengetahui apa itu faktur ? secara umum merupakan dokumen terdiri atas tagihan maupun kredit dari penjual kepada pembeli.

Peran faktur cukup penting dalam dunia bisnis. Bentuknya terbagi dua yakni dalam hardcopy dan softcopy. Bentuk hardcopy menggunakan selembar kertas yang dicetak sebagai bukti pengiriman atau pembayaran yang sah.

Sementara softcopy dalam bentuk elektronik dan tidak tercetak pada kertas. Dokumen elektronik ini bisa dibagikan layaknya surat melalui email. Komponen pembentuknya umumnya ada 8 hal yakni :

  1. Nomor identifikasi bukti transaksi
  2. Informasi kontak penjual 
  3. Informasi diskon yang diberikan
  4. Ketentuan pembayaran tagihan
  5. Tanggal baik untuk pembayaran, transaksi terjadi maupun durasi kredit
  6. Biaya per unit beserta total unit yang dibeli
  7. Biaya lain-lain termasuk pengiriman dan pajak
  8. Detail pembayaran seperti uang muka

Jenis Faktur

Jenisnya sendiri terbagi atas tiga macam yakni faktur biasa, faktur proforma, faktur konsuler. Untuk mengetahui perbedaan ketiganya dapat menyimak informasi berikut :

1. Faktur Biasa

Dokumen ini mempunyai tampilan sederhana dengan informasi seputar daftar barang dan biaya yang perlu dibayarkan. Umumnya digunakan untuk transaksi yang tidak begitu rumit seperti penjualan tunai.

3. Faktur Konsuler

Bukti ini lebih rumit dari faktur biasa karena digunakan untuk perdagangan internasional (ekspor impor). Data yang tertera meliputi kantor konsuler, kedutaan besar hingga negara tujuan.

4. Faktur Proforma

Faktor proforma disebut juga sebagai faktur tentatif. Tujuannya digunakan menggantikan faktur biasa untuk semua barang yang telah dikirimkan ke pelanggan.  Faktur proforma diberikan kepada pelanggan secara bertahap sesuai dengan barang yang dikirimkan.

 

Baca Juga: Apa Saja Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak?

Bagaimana Cara Membuat Faktur ?

Faktur adalah bukti transaksi sah dimata hukum dan pelaku bisnis. Dalam pembuatannya tidak boleh sembarangan harus teliti dan cermat. Dalam membuat faktur maka diperlukan data suplier serta pembeli.

Ada pula informasi detail produk yang dibeli memuat jumlah unit, harga barang dan nama produk yang dipesan. Dokumen bisnis ini juga memuat catatan pengiriman bisa berupa durasi barang sampai ke tujuan dan siapa yang membayar biaya angkut produk atau jasa.

Jika ada informasi tambahan juga perlu dicatat dalam dokumen ini. Bahasa yang digunakan dapat bahasa nasional maupun bahasa asing. 

Faktur adalah dokumen bisnis yang berisi informasi terkait jual beli barang maupun jasa. Menurut Otoritas Jasa Keuangan juga dianggap sebagai pernyataan tertulis yang dibuat penjual untuk pembelinya.


August 18, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-17-at-2.11.55-PM.jpeg

Bagi orang awam, DGT form mungkin terdengar asing. Formulir yang satu ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tax treaty atau P3B. Anda yang ingin memanfaatkan eksistensi P3B perlu mengisi formulir ini sebagai syarat mutlak.

Dalam ulasan ini, kami akan menjelaskan perbedaan formulir DGT dan DGT 1, termasuk contoh pengisian dan masa berlaku form DGT-1.

Formulir DGT vs DGT 1

Formulir DGT digunakan untuk pajak sedangkan DGT 1 dan 2 diperuntukkan bagi retribusi. Dasar hukum retribusi sendiri menggunakan aturan PER-10/PJ/2017 sedangkan pajak menggunakan dasar hukum PER-25/PJ/2018.

Dalam retribusi, penggunaan formulir DGT ada dua yakni DGT Form 1 dan 2.

Perbedaan kedua formulir ini juga berbeda dalam penyampaiannya. Untuk form DGT 1 terbaru retribusi penyampaian manual dengan salinan yang dilegalisasi. Sedangkan form DGT pajak melalui aplikasi terpadu (elektronik).

Pemberlakuan kedua formulir ini juga berbeda. Masa berlaku form DGT-1 retribusi paling lama 12 bulan dan tidak mungkin melewati tahun kalender. Sebaliknya, untuk masa berlaku form DGT pajak paling lama 12 bulan dan mungkin untuk melewati tahun kalender.

Waktu penyampaian formulir DGT-1 retribusi bisa dilakukan setiap bulan dalam SPT Masa. Sementara form DGT untuk pajak penyampaian formulirnya hanya satu kali dalam periode yang tercakup dalam form. 

Baca Juga: Sekilas Tentang Pajak Internasional dan Contoh Kasusnya

 

Ketetapan dan Contoh Pengisian Form DGT

Dalam formulir ini ada beberapa bagian yang esensial dan perlu perhatian ekstra dalam pengisiannya. Bagian V, VI, dan VII. Di dalam bagian ini ada konsep GAAR (General Anti Avoidance Rules). Konsep atau ketentuan ini dirancang khusus agar tidak terjadi pengelaan pajak.

  • Bagian V

Pengisi bagian ini adalah wajib pajak luar negeri yang berstatus orang pribadi. Setiap pertanyaan di dalam bagian V harus Anda jawab dengan Ya atau Tidak.  Selain itu, ada juga pertanyaan terkait entitas usaha si wajib pajak. Pastikan Anda menjawab dengan benar.

 

  • Bagian VI

Jika bagian V diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi, maka bagian VI lebih kepada WP badan usaha. Poin-poin yang diisi kurang lebih sama. Sebagai informasi saja, bagian V dan VI ini bisa jadi bumerang bagi wajib pajak. Kesalahan pengisian akan membuat wajib pajak kehilangan kesempatan memanfaatkan tarif P3B . 

Untuk itulah bagian V dan VI ini juga dikenal sebagai principle purpose test dan treaty  abuse test

 

  • Bagian VII

Berbeda dengan dua bagian sebelumnya, bagian VII disebut sebagai Beneficial Owner Test. Tujuan tes ini sendiri untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut memang entitas penerima manfaat sesungguhnya.

Manfaat yang dimaksud di sini adalah apa saja jenis penghasilan perusahaan asing di Indonesia. Bentuknya bisa bunga, royalti, dividen, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Penanaman Modal Asing: Tujuan, Syarat dan Prosedurnya

Semoga informasi mengenai DGT Form di atas bermanfaat untuk Anda. Yuk patuhi aturan pajak dan segera laporkan serta bayarkan kewajiban Anda di kantor pajak terdekat.


August 12, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-07-at-3.01.54-PM.jpeg

Dalam perpajakan Anda pasti sering mendengar istilah P3B atau lebih dikenal dengan tax treaty. P3B adalah kependekan dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Secara umum ini adalah perjanjian internasional di bidang pajak antar dua negara dalam mengatur pembagian hak pemajakan.

Tujuan P3B adalah agar kedua negara sama-sama mendapat keuntungan dari perjanjian tadi. Selain itu harapannya tidak ada pemajakan ganda yang merugikan iklim dunia usaha. P3B juga menjadi cara agar investasi modal dari luar negeri semakin meningkat. Tarif yang lebih rendah selalu jadi tombak utama dari P3B.

Tarif P3B

Tata cara pemanfaatan tax treaty ini telah diatur dalam peraturan direktur Jenderal Pajak. Dalam aturan tersebut diatur siapa saja yang berhak jadi pemungut pajak dan objek pemotongan pajak. Info lebih lanjut mengenai tarif P3B bisa Anda lihat di bawah ini:

1. Tarif P3B Lebih Kecil Dibanding Aturan PPh

Salah satu alasan kenapa tax treaty populer di kalangan pebisnis adalah tarifnya yang lebih kecil dari PPh yang berlaku di area domestik. Jika potongan PPh 26 di Indonesia mencapai 20%, maka beberapa negara yang memiliki perjanjian tax treaty dengan Indonesia mendapat tarif P3B di bawah 20%.

Contohnya, Jerman memiliki jalinan P3B dengan Indonesia dan tarifnya sebesar 7.5%. Kemudian ada Swiss dengan tarif 5% saja. UEA dan taiwan  juga memiliki tarif 5%

Untuk mendapat keringanan menggunakan tarif P3B ini, Anda sebagai subjek pajak luar negeri wajib menunjukkan SKD (Surat Keterangan Domisili). Tanpa surat ini, meski negara A sudah menjalin kerjasama P3B, maka aturan tarif tidak berlaku.

Indonesia sendiri saat ini telah memiliki P3B dengan lebih dari 60 negara hingga saat ini. Angkanya akan terus bertambah karena masih ada negara-negara lain yang masih dalam proses perundingan, tanda tangan, ratifikasi, maupun pemberlakuan.

Baca Juga: Sekilas Tentang Pajak Internasional dan Contoh Kasusnya

 

2. Tarif P3B Lebih Kuat Dari Tarif Pajak Domestik

Dalam pemungutan pajak di Indonesia, tentu peraturan pajak lokal adalah acuan utama. Namun ini berbeda jika kondisinya si subjek pajak merupakan warga luar negeri yang memiliki SKD.

Ketika dihadapkan pada hal ini maka tarif pajak domestik tidak berlaku. Sebaliknya, tarif P3B berdiri kokoh sebagai aturan utama. Syarat utama kondisi ini adalah negara asal subjek pajak sudah menjalin kerja sama P3B dengan Indonesia.

Jika belum ada jalinan kerja sama, maka aturan pajak domestik yang akan diberlakukan. 

Dari ulasan di atas, sudah bisa dilihat bahwa P3B tak hanya menjadi usaha pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi investor modal asing. Lebih dari itu, aturan ini dijalankan agar negara bisa memungut pajak lebih mudah. 

Aturan yang meringankan subjek pajak tentunya membuat mereka sukarela melaporkan harta dan membayar kewajiban bukan? Sekarang Anda paham kan, kenapa P3B adalah strategi penting dalam dunia perpajakan?


August 10, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-07-at-2.36.56-PM.jpeg

Cara lapor SPT masa PPN nihil online sekarang sangat mudah dan cepat. Kamu tinggal menggunakan layanan e-faktur 3.0 web based. SPT nihil sendiri merupakan penghasilan yang kurang dari PTKP yang mana tidak kena PPh Pasal 21.

Aturan terkait penghasilan ini diatur pada PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas PMK No. 234/PMK/0.3/2014. Ada tiga jenis yang bebas pelaporan SPT nihil yaitu PPh pasal 25, PPh pasal 21/26 dan PPN 1107 PUT.

 

Perlukan Melapor SPT Nihil ?

Seperti diungkapkan sebelumnya hanya boleh tiga jenis pajak yang dibebaskan untuk pelaporan SPT nihil diantaranya adalah :

 

1. PPh Pasal 21/26

 

Pajak ini dapat terjadi bila pekerja berstatus pekerja kontrak atau tidak tetap. Tidak adanya slip pembayaran gaji serta besaran pendapatan kurang dari Rp. 4.500.000 per bulan. Penghasilan yang dimaksud pada pasal ini meliputi gaji, upah, honor maupun pendapatan yang diterima terkait pekerjaan yang termasuk dalam PPh 21

Salah satu alasan status pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) nihil adalah karena penghasilan/upah/gaji yang diterima karyawan masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga, wajib pajak yang statusnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan melaporkan pajaknya dengan keterangan nihil. 

Dalam PMK No. 9/PMK.03/2018, salah satu pajak yang tidak wajib lapor atau bebas dari kewajiban lapor pajak SPT Nihil. Peraturan tersebut menegaskan bahwa PPh 21/26 ini tidak wajib lapor asalkan berada dalam kondisi-kondisi tertentu seperti berikut ini:

  • Tidak terdapat karyawan tetap maupun bukan pegawai;
  • Terdapat karyawan tapi tidak ada pembayaran gaji, dan/atau;
  • Penghasilan seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut masih di bawah PTKP. 

Wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Nihil masa Januari-November, sedangkan untuk masa Desember, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT Masa 21/26, meski nihil. Namun, SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili (SKD) dan SPT Masa PPh Pasal 21/26 nihil maupun terdapat potongan PPh Pasal 21/26 final, tetap wajib lapor pajak. 

Baca Juga: PPh Pasal 26: Tarif, Objek, Subjek, hingga Contoh Perhitungan yang Wajib Dipahami

2. PPh Pasal 25

Status SPT ini terjadi karena SPT tahunan PPh sebelumnya adalah nihil. Nihil bila dilihat dari laporan berkala, perhitungan wajib pajak dan laporan keuangan triwulan. SPT Masa PPh Pasal 25 bisa nihil karena 4 kondisi tertentu sebagai berikut: 

  • SPT Tahunan PPh sebelumnya nihil;
  • Nihil jika dilihat dari laporan berkala;
  • Laporan keuangan triwulan dan;
  • Dan perhitungan wajib pajak tertentu.

3. PPN 1107 PUT

SPT ini berstatus nihil sebab pajak masukannya nilainya sama dengan pajak keluaran sehingga tidak ada selisih sama sekali. Penyerahan yang tidak terutang PPN maupun PPnBM dapat menyebabkan status SPT menjadi nihil

SPT Masa PPN 1107 PUT atau PPN nihil ini tidak perlu dilaporkan dengan prakondisi tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN/PPnBM, termasuk pengertian tidak wajib dipungut, di antaranya: 

  1. Penyerahan yang tidak terutang PPN/PPnBM;
  2. Penyerahan yang dibebaskan PPN/PPnBM, dan;
  3. Penyerahan yang tidak dipungut PPN/PPnBM. 

 

Cara Setting Sertifikat Elektronik 

Untuk bisa menggunakan cara lapor PPN nihil dengan e-faktur perlu setting sertifikat digital dulu. Instal sertifikat PKP sekali saja kemudian pasang sertifikat NPWP bisa satu atau lebih. Masukan passphrase yang diberikan sebelumnya untuk menyelesaikan penyetingan sertifikat.

Cara Lapor SPT Masa PPN Nihil Online

Untuk lapor PPN nihil mulai dengan masuk dulu ke menu eFaktur. Pastikan dulu eFaktur aktif kemudian pilih masa pajak. Klik tab SPT masa PPN dan buka SPT masa.

Pilih tombol SPT post untuk kalkulasikan periodenya kemudian tunggu proses posting selesai. Jika sudah klik tombol lapor dan tunggu hingga bukti penerimaan elektronik atau nomor tanda terima elektronik muncul.

Bukti ini sebagai konfirmasi kamu sudah lapor PPN. Ada denda yang dikenakan bila tidak lapor SPT PPN. Besaran denda yang ditanggung adalah Rp. 500.000 per bulan. Sementara untuk SPT tahunan sebesar Rp. 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi.

Ada pula denda senilai Rp. 100.000 untuk SPT masa lainnya. Sementara denda Rp. 1.000.000 dikenakan untuk keterlambatan SPT tahunan wajib pajak badan.

Cara lapor SPT masa PPN nihil online bisa dilakukan jika sudah mengaktifkan sertifikat elektronik. Apabila anda ingin fokus pada bisnis anda secara strategis, tanpa harus memikirkan kewajiban perpajakan perusahaan anda, anda dapat menghubungi kami di sini!


August 8, 2022
WhatsApp-Image-2022-08-07-at-2.19.56-PM.jpeg

Tidak semua orang beruntung bisa memiliki konsultan pajak yang bisa membantu menghitung dan mengelola pajaknya. Maka, tak heran jika akhirnya ada wajib pajak yang faktur pajak expired 3 bulan

Faktur pajak yang bisa expired di sini adalah PPN dan PPnBM. Jika pembuatannya tidak memenuhi ketentuan di UU PPN maka artinya si faktur expired. Jika Anda mengalami ini, tak perlu khawatir karena kami akan membeberkan konsekuensi dan solusinya.

Kapan Faktur Pajak Expired?

Pada dasarnya, faktur pajak harus dibuat oleh PKP penjual saat penyerahan BKP atau JKP. Sementara itu, ada juga faktur pajak yang dibuat saat menerima pembayaran sebelum penyerahan. Dalam UU PPN telah tertulis dengan jelas kondisi pembuatan ini. 

Namun, memang ada sedikit kelonggaran yakni PKP penerima atau pembeli boleh mengkreditkan pajak masukan di masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak bersangkutan. Catatannya, si pajak masukan belum dibebankan sebagai biaya dan belum ada pemeriksaan.

Jadi, jika faktur pajak masukan dibuat lewat dari waktu transaksi dan belum lewat 3 bulan dari waktu seharusnya, maka ini tidak bisa disebut faktur pajak expired.

Baca Juga: Mengenal Faktur Penjualan, Cara Membuat & Fungsinya dalam Transaksi

Konsekuensi Faktur Pajak Expired

Ada beberapa konsekuensi dari faktur pajak yang dibuat terlambat. Jika sudah melebihi batas maksimal yakni 3 bulan maka ada denda sekitar 2% dari DPP yang diterima PKP penerbit faktur pajak.

Tak hanya itu, konsekuensi ini juga bisa berpengaruh ke PKP lawan transaksinya. Apa pengaruhnya?

PKP penerima BKP atau JKP mendapat konsekuensi berupa pajak masukan yang diterima tidak dapat dikreditkan. Sama-sama rugi kan ya?

Sebagai informasi tambahan, kedua sanksi ini bisa Anda temukan di PP Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 19 Ayat (3). Jadi, dasar hukumnya kuat.

Solusi Faktur Pajak Expired

Lalu apa yang bisa jadi solusi dari masalah ini?

Pertama, untuk PKP penerbit faktur tidak ada solusi yang membantu. Mereka tetap perlu membayar denda 2% dari total DPP.

Kedua, beruntung PKP penerima atau pembeli masih bisa mendapat solusi yang efektif. Meski konsekuensi awal faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan, namun PKP penerima bisa menempuh 2 jalan.

  1. PKP penerima perlu membuat pembetulan SPT masa pajak sebelumnya. Dengan ini maka faktur pajak masukan bisa dikreditkan. Sayangnya, solusi pertama ini memakan waktu cukup lama.
  2. Selain itu, PKP penerima juga bisa membuat laporan dalam formulir 1111 B3 di SPT Masa PPN. Catatannya, SPT Masa ini dibuat di periode yang sama dengan faktur pajak expired diterima. Dalam laporan ini PKP penerima perlu mengakuinya sebagai biaya.

 

Baca Juga: Jenis-Jenis Sanksi Pajak yang Wajib Anda Ketahui

Jika Anda ada di posisi PKP penerima atau pembeli, cara mana yang ditempuh jika mendapat faktur pajak expired 3 bulan?


Send this to a friend