March 1, 2023

Apakah saat ini Anda sedang mencoba daftar NPWP secara online, tapi ternyata muncul pesan bahwa validasi NIK gagal NIK sudah pernah didaftarkan NPWP? Jangan bingung, karena di sini akan kami jelaskan penyebab dan solusinya.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, dokumen ini biasanya akan dibutuhkan ketika Anda mendaftar pekerjaan. Pendaftaran kini bisa dilakukan secara online dengan mudah. Namun, tidak sedikit pendaftar yang menemukan masalah hingga gagal validasi NIK. Apa Penyebabnya?

Mengapa NIK Gagal Validasi saat Daftar NPWP?

Banyak orang yang mengeluh saat daftar NPWP online validasi NIK gagal, padahal mereka baru pertama kali melakukan pendaftaran. Otoritas pajak menjelaskan bahwa, ada beberapa alasan di balik NIK sudah tercatat dalam data NPWP DJP. Berikut beberapa alasannya.

Wajib pajak sudah pernah melakukan registrasi NPWP dan berhasil.
Wajib pajak didaftarkan NPWP oleh tempatnya bekerja.
Wajib pajak sudah didaftarkan NPWP oleh pihak perbankan untuk kebutuhan administrasi transaksi perbankan, misalnya keperluan pengajuan pinjaman pada bank tersebut.
Wajib pajak mendapat NPWP secara jabatan oleh Dirjen Pajak melalui KPP. Penerbitan ini biasanya dilakukan apabila DJP mendapa data yang menunjukan wajib pajak sudah memenuhi syarat subjektid dan objektif sebagai wajib pajak.

Nah, itu dia beberapa penyebab validasi NIK gagal NIK sudah pernah didaftarkan NPWP. Lalu, jika hal ini terjadi, bagaimana solusinya dan hal apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Berikut solusinya.

Solusi Validasi NIK Gagal NIK Sudah Pernah Didaftarkan NPWP

Bagi Anda yang menemukan pesan NIK sudah terdafar pada saat melakukan registrasi NPWP, ada sebuah solusi yang disarankan langsung oleh DJP. Adapun solusinya yaitu pertama, silakan siapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Adapun dokumen yang dibutuhkan di antaranya NIK dan KK.

Selanjutnya, silakan Anda mampir ke laman resmi pajak yaitu ereg.pajak.go.id/ceknpwp. Pada laman registrasi tersebut, cek kesesuaian data yang tercantum. Apakah benar sesuai dengan data yang Anda miliki atau tidak.

Apabila ternyata data yang tertera pada laman tersebut benar dan sudah terdaftar, maka nomor NPWP Anda bisa dilihat langsung pada laman tersebut. Selanjutnya, Anda tidak perlu melakukan pendaftaran ulang NPWP, tinggal gunakan saja NPWP yang sudah terdaftar tersebut.

Namun, bagaimana jika ternyata NIK yang tercantum tidak sesuai dengan yang Anda miliki? Maka berikut solusi yang bisa Anda tempuh.

Lakukan validasi data kependudukan. Anda bisa melakukannya melalui call center, email, atau langsung datang ke kantor Dukcapil Daerah setempat.
Sinkronisasi data NIK di pusat Dukcapil. Referensi data NIK yang terdapat di server ereg merupakan data di server pusat Dukcapil, bukan Dukcapil daerah. Jadi, saat data Anda di Dukcapil Daerah telah diperbarui, maka silakan hubungi call center Dukcapil pusat agar bisa segera dilakukan sinkronisasi data.

Nah, itu dia penyebab validasi NIK gagal NIK sudah pernah didaftarkan NPWP serta solusi yang bisa Anda tempuh untuk memperbaikinya.

by Bowo S

February 27, 2023

Sebagai warga negara yang baik, sudah sebaiknya kita mengetahui perbedaan NPWP pusat dan cabang. Pasalnya, nowor NPWP akan sering digunakan dalam admintrasi perpajakan dan sering sebagai tanda pengenal serta dalam melaksanakan hal dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada saat melakukan pendaftaran NPWP secara online, Anda akan menemukan opsi status NPWP. Agar tidak salah memilih, sebaiknya Anda ketahui terlebih dahulu apa perbedaan dari kedua jenis NPWP tersebut.

Apa Itu NPWP Pusat?

NPWP pusat merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha. NPWP ini akan didapatkan pada saat pertama kali membuat NPWP untuk perseorangan atau untuk badan. Alamatnya pun akan sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan.

Apa NPWP Cabang?

NPWP cabang adalah NPWP yang merupakan turunan dari NPWP pusat, biasanya dibutuhkan untuk kebutuhan administrasi dalam perpajakan. NPWP ini akan diberikan pada tempat usaha Wajib Pajak yang tempatnya terpisah dari kedudukan Wajib Pajak.

Perbedaan NPWP Pusat dan Cabang

Setelah mengetahui pengertian dari NPWP pusat dan NPWP cabang, kini mari kita kenali perbedaan keduanya. Berikut perbedaan NPWP pusat dan cabang.

1. Perbedaan Fisik

Secara fisik, kartu NPWP pusat dan cabang tidak memiliki perbedaan. Namun, nomor yang terdapat pada NPWP pusat dan cabang pastilah berbeda. Nomor yang terdapat pada nomor pajak terdiri atas tiga bagian, yaitu kode kantor pajak, kode pusat/cabang, dan kode unik.

Format nomor NPWP pusat akan diakhiri dengan kode ‘000’. Sementara itu, NPWP cabang memiliki kode akhir selain ‘000’. Contohnya, seperti 001,002, dan kode lainnya. Kode inilah yang akan menjadi pembeda kartu NPWP pusat dan cabang secara fisik.

2. Perbedaan Fungsi

Dilihat dari fungsi umumnya, NPWP pusat dan cabang memiliki fungsi yang sama, yaitu pencatatan seluruh administrasi perpajakan. Namun, perbedaannya adalah jenis pajak yang dicatat. Pasalnya, perusahaan pusat dan cabang memiliki kewajiban atas pelaporan dan pembayaran pajak yang berbeda.

3. Perbedaan Kewajiban

Selain memiliki fungsi yang berbeda, NPWP pusat dan cabang juga memiliki kewajiban yang berbeda. Hal ini bergantung pada jenis pajak yang akan dilaporkan dan dibayarkan. NPWP pusat akan dipakai untuk membayar dan melaporkan semua jenis pajak. Dalam hal ini termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Bea Meterai sesuai dengan jenis perusahaan tersebut.

Sementara itu, NPWP cabang akan digunakan untuk melaksakan hal dan memenuhi kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh, PPN, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Karbon yang tidak bisa memakai NPWP pusat.

Itu dia beberapa perbedaan NPWP pusat dan Cabang. Setelah ini, semoga Anda tidak tertukar lagi antara kedua jenis pajak tersebut dan jangan lupa untuk menjadi Wajib Pajak yang taat.

by Bowo S

January 30, 2023

WhatsApp-Image-2023-01-15-at-4.53.04-PM.jpeg

Suatu daerah tentunya membutuhkan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Dana perimbangan adalah dana yang dikirimkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar kebutuhan itu dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, dana tersebut terbagi menjadi tiga jenis yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU)

Jenis dana perimbangan pertama adalah DAU. Dana untuk DAU berasal dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota. Proporsinya disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Penentuan DAU dari suatu daerah ditentukan dari besar kecilnya fiscal gap atau celah fiskal. Adapun yang dimaksud dengan celah fiskal adalah selisih antara fiscal capacity (potensi daerah) dan fiscal need (kebutuhan daerah).

DAU memiliki tujuannya tersendiri. Tujuan itu termasuk meratakan kemampuan keuangan daerah, mengurangi adanya ketimpangan sumber dana antara pusat dan daerah, serta menyusutkan kesenjangan fiskal tiap daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan dana yang asalnya dari APBN yang dibagi hasilkan ke daerah berdasarkan persentase tertentu. Dananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi.

DBH ini terbagi lagi menjadi dua jenis yaitu bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak. Contoh dana perimbangan yang termasuk bagi hasil pajak adalah DBH Pajak Bumi dan Bangunan, DBH Cukai Hasil Tembakau, serta DBH PPh Pasal 25 WPOPDN dan PPH Pasal 21.

Lalu yang termasuk bukan hasil pajak atau dari sumber daya alam adalah DBH Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Panas Bumi DBH, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi, dan Pertambangan Umum.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana untuk DAK bersumber dari APBN yang dikirimkan ke daerah tertentu. Dananya dipakai untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah yang sesuai prioritas nasional.

DAK juga digunakan untuk mendorong pembangunan daerah serta mendanai kebutuhan daerah untuk masyarakat, seperti sarana dan prasarana pelayanan dasar, yang belum memenuhi standar. Sebelum mengirimkan DAK, ada kriteria yang harus diikuti yaitu kriteria khusus, umum, dan teknis.

Kriteria khusus: Penetapan kriteria ini dilihat dari karakteristik daerah dan peraturan perundang-undangan. Karakteristik daerah itu berupa tertinggal atau terpencil, perbatasan dengan negara lain, termasuk longsor dan rawan banjir, daerah ketahanan pangan, daerah pesisir dan kepulauan.
Kriteria umum: Pertimbangan ini dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya dalam APBD. Hal ini bisa dilihat dari penerimaan APBD yang sudah dikurangi belanja PNS Daerah.
Kriteria teknis: Meliputi perkiraan manfaat nasional dan lokal serta standar untuk kuantitas atau kualitas konstruksi. Kriteria ini ditetapkan oleh kementerian atau departemen teknis.

Penutup

Tujuan dana perimbangan adalah untuk mendukung pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pajak dari masyarakat Indonesia akan ikut mempengaruhi besaran jumlah dana yang dialokasikan kepada pemerintah pusat dan daerah.

by Bowo S

January 27, 2023

WhatsApp-Image-2023-01-15-at-4.35.49-PM.jpeg

Cash ratio adalah hal yang penting untuk diketahui oleh pebisnis. Tanpa mengetahui rasio ini, Anda akan kesulitan dalam mengelola keuangan untuk bisnis. Oleh karena itu, sudah sebaiknya Anda mempelajari rasio kas mulai dari pengertian, rumus, sampai cara menghitungnya.

Pengertian Cash Ratio

Langkah awal untuk memahami rasio keuangan ini adalah dengan melihat pengertiannya. Cash ratio atau rasio kas adalah rasio yang digunakan untuk melihat apakah perusahaan mampu untuk membayar semua kewajiban lancar atau hutang jangka pendek yang dimilikinya.

Rasio ini secara eksklusif berfokus pada kewajiban jangka pendek seperti gaji karyawan dan hutang, sedangkan utang jangka panjangnya dilunasi selama bertahun-tahun. Pada umumnya, pemberi pinjaman akan memanfaatkan rasio ini untuk melihat apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban mereka apabila mengalami kebangkrutan.

Rumus dan Cara Menghitung

Setelah memahami pengertiannya, lalu bagaimana dengan perhitungannya? Menghitung rasionya bisa menggunakan rumus yang ada. Namun, sebelum mulai menghitung, lihat dahulu cara menafsirkan hasilnya, yaitu:

Hasil rasio = 1. Hasil ini menunjukkan bahwa aset kas dalam perusahaan sama dengan kewajiban lancarnya.
Hasil rasio < 1. Tandanya perusahaan tidak memiliki aset kas yang cukup untuk memenuhi utang jangka pendeknya.
Hasil rasio > 1. Artinya kas yang dimiliki perusahaan itu lebih dari cukup dan mampu menutup utang jangka pendek.

Rumus cash ratio adalah Rasio Kas = (Kas + Setara Kas) / Kewajiban Lancar. Agar lebih memahami rumusnya, bisa lihat contoh perhitungan di bawah ini.

Pada neraca perusahaan A, terdapat data berikut:

Uang tunai: Rp 60 juta

Setara kas: Rp 40 juta

Utang usaha: Rp 30 juta

Gaji untuk karyawan: Rp 40 juta

Maka perhitungan rasio kasnya adalah Rasio Kas Perusahaan A = (60 juta + 40 juta) / (30 juta + 40 juta) = 1,42.

Dari hasil rasio yang lebih dari 1 itu sudah jelas bahwa perusahaan A memiliki tingkat likuiditas yang baik. Mereka memiliki uang tunai yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancarnya.

Manfaat Cash Ratio

Manfaat utama rasio kas adalah melihat risiko perusahaan dalam membayar utang. Bila hasil nilai rasionya rendah maka perusahaan pun bisa mencari cara untuk menyelamatkan kondisi finansial perusahaan yang bermasalah.

Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan harus mengontrol nilai rasio kas secara rutin. Hal ini dilakukan agar kondisi finansial bisnis terus berjalan dengan baik sehingga semua kegiatan operasional bisnis pun dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa masalah.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga rasio kas perusahaan dengan baik. Beberapa caranya yaitu melunasi utang, menjual aset tak terpakai, menagih serta mengelola piutang dengan efektif, meningkatkan penjualan, sampai mengurangi biaya overload.

Penutup

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa mengetahui pengertian beserta cara menghitung cash ratio sangat penting. Karena dari hasil rasio inilah perusahaan bisa melihat kondisi finansial mereka.

by Bowo S

January 25, 2023

WhatsApp-Image-2023-01-15-at-4.19.51-PM.jpeg

Mengelola keuangan dalam bisnis bukanlah hal mudah. Salah satu hal penting dalam pengelolaan keuangan bisnis adalah pencatatan dan pembukuan. Anda perlu jurnal, buku besar, laporan keuangan, hingga buku kas harian untuk mengelola keuangan. Setiap dokumen dan buku tadi punya fungsi dan tujuan yang berbeda.

Melalui ulasan ini, kami akan membahas mengenai pengertian buku kas harian beserta contoh dan formatnya. Simak ulasannya sampai selesai ya!

Definisi Buku Kas Harian

Ini adalah buku yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan secara tunai. Transaksi non tunai seperti cek, utang piutang, dan juga potongan harga tidak akan masuk ke dalam buku kas ini.

Tujuan utama dari buku kas ini adalah untuk mencatat transaksi segera. Buku kas ini juga memiliki karakteristik seperti akun kas di buku besar sehingga tidak heran jika bisa jadi subtitusi akun kas.

Selain itu, Anda juga bisa menggunakan buku kas ini untuk:

Menelusuri kesalahan dalam pencatatan
Mengidentifikasi kelalaian
Memastikan penerimaan dan pengeluaran uang harian

Anda bisa memanfaatkan buku ini untuk mengetahui kondisi keuangan harian perusahaan. Di akhir hari, Anda bisa mengecek uang tunai yang sesungguhnya tersisa dari operasional harian dengan saldo kas debit di buku ini.

Contoh Dan Format Buku Kas Harian

Setidaknya ada 3 format buku kas harian yang bisa Anda gunakan dalam pencatatan. Kami akan membahasnya satu persatu secara singkat beserta contohnya berikut:

1. Folio Satu Halaman

Tipe pertama ini lebih cocok untuk bisnis skala kecil. Model pengisiannya praktis dan sederhana. Anda juga bisa memahaminya dengan mudah.

Bukunya terdiri dari 5 kolom yakni tanggal, keterangan pemasukan atau pengeluaran kas, nomor urut dari bukti kas, jumlah uang yang diterima dan jumlah pengeluaran yang terjadi.

Contoh buku kas harian model folio satu halaman bisa Anda lihat di bawah ini:

Tanggal	Keterangan	Nomor Urut Bukti Kas	Uang Diterima	Uang Keluar

2. Skontro

Tipe ini juga dikenal dengan nama folio dua halaman yang terdiri dari debit dan kredit. Bagian halaman debit untuk mencatat penambahan kas dan halaman kredit untuk mencatat pengeluaran.

Setiap halaman debit dan kredit tadi, masing-masing terdiri dari 4 kolom yakni tanggal transaksi, keterangan, nomor urut bukti kas, dan jumlah uang atau saldo.

Berikut ini adalah contoh buku kas harian dengan format dwi halaman:

Halaman Debit

Tanggal	Keterangan	Nomor Urut Bukti Kas	Jumlah Uang Diterima

Halaman Kredit

Tanggal	Keterangan	Nomor Urut Bukti Kas	Jumah Uang Keluar

3. Tabelaris

Sedikit berbeda dengan dua format sebelumnya, tabelaris punya bentuk seperti lajur. Buku kas seperti ini akan mencatat transaksi-transaksi tunai dari kas harian dalam akun terpisah.

Agar lebih jelas, Anda bisa melihat contoh buku kas harian dalam format tabelaris di bawah ini:

Tanggal	Ket.	Penerimaan	Pengeluaran	Rekening yang Di Debit
				ATK	Konsumsi	Transportasi

Melihat cukup pentingnya eksistensi buku kas harian dalam pengelolaan keuangan, maka akan lebih baik jika Anda mempertimbangkan penggunaannya. Dari ketiga format di atas, Anda bisa memilih mana yang paling sesuai untuk kebutuhan bisnis. Semoga informasi di atas bermanfaat untuk Anda.

by Bowo S

January 23, 2023

cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics-1.jpg

Kebijakan cadangan khas atau cash ratio policy merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter. Adanya kebijakan ini berguna untuk mengendalikan perekonomian pada negara dan dalam praktiknya, kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai kebijakan cadangan kas, Anda bisa melihat penjelasannya di artikel ini.

Pengertian Kebijakan Cadangan Kas

Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan dari bank sentral untuk menambah atau mengurus jumlah uang yang beredar. Caranya dengan menurunkan atau menaikkan cadangan kas atau simpanan minimum yang dimiliki oleh bank-bank umum.

Cadangan kas minimum yaitu jumlah cadangan kas yang tidak boleh dipinjamkan kepada masyarakat oleh bank umum. Bank sentral menentukan besarnya GWM atau Giro Wajib Minimum yang disesuaikan dengan persentase DPK (dana pihak ketiga) yang bank himpun dari masyarakat.

Cara Kerja Kebijakan

Cara kerja dari kebijakan ini bisa dilihat dari tujuannya, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila ingin mengurangi, maka yang dilakukan bank sentral adalah menaikkan cadangan kas. Sedangkan untuk menambah, bank sentral menurunkan cadangan khas.

Saat bank sentral menaikkan cadangan kas, semua bank umum harus menahan lebih banyak uang di bank dan tidak mengedarkan kepada masyarakat. Akibatnya, uang yabg beredar di masyarakat pun berkurang. Pemberlakuan kebijakan ini biasanya terjadi saat perekonomian tengah mengalami inflasi.

Sebaliknya saat bank sentral menurunkan cadangan kas, itu tandanya bank umum bisa lebih banyak mengeluarkan atau mengedarkan uang kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Dengan begini, jumlah uang yang beredar pun bertambah. Kebijakan dilakukan saat kondisi ekonomi menunjukkan tanda deflasi.

Tujuan Kebijakan

Selain tujuan tadi, masih ada tujuan umum dari kebijakannya. Tujuan umumnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat lewat penaikan dan penurunan jumlah cadangan kas sehingga permasalahan ekonomi dapat diatasi.

Tujuan lainnya yaitu meningkatkan kesempatan kerja, menjaga stabilitas harga dan ekonomi, serta perbaikan pada neraca pembayaran. Beberapa tujuan itu tidak lepas dari tujuan kebijakan moneter.

Dampak Kebijakan

Setiap kebijakan tentunya memiliki dampak, begitu juga dengan kebijakan cadangan kas. Dampak yang paling terasa adalah jumlah edaran uang yang semakin bertambah atau berkurang tergantung kebijakan yang diberlakukan.

Tidak hanya itu, kebijakannya juga bisa berdampak pada sektor lain seperti pengangguran. Contohnya, saat bank sentral menurunkan cadangan khas, uang yang dipinjamkan oleh bank itu bisa peminjam manfaatkan untuk membuka usaha sendiri.

Usaha-usaha baru itu pastinya membutuhkan pegawai agar bisa berjalan. Jadi, usahanya dapat mengurangi jumlah pengangguran karena membuka peluang kerja baru untuk para pengangguran.

Penutup

Apa sekarang Anda sudah memahami apa itu kebijakan cadangan kas? Dari penjelasan di atas Anda bisa mengetahui apa yang mempengaruhi peredaran uang di masyarakat dan dampaknya pada negara. Anda juga jadi paham bagaimana kebijakan itu bekerja dan tujuan diadakannya kebijakan tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.

by Bowo S

January 20, 2023

WhatsApp-Image-2023-01-06-at-5.22.18-PM.jpeg

Kenaikan gaji menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh setiap karyawan negeri maupun swasta. Berbeda dengan karyawan swasta yang kenaikan gajinya tergantung pada kebijakan perusahaan, peraturan kenaikan gaji berkala PNS sudah ada aturannya di UU.

Anda berminat menjadi PNS dan penasaran dengan kenaikan gajinya? Atau mungkin Anda penasaran dengan peluang kenaikan gaji karyawan swasta? Dapatkan informasi tentang syarat, prosedur, hingga cara menghitung kenaikan gaji berkala di sini.

Syarat Dan Prosedur Kenaikan Gaji Berkala

Jika PNS mengenal kenaikan gaji berkala dalam UU, maka perusahaan secara umum lebih mengenalnya dengan istilah penyesuaian gaji.

Dalam pasal 92A UU Cipta Kerja, pemerintah menyatakan bahwa “Perusahaan melakukan penyesuaian upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas”.

1. Pegawai Negeri Sipil

Bagi PNS, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk bisa naik gaji. Beberapa syarat kenaikan gaji berkala PNS di antaranya adalah:

Tercapai masa kerja sesuai golongan masing-masing (biasanya kenaikan gaji pertama kali saat PNS sudah 2 tahun masa kerja)
Nilai rata-rata penilaian pelaksanaan pekerjaan mencukupi (minimal 61-75)

Prosedur kenaikan gaji berkala bagi PNS biasanya dengan menerbitkan surat pemberitahuan. Nantinya, kepala kantor atau satuan organisasi tempat Anda bekerja yang akan mengeluarkan surat tadi.

Kemudian, PNS yang memperoleh kenaikan gaji akan menerima pemberitahuan minimal 1 bulan sebelum kenaikan berlaku.

2. Karyawan Swasta

Bagaimana dengan karyawan swasta?

Dasar dan persyaratan kenaikan gaji pada karyawan swasta tidak diatur langsung oleh pemerintah. Namun secara umum, perusahaan bisa mempertimbangkan hal berikut ini:

Menyesuaikan dengan besar UMP/UMK di tahun tersebut
Nilai laju inflasi tahunan biasanya mempengaruhi kenaikan gaji
Produktivitas perusahaan
Menyesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kompetensi karyawan terhadap jabatan

Nantinya, personalia perusahaan akan melakukan evaluasi secara bertahap untuk melihat kapan karyawan perlu mendapat kenaikan gaji. Biasanya faktor prestasi, masa kerja, attitude, job desc, dan produktivitas karyawan yang jadi syarat kenaikan gaji berkala di perusahaan umum.

Tabel Kenaikan Gaji Berkala

Sementara itu, tabel kenaikan gaji berkala hanya tersedia untuk PNS saja ya. Anda bisa mengeceknya di rilisan resmi Badan Kepegawaian Negara berikut.

Dari tabel yang dirilis oleh BKN, terlihat bahwa gaji PNS terbagi menjadi 4 golongan yakni golongan I (lulusan SD dan SMP), golongan II (lulusan SMA dan D-III), golongan III (lulusan S1 hingga S2), dan golongan IV.

Bagaimana dengan CPNS? Anda yang belum menjadi PNS biasanya menerima sekitar 80% dari total gaji di tabel tadi.

Cara Menghitung Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan gaji berkala PNS diatur dan dihitung langsung oleh pemerintah. Ini berbeda dengan gaji karyawan swasta yang perhitungannya lebih terbuka.

Berikut adalah contoh cara menghitung kenaikan gaji berkala untuk karyawan swasta:

Misalkan, Pak Budi mendapat gaji sebanyak Rp7 juta per bulan dan karena kinerjanya yang baik mendapat kenaikan sebesar 6%. Kemudian ada penyesuaian kenaikan inflasi sehingga ada tambahan sekitar 3%.

Perhitungan:

= Gaji Sebelumnya x Persentase Kenaikan

= Rp7.000.000 x (6% + 3%)

= Rp7.000.000 x 9%

= Rp490.000

Jadi, setelah mendapat kenaikan maka Pak Budi mendapat gaji sekitar Rp7.490.000

Semoga informasi tentang kenaikan gaji berkala bagi PNS dan karyawan swasta di atas bermanfaat untuk Anda. Yuk, tingkatkan kinerja agar kenaikan gaji bukan lagi mimpi.

by Bowo S

January 18, 2023

WhatsApp-Image-2023-01-06-at-5.07.22-PM.jpeg

Ada cukup banyak istilah dalam dunia perpajakan yang mungkin membuat Anda mengerutkan dahi. Namun, memahami satu persatu istilah akan membantu Anda menjalankan kewajiban pajak dengan lebih baik. BPE adalah salah satu istilah yang mungkin akan sering Anda dengar.

Dalam ulasan ini, kami akan menjelaskan beberapa hal terkait BPE. Mulai dari pengertian, cara cek, hingga cara mendapatkannya. Simak ulasannya sampai selesai ya!

Apa Itu BPE Pajak?

BPE adalah kependekan dari Bukti Penerimaan Elektronik. Wajib pajak biasanya mendapatkan bukti ini setelah selesai melaporkan pajaknya lewat e-Filling.

Ada beberapa hal yang menjadi komponen utama dalam BPE. Anda bisa melihat komponen nama wajib pajak, tahun pajak, masa pajak NPWP, status SPT, dan juga NTTE.

Anda bisa melaporkan pajak secara online dan offline. Untuk bukti penerimaan pelaporan pajak offline, Anda biasanya akan mendapat surat kuning atau lebih dikenal dengan BPS. Sementara itu, pelaporan secara online menghasilkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Kelebihan BPE dibandingkan BPS adalah, datanya yang tersimpan di sistem database sehingga lebih aman. Tidak ada resiko hilang atau rusak sehingga Anda bisa mendapatkannya kapan saja.

Cara Cek dan Dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik Pajak

Apakah wajib pajak bisa cek dan cetak BPE sendiri?

Tentu, Anda bisa cek BPE pajak sekaligus mendapatkan bukti cetaknya secara mandiri. Dalam beberapa kesempatan, Anda mungkin membutuhkan BPE secara mendadak karena kendala tertentu.

Misalkan ketika Anda harus cross check saat status BPE atau NTTE kurang bayar atau tidak mendapat BPE di email pelapor pajak. Ada juga kasus di mana tanggal lapor BPE Anda tidak sesuai dengan tanggal klik.

Ketika BPE belum di tangan setelah Anda membuat laporan pajak, maka artinya belum ada kepastian apakah SPT sudah terlapor atau justru gagal.

Untuk itu, Anda perlu mengecek dan mencetak BPE sendiri. Berbeda dengan BPS, cara mendapatkan BPE pajak ini cukup mudah karena sistemnya online. Anda bisa ikuti langkah-langkah berikut:

Login ke aplikasi e-Faktur Anda dan pilih sertifikat elektronik
Sistem akan mengarahkan Anda untuk login ulang di aplikasi sesuai dengan akun dan sertifikat elektronik yang sudah dipilih
Lanjut dengan isi kata sandi e-Nofa dan login
Pada tahap ini, Anda akan sampai di halaman utama e-Faktur dan lanjut memilih administrasi SPT > pilih monitoring SPT
Di halaman ini akan muncul kolom daftar SPT, Anda bisa mengisi tahun pajak yang ingin dicetak
Klik tampilkan dan SPT Masa yang sudah Anda laporkan akan terlihat
Ini adalah tahapan terakhir cara mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik pajak, klik opsi cetak BPE yang ada di atas tombol cetak SPT

Nah, ternyata mudah kan cara cek dan cetak BPE pajak secara mandiri. BPE adalah hal penting yang perlu Anda miliki sebagai pengganti BPS. Kini, Anda tidak perlu lagi antri panjang di KPP Pratama terdekat untuk mendapatkan bukti penerimaan pajak.

Apabila anda memerlukan bantuan untuk mengurus administrasi perpajakan dengan mudah, tanpa hambatan dan ditangani oleh tim yang profesional, anda dapat mengubungi kami di sini.

by Bowo S

January 16, 2023

WhatsApp-Image-2023-01-06-at-4.47.12-PM.jpeg

Bagi para pemilik badan usaha, mereka tidak hanya perlu memikirkan tentang bagaimana melakukan operasi bisnis setiap harinya, tapi juga menentukan klasifikasi badan usaha mereka ketika mendaftarkan usaha mereka ke dalam akta atau Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun klasifikasi yang digunakan adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha. Apa itu KBLI, dan klasifikasi macam apa ini yang perlu diikuti oleh para pemilik badan usaha yang baru saja berdiri?

Definisi

Menurut Kementerian Investasi/BKPM Indonesia, klasifikasi ini adalah sebuah panduan yang digunakan untuk menentukan jenis kegiatan usaha/bisnis yang sedang dirintis oleh seorang pengusaha.

Dalam menentukan klasifikasi badan usaha tersebut, prosesnya ditentukan oleh jumlah output yang diproduksi oleh usaha tersebut dalam bentuk barang atau jasa dan jenis lapangan usaha yang dibentuk. Berkat klasifikasi ini, pemerintah bisa dengan lebih mudah menentukan badan usaha seperti apa yang baru saja dirintis ini.

Kode KBLI

Untuk menentukan klasifikasi dalam standar ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan standar yang mengacu pada East Asia Manufacturing Statistics (EAMS), ASEAN Common Industrial Classification (ACIC), dan International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC) untuk menentukan kode klasifikasi dalam standar ini.

Kode terbaru klasifikasi ini dirilis pada tahun 2020 lalu. Adapun kode yang tercantum dalam katalog terbaru tersebut menerima tambahan sebanyak 216 kode baru, sehingga sekarang, terdapat sekitar 1.790 kode badan usaha yang tercantum.

Pengecekan Klasifikasi

Bagaimana cara seseorang bisa mengecek kode yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan badan usahanya? Untuk itu, terdapat tiga kategori kode yang perlu diperhatikan saat sedang cek KBLI:

Kode tiga digit (untuk menyebut jenis sebuah industri pada umumnya)

Contoh: kode 325 tentang industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya

Kode empat digit (untuk menyebut subgolongan industri yang berkaitan dengan pengadaan peralatan yang lebih spesifik)

Contoh: kode 3250 tentang anak industri perlengkapan kedokteran dan kedokteran gigi seperti industri kain dan benang steril, industri semen rekonstruksi tulang, dan sebagainya

Kode lima digit (untuk menyebut subgolongan industri yang berkaitan dengan pembuatan peralatan industri di tingkat atasnya)

Contoh: kode 32502 tentang pembuatan peralatan pemeriksaan kesehatan, operasi, kedokteran gigi, dan sebagainya

Ketika melakukan pengecekan, perlu diingat bahwa ada kemungkinan barang yang terkait dengan sebuah industri justru ditempatkan di kode industri lain. Contohnya adalah industri barang dari plastik dengan kode 2229. Yang unik adalah, industri ini tidak mencakup industri alat medis berbahan plastik, yang memiliki golongannya sendiri yaitu kode 3250.

by Bowo S

January 13, 2023

WhatsApp-Image-2023-01-06-at-4.25.21-PM.jpeg

Secara sederhana, kas adalah uang tunai yang dibayarkan secara langsung. Namun dalam akuntansi, kas memiliki arti yang lebih luas lagi. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai setara kas. Untuk lebih jelasnya bisa melihat pengertian, contoh, tujuan audit, dan perbedaan antara kas dan setara kas di sini.

Pengertian serta Perbedaan Kas dan Setara Kas

Kas adalah bagian dari aset perusahaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di perusahaan dan mudah dicairkan. Biasanya perusahaan membagi kas menjadi dua kategori yaitu cash on hand dan cash on bank.

Setara kas adalah jenis investasi dalam jangka waktu pendek yang memiliki risiko tingkat bunga minimum. Karena instrumennya sangat likuid, setara kas dapat diubah perusahaan menjadi kas dengan cepat.

Dari pengertian kas dan setara kas itu, bisa dilihat perbedaan dari keduanya. Kas bisa langsung digunakan oleh perusahaan untuk melaksanakan bisnis sedangkan setara kas adalah investasi yang bisa diubah menjadi kas dan memiliki jangka waktu tertentu. Setara kas juga biasanya digunakan saat kondisi ekonomi sedang tidak stabil.

Contohnya

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kas dan setara kas memiliki perbedaan. Tidak hanya dari pengertiannya tapi juga bentuknya. Perbedaan itu bisa dilihat dari contoh kas dan setara kas.

Contoh kas adalah petty cash, cek kasir, wesel bank, cek pribadi, cek bersertifikat, wesel pos dan kas yang disimpan di bank. Petty cash atau kas kecil adalah sejumlah uang yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang termasuk kas kecil yaitu uang kertas dan uang logam.

Lalu contoh setara kas adalah commercial paper (kertas komersial), money market funds (dana pasar uang), banker acceptances (akseptasi bank) dan surat perbendaharaan negara (SPN). Nilai setara kas tak akan berubah saat dikonversi menjadi kas.

Tujuan Audit Kas dan Setara Kas

Laporan keuangan termasuk hal yang paling penting dalam perusahaan, begitu juga dengan audit. Dari sini bisa terlihat bagaimana kas dan setara kas itu didapat dan penggunanya. Di bawah ini ada beberapa tujuan dari audit kas dan setara kas, yaitu:

Untuk melihat apakah ada internal control (pengendalian intern) yang baik atas kas dan setara kas juga transaksi penerimaan serta pengeluaran kas dan bank.
Memeriksa apa semua transaksi itu benar adanya dan bukannya transaksi fiktif.
Memastikan jika saldo kas dan setara kas pada laporan keuangan betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan.
Melihat apakah transaksi sudah dicatat dengan akurat tanpa ada kesalahan seperti tidak ada transaksi yang dihilangkan atau tidak ada kesalahan dalam perhitungan.
Memeriksakan ada atau tidaknya pembatasan pada penggunaan saldo kas dan setara kas.
Memeriksa jika seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing.

Penutup

Kini Anda sudah memahami pengertian, perbedaan kas dan setara kas, contohnya, sampai tujuan audit untuk keduanya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda yang sedang mempelajari apa itu kas serta setara kas.

Newer Posts

Older Posts