Akuntansi Sektor Publik: Bahasan Lengkap 2020 - RDN Consulting

Akuntansi sektor publik dipakai sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada publik atau masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan. Simak ulasan lengkap dari akuntansi sektor publik berikut ini.

Apa itu Akuntansi Sektor Publik?

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. 

Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi. 

Contoh, lembaga pemerintah daerah dan pusat maupun lembaga bukan pemerintah. Selain itu, rumah sakit serta lembaga pendidikan juga biasa menggunakan akuntansi yang satu ini.

Baca juga: Penyajian Laporan Keuangan: Pengertian, Karakteristik Beserta Cara Penyajian

Akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaaan serta sistem akuntansi. Standar sistem akuntansi negara khususnya lembaga pemerintah membuat akuntansi ini menjadi akuntansi yang wajib disesuaikan dengan standar akuntansi setiap lembaga.

Ukuran prestasi maupun kinerja sektor publik menjadi titik berat dalam pengembangan akuntansi ini, tekanan pada efektivitas manajemen serta efisiensi keuangan menjadi titik fokus utama dalam bidang akuntansi sektor publik.

Dalam menyusun informasi, harus adanya standar seperti akuntansi sektor publik, sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Para Ahli

• Dwi Ratmono (2015)

Akuntansi sektor publik adalah  proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan,

dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

• Erlina dkk (2015)

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. 

Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat.

Tapi, apa sebetulnya tujuan utama dari keberadaan akuntansi ini?

Tujuan

Menurut American Accounting Association (1970), berikut tujuan akuntansi sektor publik:

• Kontrol manajemen

Kontrol manajemen atau management control bertujuan agar memberi informasi sesuai kebutuhan dalam pengelolaan suatu organisasi secara cepat, efisien, tepat, dan ekonomis atas operasional serta menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi.

• Akuntabilitas

Akuntabilitas atau accountability memiliki tujuan yang mirip dengan kontrol manajemen, yakni menyajikan informasi yang bermanfaat untuk manajer sektor publik.Hal ini digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atas sumber daya atau bidang atau divisi yang berada di bawah wewenang manajer tersebut.

Selain itu, akuntansi sektor publik juga bertujuan untuk pelaporan aktivitas terhadap publik atas operasional pemerintah maupun digunakannya dana atau anggaran publik.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Ketika berbicara mengenai akuntansi, pasti selalu terdapat sifat serta karakteristik yang mengikutinya.

 Karakteristik 

1. Jika dilihat dari penggunaan, akuntansi jenis ini dipakai oleh lembaga pemerintah daerah serta pemerintah pusat.
2. Berfokus pada sifat lembaga. Dengan demikian. akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba.
3. Berfokus pada tujuan lembaga. Jadi, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka.
4. Jika dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulence serta kompleks.

Baca juga: Konsultan Pajak dan Akuntansi Rusdiono Consulting: Membantu Anda untuk Tumbuh

Komponen yang Memengaruhi Organisasi Sektor Publik

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup akuntansi untuk sektor publik tentu sudah dipastikan untuk lembaga sektor publik. Seperti:

• Lembaga tinggi pemerintahan negara dan departemen di bawah naungannya.
• Lembaga pemerintah daerah
• Yayasan
• Partai politik dan LSM
• Organisasi non profit
• Kesehatan
• Sekolah
• Perguruan tinggi
• Tempat peribadatan

Agar lebih mudah, pahami saja bahwa ruang lingkupnya yaitu lembaga yang menggunakan anggaran publik. Maka dari itu, pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan anggaran masyarakat ini yang membuat lembaga wajib melaporkan keuangan dengan sistem akuntansi ini.

Dengan kata lain, akuntansi sektor publik dibedakan atas:

• Akuntansi Pemerintah

Data akuntansi ditujukan agar memberi informasi tentang transaksi ekonomi maupun keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

Akuntansi pemerintah terbagi atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota.

• Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial adalah bidang akuntansi khusus yang diterapkan pada lembaga, seperti makro yang melayani perekonomian nasional.

Akuntansi sosial menjadi akuntansi yang dipakai dalam pencatatan peristiwa ekonomi pada sebuah organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi sosial banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, contohnya, partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas, lembaga masyarakat.

Baca juga: Manfaat Menggunakan Kantor Jasa Akuntansi

Perbedaan Akuntansi Sektor Publik & Swasta

Agar lebih paham, berikut perbedaan yang perlu diketahui antara sektor publik dan swasta:

Praktik Sektor Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Dengan pentingnya akuntansi dalam organisasi publik, maka seharusnya penerapan akuntansi dilandaskan dengan memahami peranan akuntansi itu sendiri. Di Indonesia sendiri, berikut hal-hal yang perlu diketahui dari praktik akuntansinya.

• Praktik Pertanggungjawaban Akuntansi yang Layak 

Kebijakan penghasilan serta pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik, dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari DPR / DPRD atau komisaris. Terkadang, cara pemberian kuasa didapatkan dari proses demokrasi dengan cara pengambilan suara.

• Prinsip Bruto

Seluruh pendapatan yang dibayarkan bruto, serta biaya yang terjadi, dibebankan sebagai pengurang pendapatan serta perlu dilaporkan dengan lengkap kepada setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait.

• Periodikal

Seluruh pengeluaran perlu dipertanggungjawabkan setiap periode,  maka otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasar prestasi periode tersebut. Dana berlebih di atas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan kepada manajemen pusat pertanggungjawaban.

• Spesifikasi

Pengeluaran yang bertujuan khusus, wajib didasarkan atas persetujuan DPR / DPRD atau komisaris. Konsep by exception atau pengecualian, perlu diatur dalam peraturan tersendiri dengan tidak mengabaikan tingkat pencapaian prestasi manajemen organisasi sektor publik tersebut.

Demikian pembahasan mengenai akuntansi sektor publik, semoga menambah wawasan dan pengetahuan pembaca.