pph 21 Archives - RDN Consulting


No more posts

January 23, 2024
wooden-gavel-books-wooden-table-1.jpg

Tahun baru 2024 dimulai dengan peraturan baru terkait pajak karyawan melalui Tarif Efektif Rata-Rata PPH 21 atau yang dikenal dengan TER PPh 21. Kebijakan terbaru ini menjadi penting bagi para karyawan dan pemberi kerja karena tidak hanya mempengaruhi cara penghitungan pajak, tetapi juga berdampak pada net income yang diterima oleh karyawan. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci tentang apa itu TER PPh 21, tujuannya, sekaligus jenis-jenis tarif yang berlaku.

Apa Itu Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21?

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak resmi menggunakan tarif baru sejak tanggal 1 Januari 2024. Tarif baru ini dikenal dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 selaku metode penghitungan pajak penghasilan yang diterapkan pada gaji atau penghasilan karyawan.

Berbeda dengan sistem tarif progresif yang sebelumnya banyak digunakan, TER PPh 21 menghitung pajak berdasarkan persentase tetap dari total penghasilan bruto. Hal ini memudahkan perhitungan pajak dan memberikan kejelasan lebih bagi karyawan terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Tujuan dibuatnya TER PPh 21

Tentunya peraturan baru dibuat untuk tujuan yang lebih baik, terlebih dengan dinamika ekonomi dan kebijakan pajak yang terus berkembang. Penerapan TERP PPh 21 bertujuan untuk menyederhanakan proses penghitungan pajak, mengurangi beban administrasi, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Dengan tarif yang lebih sederhana dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kesalahan dalam penghitungan pajak. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi sistem perpajakan.

Jenis-jenis TER PPh 21

TER PPh 21 dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tarif efektif bulanan (TER bulanan) dan tarif efektif harian (TER harian). Setiap jenis memiliki tarif pajak yang berbeda.

TER bulanan berlaku pada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus pegawai tetap. TER Bulanan kembali dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C yang didasarkan pada status PTKP wajib pajak.

Untuk pemahaman yang lebih lengkap, berikut rincian jenis tarif dan tabel lapisannya:

 

TER Bulanan Kategori A

Kategori A berlaku atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

  1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) atau dengan PTKP Rp54.000.000
  2. Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1) atau dengan PTKP Rp58.500.000
  3. Kawin tanpa tanggungan (K/0) atau dengan PTKP Rp58.500.000

 

No. Penghasilan Tarif
1 Rp5.400.001 s.d. 5.650.000 0,25%
2 Rp5.650.001 s.d. 5.950.000 0,50%
3 Rp5.950.001 s.d. 6.300.000 0,75%
4 Rp6.300.001 s.d. 6.750.000 1,00%
5 Rp6.750.001 s.d. 7.500.000 1,25%
6 Rp7.500.001 s.d. 8.550.000 1,50%
7 Rp8.550.001 s.d. 9.650.000 1,75%
8 Rp9.650.001 s.d. 10.050.000 2,00%
9 Rp10.050.001 s.d. 10.350.000 2,25%
10 Rp10.350.001 s.d. 10.700.000 2,50%
11 Rp10.700.001 s.d. 11.050.000 3,00%
12 Rp11.050.001 s.d. 11.600.000 3,50%
13 Rp11.600.001 s.d. 12.500.000 4,00%
14 Rp12.500.001 s.d. 13.750.000 5,00%
15 Rp13.750.001 s.d. 15.100.000 6,00%
16 Rp15.100.001 s.d. 16.950.000 7,00%
17 Rp16.950.001 s.d. 19.750.000 8,00%
18 Rp19.750.001 s.d. 24.150.000 9,00%
19 Rp24.150.001 s.d. 26.450.000 10,00%
20 Rp26.450.001 s.d. 28.000.000 11,00%
21 Rp28.000.001 s.d. 30.050.000 12,00%
22 Rp30.050.001 s.d. 32.400.000 13,00%
23 Rp32.400.001 s.d. 35.400.000 14,00%
24 Rp35.400.001 s.d. 39.100.000 15,00%
25 Rp39.100.001 s.d. 43.850.000 16,00%
26 Rp43.850.001 s.d. 47.800.000 17,00%
27 Rp47.800.001 s.d. 51.400.000 18,00%
28 Rp51.400.001 s.d. 56.300.000 19,00%
29 Rp56.300.001 s.d. 62.200.000 20,00%
30 Rp62.200.001 s.d. 68.600.000 21,00%
31 Rp68.600.001 s.d. 77.500.000 22,00%
32 Rp77.500.001 s.d. 89.000.000 23,00%
33 Rp89.000.001 s.d. 103.000.000 24,00%
34 Rp103.000.001 s.d. 125.000.000 25,00%
35 Rp125.000.001 s.d. 157.000.000 26,00%
36 Rp157.000.001 s.d. 206.000.000 27,00%
37 Rp206.000.001 s.d. 337.000.000 28,00%
38 Rp337.000.001 s.d. 454.000.000 29,00%
39 Rp454.000.001 s.d. 550.000.000 30,00%
40 Rp550.000.001 s.d. 695.000.000 31,00%
41 Rp695.000.001 s.d. 910.000.000 32,00%
42 Rp910.000.001 s.d. 1.400.000.000 33,00%
43 lebih dari Rp1.400.000.000 34,00%

 

TER Bulanan Kategori B

Kategori B berlaku atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

  1. Tidak kawin tanpa tanggungan 2 orang (TK/2) atau dengan PTKP Rp63.000.000
  2. Tidak kawin dengan tanggungan 3 orang (TK/3) atau dengan PTKP Rp67.500.000
  3. Kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1) atau dengan PTKP Rp63.000.000
  4. Kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2) atau dengan PTKP Rp67.500.000

 

No. Penghasilan Tarif
1 sampai dengan Rp6.200.000 0,00%
2 Rp6.200.001 s.d. 6.500.000 0,25%
3 Rp6.500.001 s.d. 6.850.000 0,50%
4 Rp6.850.001 s.d. 7.300.000 0,75%
5 Rp7.300.001 s.d. 9.200.000 1,00%
6 Rp9.200.001 s.d. 10.750.000 1,50%
7 Rp10.750.001 s.d. 11.250.000 2,00%
8 Rp11.250.001 s.d. 11.600.000 2,50%
9 Rp11.600.001 s.d. 12.600.000 3,00%
10 Rp12.600.001 s.d. 13.600.000 4,00%
11 Rp13.600.001 s.d. 14.950.000 5,00%
12 Rp14.950.001 s.d. 16.400.000 6,00%
13 Rp16.400.001 s.d. 18.450.000 7,00%
14 Rp18.450.001 s.d. 21.850.000 8,00%
15 Rp21.850.001 s.d. 26.000.000 9,00%
16 Rp26.000.001 s.d. 27.700.000 10,00%
17 Rp27.700.001 s.d. 29.350.000 11,00%
18 Rp29.350.001 s.d. 31.450.000 12,00%
19 Rp31.450.001 s.d. 33.950.000 13,00%
20 Rp33.950.001 s.d. 37.100.000 14,00%
21 Rp100.001 s.d. 41.100.000 15,00%
22 Rp41.100.001 s.d. 45.800.000 16,00%
23 Rp45.800.001 s.d. 49.500.000 17,00%
24 Rp49.500.001 s.d. 53.800.000 18,00%
25 Rp53.800.001 s.d. 58.500.000 19,00%
26 Rp58.500.001 s.d. 64.000.000 20,00%
27 Rp64.000.001 s.d. 71.000.000 21,00%
28 Rp71.000.001 s.d. 80.000.000 22,00%
29 Rp80.000.001 s.d. 93.000.000 23,00%
30 Rp93.000.001 s.d. 109.000.000 24,00%
31 Rp109.000.001 s.d. 129.000.000 25,00%
32 Rp129.000.001 s.d. 163.000.000 26,00%
33 Rp163.000.001 s.d. 211.000.000 27,00%
34 Rp211.000.001 s.d. 374.000.000 28,00%
35 Rp374.000.001 s.d. 459.000.000 29,00%
36 Rp459.000.001 s.d. 555.000.000 30,00%
37 Rp555.000.001 s.d. 704.000.000 31,00%
38 Rp704.000.001 s.d. 957.000.000 32,00%
39 Rp957.000.001 s.d. 1.405.000.000 33,00%
40 lebih dari Rp1.405.000.000 34,00%

 

TER Bulanan Kategori C

Kategori C berlaku atas penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan tanggungan 3 orang (K/3) atau dengan PTKP Rp72.000.000

No. Penghasilan Tarif
1 sampai dengan Rp6.600.000 0,00%
2 Rp6.600.001 s.d. 6.950.000 0,25%
3 Rp6.950.001 s.d. 7.350.000 0,50%
4 Rp7.350.001 s.d. 7.800.000 0,75%
5 Rp7.800.001 s.d. 8.850.000 1,00%
6 Rp8.850.001 s.d. 9.800.000 1,25%
7 Rp9.800.001 s.d. 10.950.000 1,50%
8 Rp10.950.001 s.d. 11.200.000 1,75%
9 Rp11.200.001 s.d. 12.050.000 2,00%
10 Rp12.050.001 s.d. 12.950.000 3,00%
11 Rp12.950.001 s.d. 14.150.000 4,00%
12 Rp14.150.001 s.d. 15.550.000 5,00%
13 Rp15.550.001 s.d. 17.050.000 6,00%
14 Rp17.050.001 s.d. 19.500.000 7,00%
15 Rp19.500.001 s.d. 22.700.000 8,00%
16 Rp22.700.001 s.d. 26.600.000 9,00%
17 Rp26.600.001 s.d. 28.100.000 10,00%
18 Rp28.100.001 s.d. 30.100.000 11,00%
19 Rp30.100.001 s.d. 32.600.000 12,00%
20 Rp32.600.001 s.d. 35.400.000 13,00%
21 Rp35.400.001 s.d. 38.900.000 14,00%
22 Rp38.900.001 s.d. 43.000.000 15,00%
23 Rp43.000.001 s.d. 47.400.000 16,00%
24 Rp47.400.001 s.d. 51.200.000 17,00%
25 Rp51.200.001 s.d. 55.800.000 18,00%
26 Rp55.800.001 s.d. 60.400.000 19,00%
27 Rp60.400.001 s.d. 66.700.000 20,00%
28 Rp66.700.001 s.d. 74.500.000 21,00%
29 Rp74.500.001 s.d. 83.200.000 22,00%
30 Rp83.200.001 s.d. 95.600.000 23,00%
31 Rp95.600.001 s.d. 110.000.000 24,00%
32 Rp110.000.001 s.d. 134.000.000 25,00%
33 Rp134.000.001 s.d. 169.000.000 26,00%
34 Rp169.000.001 s.d. 221.000.000 27,00%
35 Rp221.000.001 s.d. 390.000.000 28,00%
36 Rp390.000.001 s.d. 463.000.000 29,00%
37 Rp463.000.001 s.d. 561.000.000 30,00%
38 Rp561.000.001 s.d. 709.000.000 31,00%
39 Rp709.000.001 s.d. 965.000.000 32,00%
40 Rp965.000.001 s.d. 1.419.000.000 33,00%
41 lebih dari Rp1.419.000.000 34,00%

 

Sedangkan TER harian lebih sederhana, berlaku untuk penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap baik itu harian, mingguan, satuan, maupun borongan. Untuk besarnya sendiri, TER harian dibagi menjadi 2, yaitu 0% untuk penghasilan bruto harian paling tinggi Rp450.000 dan 0,5% untuk penghasilan bruto harian lebih dari Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000.

Kesimpulan

Penerapan TER PPh 21 merupakan langkah positif dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia. Dengan sistem yang lebih sederhana dan tarif yang transparan, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak serta mengurangi beban administratif bagi karyawan dan perusahaan. Penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami perubahan ini agar dapat menghitung pajak yang terutang dengan benar dan efisien.

 

Baca Juga: Tepat Waktu dan Tanpa Stres: 5 Tips untuk Lapor Pajak Tahunan


April 17, 2020
329-1280x853.jpg

Tarif PPh 21, berapa besarannya yang berlaku saat ini? Sebelum membahas lebih lanjut mengenai salah satu pajak penghasilan ini, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu PPh Pasal 21. Mulai dari pengertian, subjek, objek, hingga tarif atau persentase PPh Pasal 21.

Pengertian PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berlanjut ke pasal 3 dari peraturan tersebut, penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 di antaranya:

  • Pegawai
  • Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
  • Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris).
  2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  3. Olahragawan.
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa pada suatu kepanitiaan.
  7. Agen iklan.
  8. Pengawas atau pengelola proyek.
  9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  10. Petugas penjaja barang dagangan.
  11. Petugas dinas luar asuransi
  12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
  • Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap di perusahaan yang sama
  • Mantan Pegawai
  • Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, ata kunjungan kerja.
  3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  4. Peserta pendidikan dan pelatihan.
  5. Peserta kegiatan lainnya.

Wajib pajak yang tidak disebutkan dalam pasal 3 maka tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh 21.

Maka secara sederhana, dapat disimpulkan kalau wajib pajak PPh 21 adalah pegawai, bukan pegawai, pensiun dan penerima pesangon, anggota dewan komisaris, serta mantan pegawai. 

Lalu, siapa pihak yang memotong atau memungut PPh 21 ini?

  • Pemberi kerja (orang pribadi, badan, cabang atau perwakilan yang melakukan administrasi terkait dengan pembayaran penghasilan)
  • Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat, institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan penghasilan tersebut.
  • Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar upah pada orang pribadi berstatus subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
  • Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lain yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar upah atau hadiah dalam bentuk apapun pada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Besaran Tarif PPh 21

Setelah mengetahui pengertian lengkapnya, mari membahas mengenai besaran tarif PPh 21. Persentase PPh 21 ini terbagi menjadi 2, yaitu penghasilan kena pajak dengan NPWP dan penghasilan kena pajak tanpa NPWP.

Tarif PPh 21 untuk penghasilan kena pajak dengan NPWP

Besaran tarif PPh 21 untuk penghasilan kena pajak dengan NPWP telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17. Berikut besaran persentase PPh 21.

Tarif PPh 21 untuk penghasilan kena pajak tanpa NPWP

Persentase PPh 21 untuk penghasilan kena pajak tanpa NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 20. Besaran tarifnya adalah:

  • Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak dengan NPWP.
  • Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
  • Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak final.
  • Dalam hal Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong dengan tarif lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh 21 untuk masa pajak Desember, PPh 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi itu diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Itulah besaran tarif PPh 21 yang berlaku di Indonesia yang wajib diketahui, terutama untuk Anda yang bertugas mengurusi pajak karyawan, atau merupakan pengusaha maupun pekerja lepas yang ingin membayar dan melaporkan pajak penghasilan. Jika bingung dengan penghitungannya, Anda dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mempermudah kewajiban perpajakan. Rusdiono Consulting sebagai salah satu konsultan pajak berpengalaman akan membantu menghitung pajak penghasilan yang perlu Anda bayar dan laporkan secara akurat.


Send this to a friend