Audit pajak merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Perusahaan sendiri yang melakukan proses audit dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia menerapkan self-assessment system, yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya dan petugas pajak sendiri bertugas mengawasinya.
Lalu, bagaimana proses audit pajak itu sendiri? Apa saja manfaatnya bagi perusahaan? Semuanya akan kami bahas lengkap di artikel berikut ini.
Mengenal Audit Pajak
Audit pajak adalah proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap catatan keuangan perusahaan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
Tujuan utama dilakukannya audit pajak adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalkan risiko hukum terkait perpajakan.
Siapa yang Melakukan Audit Pajak?
Audit pajak biasanya dilakukan oleh auditor independen atau badan usaha jasa akuntansi yang memiliki keahlian dalam perpajakan. Para auditor ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Para auditor dapat dipekerjakan oleh perusahaan itu sendiri atau diambil dari firma audit eksternal. Biasanya para auditor pajak memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi perpajakan dan bertanggung jawab memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Mengapa Perlu Dilakukan Audit Pajak Perusahaan?
Audit pajak dilakukan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan dan menghindari sanksi hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.
Audit pajak juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko perpajakan dan memberikan rekomendasi pengelolaan dengan lebih efektif. Selain itu, keberadaan audit pajak dapat meningkatkan transparansi keuangan perusahaan, membangun kepercayaan pemegang saham, serta menjaga reputasi bisnis.
Disebut dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan HPP No. 7 Tahun 2021, audit pajak dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, meliputi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), apakah tepat waktu atau tidak, terjadi lebih bayar atau kurang bayar, hingga SPT rugi.
Audit pajak juga bisa dilakukan apabila terjadi hal-hal seperti:
- Adanya pengajuan penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Penerbitan NPWP secara jabatan
- Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan
- Pencabutan pengukuhan PKP
- Pengajuan keberatan atau banding atas keputusan pemerintah
- Pengumpulan data pendukung untuk menyusun NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)
- Penentuan wajib pajak di daerah terpencil
- Penentuan tempat terutang PPN
- Tujuan lainnyaAud
Baca Juga: Mengenal Pemeriksaan Pajak dan Mekanismenya di Indonesia
Dokumen Apa Saja yang Diperlukan Saat Proses Audit Pajak Perusahaan?
Dalam proses audit pajak perusahaan, auditor memerlukan akses ke berbagai dokumen. Beberapa dokumen terkait yang umumnya diperlukan adalah:
- Laporan keuangan tahunan
- Catatan harian transaksi keuangan
- Bukti pembayaran pajak
- Dokumen pendukung transaksi
- Dokumen kepemilikan aset
- Kontrak dan perjanjian bisnis
- Dokumen lain yang berkaitan dengan wajib pajak
Saat proses audit berlangsung, wajib pajak juga perlu melakukan sejumlah tindakan yang membantu kelancaran audit pajak, seperti:
- Jika auditor membutuhkan akses data yang dikelola secara elektronik, wajib pajak harus menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak.
- Memberikan kesempatan kepada auditor untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dibutuhkan dalam proses audit pajak.
- Wajib pajak menyediakan ruang khusus sebagai tempat dilangsungkannya proses audit di lapangan. Hal ini bisa dilakukan saat banyaknya buku, catatan, atau dokumen yang diperiksa sehingga sulit dibawa ke kantor auditor pajak.
Seperti Apa Proses Audit Pajak Perusahaan?
Proses audit pajak perusahaan melibatkan beberapa tahapan. Pertama adalah tahap pra-audit, ketika auditor akan melakukan penilaian risiko dan merencanakan audit. Kemudian berlanjut ke pengumpulan bukti dan pemeriksaan dokumen selama audit berlangsung. Setelah itu, auditor akan menyusun laporan audit yang berisi temuan dan rekomendasi bagi perusahaan. Terakhir, perusahaan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan menyusun perencanaan untuk perbaikan.
Kesimpulan
Mengingat Indonesia menganut sistem self-assessment, peraturan pajak yang kompleks membutuhkan proses audit pajak yang cukup rumit bila tidak ditangani oleh ahlinya. Karena audit pajak menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami seluk-beluk audit pajak, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tetap mematuhi regulasi perpajakan dan menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pelaksanaan audit pajak tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Semoga bermanfaat.
