Adalah kebijakan fiskal, istilah yang mungkin sering ditemui oleh banyak orang apabila terkait dengan kebijakan ekonomi negara.
Hal itu tentu tidak salah, karena memang kebijakan fiskal sangat memengaruhi kondisi ekonomi di suatu negara.
Ya, bisa dikatakan bahwa stabil atau tidaknya sebuah ekonomi negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh negara itu sendiri.
Jadi apa sebenarnya kebijakan fiskal? Apa tujuannya? Lalu apa saja instrumen kebijakan yang mencakup kepada kebijakan fiskal?
Apa itu Kebijakan Fiskal?
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro.
Ekonomi makro yang dimaksud misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi.
Otoritas Jasa Keuangan juga mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang membahas pajak, penerimaan lain, utang-piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan tenaga kerja.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dua instrumen utama yaitu belanja dan pendapatan negara dalam hal ini adalah pajak.
Asal Teori Pemikiran
pemikiran tentang fiskal pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi asal Inggris, John Maynard Keynes pada akhir tahun 1800-an.
Beliau meyakini bahwa pemerintah berperan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara terutama dalam hal ekspansi dan kontraksi pada siklus bisnis.
Keynes juga meyakini bahwa pemerintah mampu memanipulasi pengeluaran konsumen dan investor agar tidak terjadi kontraksi yang berlebih sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan stabil.
Dampak pemikiran ekonomi Keynes juga terbukti saat terjadi depresi besar di dunia pada awal tahun 1900-an. Dimana sebelumnya banyak negara yang memegang prinsip ekonomi Laissez-Faire.
Prinsip tersebut meyakini bahwa pemerintah tidak boleh mengintervensi kapitalisme dalam ekonomi pasar bebas.
Dengan ideologi ekonomi Keynes, pada saat itu presiden Amerika ke 32 saat itu, Franklin D. Roosevelt berhasil menumbuhkan ekonomi sebesar 10,8% pada tahun 1934.
Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan fiskal dan moneter sering dianggap sama. Padahal keduanya adalah hal yang berbeda meski keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama; memberikan stabilitas ekonomi.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.
Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Sebenarnya instrumen kebijakan sulit didefinisi karena sifatnya sangat relatif. Namun secara umum ada empat instrumen kebijakan fiskal yaitu.
1. Perpajakan
Instrumen pajak pada kebijakan fiskal bisa dikatakan paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik.
Hal tersebut karena pajak mampu memengaruhi ekonomi suatu negara secara makro. Misalnya saja perubahan perilaku konsumsi masyarakat, daya beli, hingga investasi.
Alasan kedua sangat jelas bahwa pajak merupakan pemasukan utama dari sebuah negara
Hal-hal yang diperhatikan dalam instrumen pajak adalah ketika pendapatan pemerintah sedikit, maka besar kemungkinan negara akan menaikkan tarif pajak.
Di sisi lain, ketika pemerintah menaikkan pajak pada kondisi tertentu, kemungkinan permintaan barang dan jasa atau kemampuan daya beli masyarakat akan berkurang.
2. Pengeluaran
Pengeluaran pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan negara. Mulai dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan SDM.
Pengeluaran negara ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya saja pembangunan lalu lintas transportasi darat, fasilitas kesehatan, atau pendidikan.
3. Utang Publik
Upaya pemerintah untuk meminjam kepada bank dunia atau pinjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi.
Hal itu muncul dari anggapan bahwa pemasukan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran.
4. Anggaran
Segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi terutama program-program jangka panjang.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Melalui definisi kebijakan fiskal, sebenarnya sudah bisa diketahui apa tujuan dibuatnya kebijakan fiskal. Namun, secara komprehensif, kebijakan fiskal bisa dijabarkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Dengan mengatur pemasukan dan pendapatan, negara bisa mengontrol peristiwa fluktuasi ekonomi yang berakibat adanya pertumbuhan ekonomi.
Misalnya melalui tata kelola anggaran yang tepat sasaran, meningkatkan daya beli masyarakat dengan insentif pajak, atau menaikkan pajak pada sektor-sektor tertentu.
2. Meningkatkan Kualitas SDM dan Menekan Angka Pengangguran
Kualitas SDM dan angka pengangguran tentu memengaruhi pendapatan nasional secara langsung dan bukan hal yang mustahil pertumbuhan ekonomi akan melambat.
Hal itu karena dengan adanya pengangguran, maka daya beli masyarakat akan menurun yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Selain itu kualitas SDM juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM yang baik menjadi investasi negara terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan ketenagakerjaan.
3. Memastikan Stabilitas Harga
Turunnya harga barang mampu memberikan dampak bagi sektor swasta. Namun, harga yang meningkat juga bisa menciptakan inflasi.
Di sisi lain, inflasi juga bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan lapangan kerja. Namun, inflasi juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat ekonomi rendah karena turunnya daya beli.
4. Meningkatkan Laju Investasi
Ketika perekonomian negara baik, maka akan menjadi peluang bagi negara untuk mendatangkan investor.
Adanya investor akan berpengaruh terhadap pemasukan negara dan juga mengurangi pengangguran.
Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal
Jenis kebijakan fiskal dibagi ke dalam beberapa klasifikasi. Ada yang berdasarkan teori, penerapan, dan penerimaan/pengeluaran. Berikut jenis-jenis kebijakan fiskal.
Kebijakan Fiskal dari Segi Teori
- Fungsional: Kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Contohnya adalah kesempatan warga untuk mendapatkan pekerjaan.
- Disengaja: Kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja.
Ada tiga bentuk dari kebijakan fiskal disengaja yaitu; merubah pengeluaran pemerintah, perubahan sistem pemungutan pajak, dan merubah pengelolaan pemerintah.
- Tidak disengaja: Kebijakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar aktivitas ekonomi tidak terlalu fluktuatif. Contoh: pajak progresif, dan kebijakan harga minimum.
Kebijakan Fiskal Berdasarkan Penerapannya
- Kebijakan Ekspansif: Kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian suatu negara sedang melemah dan bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Kebijakan yang diambil adalah dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan nilai pajak. Contohnya apa yang dilakukan Indonesia saat pandemi tahun 2020.
- Kebijakan Kontraktif: Kebijakan yang dilakukan ketika perekonomian suatu negara berada pada tingkat yang cukup memanas. Misalnya adanya inflasi.
Kebijakan yang diambil adalah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan nilai pajak.
Baca Juga: 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia Beserta Contohnya
Kebijakan Fiskal Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
- Kebijakan fiskal seimbang: Kebijakan untuk menyeimbangkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kekurangan dari kebijakan ini adalah apabila ekonomi negara sedang terpuruk, maka kemungkinan besar negara berada pada posisi tidak menguntungkan.
- Kebijakan fiskal surplus: Kebijakan untuk membuat jumlah pendapatan harus lebih tinggi dengan pengeluaran. Kebijakan ini digunakan untuk menghindari inflasi atau menekan angka inflasi yang tinggi.
- Kebijakan fiskal defisit: Berlawanan dengan kebijakan surplus. Meski terdengar sesuatu yang negatif, kebijakan ini sejatinya berfungsi untuk mengatasi kelesuan dan depresi perekonomian.
- Kebijakan fiskal dinamis: Menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah seiring dengan kebutuhan dan bertambahnya waktu.
Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia
Ada banyak contoh kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Indonesia. Di antaranya adalah:
- Adanya Tax amnesty tahun 2017 yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telat, tunggakan dan tidak melaporkan asetnya.
- Relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
- Pengurangan subsidi BBM.
Lembaga Kebijakan Fiskal di Indonesia
Di Indonesia, kebijakan fiskal dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
BKF berperan untuk merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan cakupan tugas yang meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional.
Kesimpulan
Kebijakan fiskal dapat dianalogikan ketika Anda mencoba membuat keputusan untuk meningkatkan taraf hidup; bagaimana Anda mendapatkan uang dan membelanjakannya, bagaimana kehidupan Anda tetap terjaga.
Sama halnya dengan negara, kebijakan fiskal berfungsi agar aktivitas perekonomian negara tersebut stabil dengan cara mengatur cara membelanjakan anggaran dan pendapatannya.
