Kepatuhan pajak merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah adanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Apa itu SP2DK?
SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan. SP2DK merupakan surat yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak untuk meminta keterangan dari wajib pajak yang diduga belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Tujuan dan Fungsi SP2DK
SP2DK pajak diterbitkan dengan tujuan meminta penjelasan atau klarifikasi dari wajib pajak mengenai data atau keterangan yang berkaitan dengan kemungkinan belum terpenuhinya kewajiban pajak. Fungsi SP2DK sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti wajib pajak, melainkan untuk proses cek dan ricek mengenai kewajiban pajak yang harus ditunaikan oleh wajib pajak.
Proses Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Proses penerbitan dan penyampaian SP2DK yaitu:
1. Persiapan Penyusunan Surat Permintaan
Pada tahap ini kantor pajak menyiapkan identitas wajib pajak yang akan mendapatkan SP2DK beserta uraian alasan mengapa diterbitkan SP2DK.
2. Pengiriman Surat Permintaan
SP2DK dikirim secara formal dan legal melalui pos, ekspedisi pengiriman, atau pengantaran langsung dengan tanda terima.
3. Penjelasan atau Klarifikasi dari Wajib Pajak
Penerima SP2DK pajak diberikan waktu untuk memberikan klarifikasi terhadap SP2DK yang diterimanya. Tenggat waktu klarifikasi berbeda-beda antara wajib pajak, tergantung dari kompleksitas masalah pajak yang dihadapi.
4. Analisis Kebenaran atas Tanggapan Wajib Pajak
Tahap ini merupakan tahap menganalisis keterangan dan tanggapan wajib pajak terhadap SP2DK yang diterimanya. Kantor pajak akan melakukan identifikasi data dan membandingkan data antara data yang dimiliki kantor pajak dengan data klarifikasi dari wajib pajak.
5. Rekomendasi
Pada tahap ini, berdasarkan hasil analisis, kantor pajak akan melakukan tindak lanjut dan rekomendasi langkah selanjutnya.
6. Penindakan Hukum
Jika wajib pajak yang mendapat SP2DK tidak menanggapi hingga batas waktu yang ditentukan, maka aparat penegak hukum atau pemerintah dapat melakukan langkah-langkah hukum demi tertibnya pembayaran pajak.
Baca Juga: Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat dari KPP, Apa Hubungannya?
Apa yang Harus Kita Lakukan ketika Mendapat SP2DK?
Wajib pajak yang mendapatkan SP2DK wajib memberikan keterangan atau klarifikasi. Klarifikasi dapat dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung Kantor Pajak Pratama (KPP) dengan membawa dokumen yang dibutuhkan atau wajib pajak melakukan klarifikasi secara daring melalui account representative KPP atau membuat pernyataan tertulis pengakuan atau penyangkalan yang ditujukan pada KPP di tempat wajib pajak terdaftar.
Jika Wajib Pajak Tidak Menanggapi SP2DK
Jika wajib pajak tidak menanggapi SP2DK pajak, maka ada 3 tindakan atau keputusan yang dapat diambil oleh kepala KPP yaitu:
1. Memberikan Perpanjangan Waktu Klarifikasi
Wajib pajak diberikan tambahan waktu untuk menyampaikan sanggahan atau pengakuan.
2. Melakukan Kunjungan pada Wajib Pajak
Petugas pajak mendatangi wajib pajak untuk meminta klarifikasi secara langsung.
3. Mengusulkan Dilakukannya Pemeriksaan
Dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.
Demikian ulasan tentang SP2DK dalam sistem perpajakan. Semoga bermanfaat.
