RDN Consulting - Page 2 of 49 - Registered Tax & Accounting Services


No more posts

December 13, 2023
businessmen-elegant-suits-business-meeting-discussing-new-project-office-1.jpg

Pajak tahunan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Selaku warga negara yang melakukan self-assessment untuk sistem perpajakannya, melakukan lapor pajak tahunan secara mandiri mencerminkan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia terhadap pembangunan dan pemeliharaan keberlanjutan negara. Lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu menjadi kunci untuk meminimalisir risiko sanksi dan potensi masalh hukum yang dapat menghambat stabilitas finansial.

Lalu, kapan sebenarnya batas waktu pelaporan SPT pajak tahunan, apa saja sanksi yang dapat diterima jika telat melaporkan? Simak pembahasan lengkapnya pada artikel berikut ini dan pelajari tips praktis agar Anda tidak terjebak dalam keterlambatan pelaporan.

Kapan Batas Waktu Lapor SPT Pajak Tahunan?

Batas waktu pelaporan SPT pajak tahunan jatuh pada akhir bulan Maret dan April setiap tahunnya. Untuk tahun pajak 2023 misalnya, batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk PPh Orang Pribadi jatuh pada 31 Maret 2024, sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Badan jatuh pada tanggal 30 April 2024. Penting untuk diingat bahwa kewajiban ini harus dipenuhi tepat waktu agar tidak mengalami konsekuensi yang dapat merugikan.

Apa Sanksi Telat Lapor Pajak Tahunan?

Melanggar batas waktu pelaporan SPT pajak tahunan dapat berakibat pada sanksi finansial yang signifikan. Pajak yang seharusnya dibayarkan tepat waktu dapat dikenakan denda keterlambatan yang jumlahnya dapat bertambah seiring dengan lama keterlambatan.

Untuk wajib pajak pribadi, jika tidak melaporkan SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000, sedangkan untuk wajib pajak badan dendanya sebesar Rp1.000.000.

Sanksi lainnya berupa bunga jika terdapat pembetulan serta hukum pidana berupa kurungan penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

Selain itu, Anda juga dapat kehilangan hak-hak tertentu seperti keringanan pajak dan manfaat lainnya. Oleh karena itu, menjaga agar pelaporan pajak dilakukan sesuai waktunya adalah kunci untuk menghindari sanksi yang merugikan.

 

5 Tips agar Tidak Telat Lapor Pajak Tahunan

Penting untuk memahami bahwa melaporkan pajak bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga bagian integral dari pengelolaan finansial yang cerdas. Agar tidak ketinggalan waktu dalam melaporkan SPT tahunan, diperlukan strategi dan langkah-langkah proaktif. Berikut ini adalah 5 tips yang dapat membantu Anda menjalani proses pelaporan pajak tanpa hambatan:

1. Buat Rencana Tahunan

Menyusun rencana tahunan merupakan langkah awal yang sangat penting. Identifikasi semua sumber penghasilan dan potensi kewajiban pajak. Dengan memiliki gambaran yang jelas, Anda dapat memastikan bahwa tidak ada elemen keuangan yang terlewatkan. Rencana ini akan menjadi panduan Anda sepanjang tahun, membantu menghindari kejutan saat mendekati batas waktu pelaporan.

2. Gunakan Aplikasi Pencatatan Keuangan

Manfaatkan teknologi untuk memudahkan pencatatan keuangan Anda. Aplikasi pencatatan keuangan modern dapat membantu Anda memantau pengeluaran dan pemasukan secara real-time. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang perlu dimasukkan dalam laporan pajak, mengurangi risiko kesalahan dan kelupaan.

3. Konsultasikan Diri Anda Dengan Ahli Pajak

Jika merasa bingung atau tidak yakin mengenai peraturan pajak yang berlaku, penting untuk mencari panduan dari ahli pajak. Konsultasikan diri Anda dengan profesional yang berpengalaman dalam bidang perpajakan. Mereka tidak hanya dapat memberikan klarifikasi mengenai aturan pajak, tetapi juga memberikan wawasan berharga terkait kondisi keuangan Anda secara spesifik.

4. Jadwalkan Waktu untuk Persiapan

Sediakan waktu khusus dalam rutinitas harian atau mingguan Anda untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaporan pajak. Hindari menunda-nunda pekerjaan ini hingga mendekati batas waktu pelaporan. Dengan merinci waktu khusus untuk persiapan, Anda dapat mengurangi tekanan dan memastikan bahwa semua dokumen terkumpul dengan baik.

5. Manfaatkan Jasa Konsultan Pajak untuk Solusi Optimal

Jika Anda menghadapi kesulitan atau ingin memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan dengan benar, pertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak, salah satunya RDN Consulting. Konsultan pajak RDN Consulting adalah profesional berpengalaman dalam bidang perpajakan dan dapat membantu Anda menyusun laporan pajak secara akurat dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan layanan ini, Anda dapat fokus pada aspek-aspek lain dalam bisnis, sementara profesional merawat kewajiban pajak Anda dengan cermat. Proses pengisian perpajakan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh RDN Consulting berdasarkan data yang disediakan oleh klien sehingga hasilnya lebih akurat dan terpercaya.

Konsultasi Gratis dengan RDN Consulting di sini!

 

Kesimpulan

Laporan pajak tahunan bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah yang bijak untuk menjaga kestabilan keuangan Anda. Menghindari sanksi dan masalah hukum dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan melaporkan SPT tepat waktu. Dengan mengikuti tips yang telah dibahas, dan jika diperlukan, menggunakan jasa konsultan pajak seperti RDN Consulting, Anda dapat memastikan bahwa proses pelaporan pajak berjalan lancar tanpa stres. Jangan abaikan tanggung jawab ini, dan lakukan persiapan dengan baik untuk tahun pajak berikutnya.


December 11, 2023
work-with-magnifying-glass-calculator-papers-1.jpg

Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Salah satu alat penting dalam kontek ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang lebih sering disingkat dengan PSAK. Lalu, apa itu PSAK, apa saja manfaatnya bagi perusahaan, dan bagaimana cara efektif penerapannya? Semuanya akan dibahas lengkap dalam artikel berikut ini.

Apa itu PSAK?

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK merupakan seperangkat prinsip, aturan, dan panduan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (DSKA-Indonesia). PSAK digunakan sebagai panduan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan.

PSAK bertujuan untuk menciptakan konsistensi, transparansi, dan kredibilitas dalam pelaporan keuangan. Standar ini dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan perusahaan.

Ada 5 jenis PSAK yang berlaku di Indonesia dan masing-masing digunakan oleh badan usaha berdasarkan jenis usaha dan organisasinya, yaitu PSAK-IFRS untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan yang tergolong dalam perusahaan publik, SAK-ETAP untuk perusahaan yang belum atau tanpa akuntabilitas publik dalam menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, PSAK-Syariah untuk badan usaha yang memiliki kebijakan syariah dalam menjalankan bisnisnya, SAK-EMKM berlaku bagi pemegang usaha mikro, kecil, dan menengah, dan yang terakhir SAP, yaitu standar akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan.

5 Manfaat PSAK bagi Perusahaan

PSAK menjadi landasan kritis yang membantu perusahaan dalam mencapai tingkat kredibilitas dan kepercayaan tinggi dari pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dan mengapresiasi lima manfaat PSAK bagi perusahaan, di antaranya:

1. Peningkatan Transparansi

PSAK bukan hanya serangkaian aturan, tetapi juga kunci untuk membuka pintu transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan mengikuti standar ini, perusahaan dapat memberikan pemangku kepentingan, termasuk investor dan kreditor, pandangan yang lebih jelas tentang kesehatan finansial mereka. Ini membantu membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian di pasar.

2. Meningkatkan Kredibilitas

Komitmen terhadap praktik akuntansi yang baik, seperti yang ditunjukkan melalui penerapan PSAK, membawa dampak langsung pada kredibilitas perusahaan. Investor dan pemangku kepentingan lainnya lebih cenderung percaya pada perusahaan yang menjalankan operasinya dengan standar etika tinggi dalam hal pelaporan keuangan.

3. Kepatuhan Hukum

PSAK bukan hanya panduan internal, tetapi juga sesuai dengan peraturan dan hukum akuntansi yang berlaku. Menerapkan PSAK adalah langkah nyata menuju kepatuhan hukum. Ini tidak hanya melindungi perusahaan dari potensi konsekuensi hukum, tetapi juga menciptakan fondasi keuangan yang kokoh.

4. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Informasi keuangan yang dihasilkan melalui penerapan PSAK bukan hanya sekadar angka-angka. Ini adalah dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Para pemimpin perusahaan dapat menggunakan data yang lebih akurat dan lengkap untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis.

5. Akses ke Modal yang Lebih Mudah

Kepercayaan investor dan kreditor adalah kunci untuk mendapatkan akses mudah ke modal. Dengan menerapkan PSAK, perusahaan tidak hanya menunjukkan kualitas pelaporan keuangan yang baik tetapi juga membuka pintu bagi investasi dan pembiayaan yang lebih mudah diperoleh baik melalui ekuitas maupun pinjaman.

Dengan memahami dan mengintegrasikan manfaat-manfaat ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka sambil membangun reputasi yang solid di pasar. Berlanjutnya pemahaman dan penerapan PSAK juga dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Bagaimana Cara Menerapkan PSAK?

PSAK merupakan salah satu strategi penting untuk mencapai keberhasilan keuangan jangka panjang. Proses penerapan PSAK memerlukan pemahaman yang mendalam, integrasi yang cermat, serta kedisiplinan dalam pemantauan dan evaluasi. Berikut langkah-langkah kunci yang diperlukan untuk efektif menerapkan PSAK dalam lingkungan perusahaan:

1. Pahami standar PSAK yang relevan

Langkah awal yang krusial dalam menerapkan PSAK adalah memahami standar yang relevan dengan bisnis perusahaan. Identifikasi standar PSAK yang berlaku untuk industri dan ukuran perusahaan Anda. Pemahaman mendalam terhadap standar ini akan membantu memastikan bahwa perusahaan Anda dapat mengadopsi praktik akuntansi yang sesuai dengan konteksnya.

2. Integrasikan PSAK dalam proses akuntansi

Integrasi prinsip dan aturan PSAK dalam proses akuntansi harian adalah langkah kunci untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan. Pastikan setiap transaksi dan kegiatan tercatat sesuai dengan standar PSAK yang berlaku. Ini tidak hanya menciptakan dasar yang kuat untuk pelaporan keuangan, tetapi juga membudayakan budaya kepatuhan di seluruh organisasi.

3. Sertifikasi dan pelatihan

Keberhasilan penerapan PSAK sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam dari tim akuntansi. Pastikan bahwa tim Anda tidak hanya tahu tentang PSAK secara umum tetapi juga memahami bagaimana menerapkan standar tersebut dalam konteks praktis perusahaan. Lakukan sertifikasi dan pelatihan secara berkala untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap perubahan dan perkembangan dalam PSAK.

4. Audit internal

Langkah penting dalam menjaga kepatuhan adalah melalui audit internal yang rutin. Proses audit ini membantu memastikan bahwa penerapan PSAK berjalan dengan efektif dan sesuai. Identifikasi potensi perbaikan dari hasil audit dan lakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk terus meningkatkan proses penerapan PSAK.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk penerapan PSAK yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integritas dalam pelaporan keuangan mereka. Implementasi yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab tim akuntansi tetapi juga menjadi investasi strategis dalam kesuksesan bisnis secara keseluruhan.

RDN Consulting bantu perusahaan Anda untuk menerapkan PSAK

RDN Consulting menawarkan layanan konsultasi ahli dalam menerapkan PSAK. Dengan tim yang berpengalaman, RDN Consulting dapat membantu perusahaan Anda mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan mengembangkan strategi penerapan yang efektif.

RDN Consulting menyediakan pelatihan karyawan untuk memastikan bahwa tim akuntansi Anda memiliki pengetahuan yang cukup untuk menerapkan PSAK dengan benar dan efisien. Selain itu, RDN Consulting juga menyediakan layanan audit dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa penerapan PSAK berjalan secara efektif seiring waktu.

Konsultasi Gratis di sini!

Kesimpulan

Dengan menerapkan PSAK, perusahaan dapat mengalami sejumlah manfaat signifikan, mulai dari peningkatan transparansi hingga akses yang lebih mudah ke modal. Dalam menghadapi kompleksitas bisnis modern, RDN Consulting hadir sebagai mitra strategis yang dapat membantu perusahaan Anda menjalani proses penerapan PSAK dengan sukses. Dengan demikian, investasi dalam praktik akuntansi yang baik tidak hanya memberikan kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan Anda. Segera booking jasa konsultasi Anda dengan RDN Consulting sekarang!


December 8, 2023
smiling-asian-businesswoman-showing-tablet-her-manager-during-meeting-office-1.jpg

Dalam dunia bisnis, pengelolaan pajak menjadi aspek krusial yang memerlukan keahlian khusus. Pemilik bisnis seringkali dihadapkan pada dua pilihan utama, antara melakukan hire karyawan pajak atau menggunakan jasa konsultan pajak?

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan dari kedua opsi tersebut, serta mengulas mengapa menggunakan jasa konsultan pajak mungkin menjadi pilihan yang lebih menguntungkan.

Kelebihan dan kekurangan hire karyawan pajak

Pilihan untuk mempekerjakan karyawan pajak secara internal biasanya merupakan salah satu pertimbangan utama perusahaan. Keputusan ini membawa sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu diperimbangkan dengan matang.

Dalam bagian ini, kami akan merinci aspek positif dan negatif dari memilih karyawan internal untuk mengelola aspek perpajakan. Perlu dipahami bahwa keterlibatan langsung dalam operasi bisnis dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan pemahaman mendalam terhadap regulasi pajak. Mari bahas satu-persatu kelebihan dan kekurangannya:

Kelebihan:

  • Keterlibatan internal, karyawan internal dengan sendirinya akan memiliki pemahaman mendalam tentang operasi internal bisnis.
  • Ketepatan waktu, karyawan internal dapat memberikan respons cepat terhadap perubahan dalam regulasi pajak.

Kekurangan:

  • Biaya tambahan, menggaji karyawan pajak melibatkan biaya tetap seperti gaji, asuransi, dan tunjangan.
  • Keterbatasan keahlian, karyawan mungkin tidak memiliki spektrum pengetahuan sebanyak jasa konsultan yang berurusan dengan berbagai klien.

Kelebihan dan kekurangan menggunakan jasa konsultan pajak

Lain halnya dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Ketika mengelola aspek perpajakannya, perusahaan terkadang dihadapi oleh pertanyaan, “Apakah menggunakan jasa konsultan pajak eksternal merupakan pilihan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan memperkerjakan karyawan internal yang mengurus perpajakan?”

Dalam membahas kelebihan dan kekurangan dari opsi kedua ini, kami akan mulai dengan menggali lebih dalam pada penggunaan jasa konsultan pajak.

Mengandalkan keahlian luar dapat memberikan berbagai keuntungan, namun seperti halnya dengan setiap keputusan bisnis, ada juga beberapa pertimbangan khusus yang perlu dipikirkan secara matang.

Mari kita lihat lebih jauh bagaimana kelebihan dan kekurangan menggunakan jasa konsultan pajak dapat berpengaruh pada dinamika perpajakan dan keberlanjutan bisnis Anda:

Kelebihan:

  • Keahlian spesialis, jasa konsultan pajak umumnya memiliki tim ahli dengan pengetahuan mendalam di berbagai aspek perpajakan.
  • Biaya variabel, pembayaran kepada konsultan bersifat variabel dan terkait dengan layanan yang diberikan.

Kekurangan:

  • Kurangnya keterlibatan internal, konsultan mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang operasi internal bisnis Anda.
  • Respon waktu, tergantung pada beban kerja, respons konsultan mungkin memakan waktu karena bisa jadi Anda merupakan salah satu dari banyak klien yang dipegang oleh konsultan pajak tersebut.

Mana yang paling menguntungkan untuk bisnis?

Dalam memilih antara hire karyawan pajak atau menggunakan jasa konsultan pajak, keputusan tergantung pada kebutuhan dan sumber daya bisnis. Namun, banyak bisnis menemukan bahwa menggunakan jasa konsultan pajak lebih menguntungkan karena:

  • Efisiensi biaya, pembayaran jasa konsultan bersifat variabel, menghindari biaya tetap yang terkait dengan karyawan.
  • Keahlian mendalam, Jasa konsultan memiliki keahlian yang mendalam dalam berbagai aspek perpajakan, memastikan kepatuhan dan optimasi pajak.

RDN Consulting sebagai Jasa Konsultan Pajak

Sebagai contoh jasa konsultan pajak, RDN Consulting menonjol dengan beragam keahliannya, seperti:

  • RDN Consulting memiliki tim ahli dengan pengalaman luas dalam perpajakan.
  • RDN Consulting menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, dari perencanaan hingga pelaporan.
  • Dapat dipercaya serta ulasan positif dari klien yang puas mencerminkan keandalan RDN Consulting.

Hubungi RDN Consulting di sini!

Kesimpulan

Memilih antara hire karyawan pajak atau menggunakan jasa konsultan pajak adalah keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan matang. Sementara karyawan internal memberikan keterlibatan langsung, jasa konsultan pajak menawarkan keahlian mendalam dan efisiensi biaya. Dalam konteks ini, RDN Consulting muncul sebagai pilihan yang layak untuk bisnis yang menginginkan solusi perpajakan yang terpercaya dan efisien. Tetaplah mempertimbangkan kebutuhan bisnis Anda dan sumber daya yang tersedia sebelum membuat keputusan akhir. Semoga bermanfaat!


December 6, 2023
asia-female-ceramist-with-apron-hand-confident-chest-her-workshop-clay-sculpture-studio-with-positive-smiling-warm-welcome-ready-start-new-factory-ceramic-workshop-with-new-collection-work-1.jpg

Pada tahun 2022 lalu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi perhatian khusus, yaitu PP No. 55 Tahun 2022. Dengan diterbitkannya peraturan baru ini, maka PP No. 23 Tahun 2018 yang sebelumnya mengatur tentang PPh Final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dikenal juga sebagai pajak UMKM resmi dicabut.

Fokus utama dari peraturan baru ini adalah untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lalu, apa saja pertanyaan kunci terkait PP No. 55 Tahun 2022 dan apa saja dampaknya terhadap pelaku usaha? Simak penjelasan lengkapnya pada artikel berikut ini!

Apa itu PP No. 55 Tahun 2022?

PP No. 55 Tahun 2022 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memperbaiki dan meningkatkan kebijakan yang berkaitan dengan UMKM. Peraturan ini menitikberatkan pada penyederhanaan regulasi dan memberikan insentif yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.

Dengan berbagai amandemen dan penjelasannya. PP No. 55 Tahun 2022 bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan UMKM di Indonesia.

Lihat lengkap PP No. 55 Tahun 2022 di sini!

Apa saja yang membedakannya dengan peraturan sebelumnya?

Perbedaan utama antara PP No. 55 Tahun 2022 dengan peraturan sebelumnya terletak pada pendekatan yang lebih progresif dan inklusif terhadap UMKM. Secara subjek hukum, jika dalam PP No. 23 Tahun 2018 disebutkan objek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar setahun, maka pada PP No. 55 Tahun 2022 objek pajak pribadi atau badan memiliki peredaran usaha yang sama, termasuk badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, serta perseroan perorangan.

Sedangkan tarif, pada peraturannya sebelumnya disebutkan 0,5%, sedangkan pada peraturan terbaru ini Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk peredaran usaha sampai dengan Rp500 juta per tahun dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp500 juta setahun.

Untuk objek pajak sendiri, pada PP No. 55 Tahun 2022 peredaran usaha wajib pajak orang pribadi atau badan di bawah Rp4,8 miliar setahun, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final seperti yang diatur dalam pasal 56 ayat 3 dan 4.

Dan untuk jangka waktu, PP No. 55 Tahun 2022 menyebutkan terdaftar sebagai wajib pajak hingga 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk CV, firma, koperasi dan persekutuan, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang, dan 3 tahun untuk wajib pajak berbentuk badan hukum perseroan.

Salah satu perubahan signifikan adalah penyederhanaan proses perizinan dan administrasi bagi UMKM. PP terbaru ini juga menetapkan regulasi baru terkait pembiayaan, pelatihan, dan dukungan teknis untuk memastikan UMKM dapat bersaing secara lebih efektif di pasar yang semakin kompleks. Secara mendetail, perbedaan tersebut meliputi:

1. Pendekatan dan penyederhanaan regulasi

  • PP No. 55 Tahun 2022 menekankan penyederhanaan regulasi, terutama yang terkait dengan perizinan dan administrasi UMKM.
  • Mengurangi hambatan birokrasi dengan memperkenalkan prosedur yang lebih sederhana dan responsif.

2. Inklusivitas dalam pembiayaan

  • Memperkenalkan regulasi baru yang menargetkan akses lebih mudah terhadap pembiayaan bagi UMKM.
  • Mendorong lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih terjangkau dan persyaratan yang lebih bersahabat.

3. Pelatihan dan dukungan teknis

  • Fokus pada peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM melalui program pelatihan dan dukungan teknis.
  • Memastikan UMKM memiliki akses ke pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar yang dinamis.

Apa dampak PP No. 55 Tahun 2022 kepada pelaku usaha?

Dampak utama dari PP No. 55 Tahun 2022 terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat dirasakan dalam beberapa aspek, di antaranya:

1. Pemangkasan beban birokrasi

  • Menyederhanakan proses perizinan dan administratif, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan oleh UMKM.
  • Membuka peluang bagi pelaku usaha untuk lebih fokus pada operasional dan pengembangan bisnis.

2. Akses lebih mudah ke pembiayaan

  • Menyediakan insentif dan kemudahan akses ke pembiayaan untuk meningkatkan modal kerja dan investasi UMKM.
  • Mendorong pertumbuhan usaha melalui dukungan finansial yang lebih besar.

3. Peningkatan peluang pasar

  • Menetapkan regulasi yang mendukung keberlanjutan dan inklusivitas, membuka peluang pasar baru bagi UMKM.
  • Mendorong diversifikasi usaha dan ekspansi ke segmen pasar yang sebelumnya sulit diakses.

4. Kontribusi pada pertumbuhan ekonomi

  • Dengan memberikan lingkungan yang kondusif, diharapkan UMKM dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
  • Meningkatkan peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja dan kontribusi pada pendapatan nasional.

Oleh karena itu, revisi dalam PP No. 55 Tahun 2022 bukan hanya perubahan sebatas penampilan, melainkan menciptakan transformasi substansial yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia.

Baca Juga: Peran Konsultan Pajak Bagi Pelaku UMKM di Indonesia

Kesimpulan

PP No. 55 Tahun 2022 memberikan angin segar bagi UMKM di Indonesia. Dengan memberikan pendekatan yang lebih sederhana dan dukungan yang lebih besar, pemerintah berusaha menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini dengan bijak, meningkatkan daya saing mereka, dan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, PP No. 55 Tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan sektor UMKM dan berkontribusi pada kemakmuran negara.


December 4, 2023
closeup-hands-passing-contract-unrecognizable-businessman-1.jpg

Mengenal beragam istilah dalam dunia perpajakan adalah hal yang penting, salah satunya LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan. Karena seiring dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak, LHP menjadi dokumen kunci dalam proses pemeriksaan pajak.

Dalam artikel ini, kami akan membahas secara mendalam mengenai apa itu LHP, termasuk definisi, isi, jenis, dan contohnya. Mari bersama-sama kita eksplorasi dunia Laporan Hasil Pemeriksaan untuk memahami lebih jauh.

Apa yang dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan?

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, disebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutkan disingkap LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apa saja isi LHP?

LHP berisi dokumen resmi terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi pajak terhadap suatu entitas atau individu.

Biasanya LHP mencakup rangkuman hasil pemeriksaan, temuan yang ditemukan selama pemeriksaan, serta rekomendasi atau tindakan yang harus diambil oleh wajib pajak untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang mungkin ditemukan.

Selain itu, LHP juga memuat informasi mengenai dasar hukum atau regulasi yang menjadi acuan dalam pemeriksaan.

Kapan LHP diterbitkan?

LHP diterbitkan setelah proses pemeriksaan pajak selesai. Waktu penerbitan dapat bervariasi, tergantung pada kompleksitas pemeriksaan dan ketepatan waktu dari wajib pajak dalam memberikan tanggapan terhadap temuan pemeriksaan.

Setelah LHP diterbitkan, wajib pajak memiliki waktu tertentu untuk memberikan tanggapan atau mengajukan keberatan jika diperlukan.

Jenis Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Ada beberapa jenis Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, antara lain:

  • LHP Final: Laporan Hasil Pemeriksaan Final merupakan laporan akhir yang memuat hasil pemeriksaan dan kesimpulan.
  • LHP Sementara: LHP ini diterbitkan ketika pemeriksaan belum selesai dan perlu dilakukan klasifikasi lebih lanjut.
  • LHP Perorangan: Hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan pada wajib pajak perorangan.
  • LHP Badan Usaha: Sedangkan LHP ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada badan usaha.

Contoh Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Contoh nyata LHP dapat berupa temuan ketidaksesuaian dalam pencatatan transaksi, perbedaan antara laporan keuangan dengan penghitungan pajak, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan tertentu. Sebagai contoh, sebuah LHP dapat mencantumkan bahwa pendapatan yang dilaporkan wajib pajak lebih rendah dari yang seharusnya.

Untuk membuat LHP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dokumen tersebut setidaknya mencantumkan beberapa poin di bawah ini secara berurutan, di antaranya:

  • Penugasan untuk pemeriksaan
  • Tujuan dari pemeriksaan
  • Identitas wajib pajak terkait
  • Buku dan semua dokumen yang dipinjam
  • Materi yang dijadikan bahan pemeriksaan pajak
  • Penjelasan hasil pemeriksaan
  • Kesimpulan serta usul dari pihak pemeriksa

 

Baca Juga: Mengenal Pemeriksaan Pajak dan Mekanismenya di Indonesia

Kesimpulan

Dalam menghadapi pemeriksaan pajak, pemahaman terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sangat penting. LHP mencerminkan hasil akhir dari pemeriksaan dan dapat memiliki dampak besar terhadap situasi keuangan dan reputasi perusahaan atau individu. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami isi LHP, menjaga kepatuhan perpajakan, dan segera mengambil langkah perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian. Dengan demikian, dapat dihindari potensi sanksi atau konsekuensi lebih lanjut dari otoritas pajak.

Dengan membaca artikel ini, diharapkan Anda dapat lebih memahami arti dan implikasi Laporan Hasil Pemeriksaan, serta memiliki persiapan yang lebih baik dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Semoga bermanfaat!


December 1, 2023
two-content-business-partners-discussing-issue-1.jpg

Tahukah Anda, jika Indonesia menganut sistem self-assessment yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab secara mandiri dalam mengelola urusan perpajakannya. Namun, tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan sehingga terkadang menimbulkan kesulitan saat melakukan penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak, terutama untuk wajib pajak badan.

Di sinilah peran penting jasa audit perpajakan. Sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, kesalahan perpajakan dapat memiliki dampak serius pada keuangan perusahaan. Tidak heran jika banyak perusahaan yang mengandalkan jasa audit perpajakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Lalu, masalah apa saja yang dapat diselesaikan oleh jasa audit perpajakan? Bagaimana memilih jasa audit perpajakan yang tepat? Semuanya kami bahas lengkap di artikel berikut ini.

Masalah Apa Saja yang Dapat Diselesaikan oleh Jasa Audit Perpajakan?

Masalah perpajakan yang dihadapi oleh wajib pajak bisa bervariasi, mulai dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan hingga kesalahan pelaporan keuangan. Kehadiran jasa audit perpajakan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalh dengan cara berikut ini:

 

  1. Jasa audit pajak bisa membantu perusahaan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan sudah dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menghindari potensi sanksi dan denda di masa mendatang.
  2. Optimalkan kewajiban perpajakan dengan melakukan audit pajak. Audit perpajakan sendiri dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi peluang pengurangan beban pajak dan optimalisasi struktur pajak perusahaan.
  3. Saat menghadapi pemeriksaan pajak, wajib pajak yang tidak menguasai aspek perpajakan bisa terjebak dalam situasi yang rumit. Jasa audit perpajakan membantu persiapan dan penyelesaian pemeriksaan dengan lebih efisien.
  4. Dengan adanya proses audit yang dilakukan oleh jasa audit perpajakan bisa membantu perusahaan Anda dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai risiko perpajakan yang mungkin dihadapi. Selanjutnya Anda dapat merancang strategi mitigasi yang tepat.

 

Tips dalam Memilih Jasa Audit Perpajakan

Memilih jasa audit perpajakan yang tepat penting untuk memastikan bahwa perusahaan Anda mendapatkan layanan terbaik. Berikut ini beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam proses pemilihan lembaga yang tepat:

1. Lihat Pengalaman dan Kredibilitasnya

Pilih perusahaan audit perpajakan yang memiliki pengalaman yang cukup dan reputasi baik dalam industri. Gunakan pencarian di internet untuk melihat track record lembaga tersebut. Pastikan juga jika jasa audit perpajakan tersebut sudah sesuai dengan izin praktik yang berwenang.

2. Cari Tahu Keahlian dan Spesialisasinya

Pastikan jasa audit memiliki tim auditor profesional dengan keahlian khusus dalam perpajakan dan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan terkini.

3. Baca Referensi dan Ulasan

Cari referensi dari perusahaan lain atau rekan bisnis sejawat yang telah menggunakan jasa audit perpajakan tersebut. Baca ulasan secara online untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang kualitas dan layanan.

4. Seberapa Jauh Teknologi dan Inovasi

Kita tahu bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang perpajakan. Anda bisa memilih jasa audit yang menggunakan teknologi terkini guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi audit perpajakan.

RDN Consulting sebagai Konsultasi Pajak Perusahaan

RDN Consulting adalah salah satu perusahaan konsultasi pajak terkemuka yang menyediakan layanan audit perpajakan yang komprehensif. Dengan tim ahli yang berpengalaman, RDN Consulting membantu perusahaan Anda dalam mengatasi berbagai masalah perpajakan dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan klien.

Beragam jasa yang ditawarkan oleh RDN Consulting mulai dari konsultasi perpajakan, perencanaan perpajakan, tinjauan kepatuhan perpajakan, administrasi perpajakan, pengisian perpajakan bulanan dan tahunan, hingga penyelesaian perselisihan perpajakan.

Konsultasi Gratis di Sini

 

Kesimpulan

Jasa audit perpajakan memainkan peran kritis dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan mengidentifikasi peluang pengurangan beban pajak. Dengan memilih jasa audit yang tepat, seperti RDN Consulting, perusahaan dapat mengatasi masalah perpajakan dengan lebih efektif, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan manfaat pajak. Kesadaran akan pentingnya layanan ini dan langkah-langkah yang diambil untuk memilihnya dapat membantu perusahaan Anda dalam membangun fondasi keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Jangan ragu untuk menghubungi RDN Consulting jika Anda memiliki pertanyaan seputar layanan jasa audit perpajakan atau lainnya.


November 29, 2023
paperwork-1.jpg

Audit pajak merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Perusahaan sendiri yang melakukan proses audit dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia menerapkan self-assessment system, yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya dan petugas pajak sendiri bertugas mengawasinya.

Lalu, bagaimana proses audit pajak itu sendiri? Apa saja manfaatnya bagi perusahaan? Semuanya akan kami bahas lengkap di artikel berikut ini.

Mengenal Audit Pajak

Audit pajak adalah proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap catatan keuangan perusahaan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Tujuan utama dilakukannya audit pajak adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalkan risiko hukum terkait perpajakan.

Siapa yang Melakukan Audit Pajak?

Audit pajak biasanya dilakukan oleh auditor independen atau badan usaha jasa akuntansi yang memiliki keahlian dalam perpajakan. Para auditor ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Para auditor dapat dipekerjakan oleh perusahaan itu sendiri atau diambil dari firma audit eksternal. Biasanya para auditor pajak memiliki pengetahuan mendalam tentang regulasi perpajakan dan bertanggung jawab memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Mengapa Perlu Dilakukan Audit Pajak Perusahaan?

Audit pajak dilakukan guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan perpajakan dan menghindari sanksi hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

Audit pajak juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko perpajakan dan memberikan rekomendasi pengelolaan dengan lebih efektif. Selain itu, keberadaan audit pajak dapat meningkatkan transparansi keuangan perusahaan, membangun kepercayaan pemegang saham, serta menjaga reputasi bisnis.

Disebut dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan HPP No. 7 Tahun 2021, audit pajak dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, meliputi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), apakah tepat waktu atau tidak, terjadi lebih bayar atau kurang bayar, hingga SPT rugi.

Audit pajak juga bisa dilakukan apabila terjadi hal-hal seperti:

  1. Adanya pengajuan penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  2. Penerbitan NPWP secara jabatan
  3. Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan
  4. Pencabutan pengukuhan PKP
  5. Pengajuan keberatan atau banding atas keputusan pemerintah
  6. Pengumpulan data pendukung untuk menyusun NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)
  7. Penentuan wajib pajak di daerah terpencil
  8. Penentuan tempat terutang PPN
  9. Tujuan lainnyaAud

Baca Juga: Mengenal Pemeriksaan Pajak dan Mekanismenya di Indonesia

Dokumen Apa Saja yang Diperlukan Saat Proses Audit Pajak Perusahaan?

Dalam proses audit pajak perusahaan, auditor memerlukan akses ke berbagai dokumen. Beberapa dokumen terkait yang umumnya diperlukan adalah:

  1. Laporan keuangan tahunan
  2. Catatan harian transaksi keuangan
  3. Bukti pembayaran pajak
  4. Dokumen pendukung transaksi
  5. Dokumen kepemilikan aset
  6. Kontrak dan perjanjian bisnis
  7. Dokumen lain yang berkaitan dengan wajib pajak

Saat proses audit berlangsung, wajib pajak juga perlu melakukan sejumlah tindakan yang membantu kelancaran audit pajak, seperti:

  1. Jika auditor membutuhkan akses data yang dikelola secara elektronik, wajib pajak harus menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak.
  2. Memberikan kesempatan kepada auditor untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dibutuhkan dalam proses audit pajak.
  3. Wajib pajak menyediakan ruang khusus sebagai tempat dilangsungkannya proses audit di lapangan. Hal ini bisa dilakukan saat banyaknya buku, catatan, atau dokumen yang diperiksa sehingga sulit dibawa ke kantor auditor pajak.

Seperti Apa Proses Audit Pajak Perusahaan?

Proses audit pajak perusahaan melibatkan beberapa tahapan. Pertama adalah tahap pra-audit, ketika auditor akan melakukan penilaian risiko dan merencanakan audit. Kemudian berlanjut ke pengumpulan bukti dan pemeriksaan dokumen selama audit berlangsung. Setelah itu, auditor akan menyusun laporan audit yang berisi temuan dan rekomendasi bagi perusahaan. Terakhir, perusahaan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan menyusun perencanaan untuk perbaikan.

Kesimpulan

Mengingat Indonesia menganut sistem self-assessment, peraturan pajak yang kompleks membutuhkan proses audit pajak yang cukup rumit bila tidak ditangani oleh ahlinya. Karena audit pajak menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami seluk-beluk audit pajak, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tetap mematuhi regulasi perpajakan dan menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pelaksanaan audit pajak tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga investasi untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Semoga bermanfaat.


November 27, 2023
large-warehouse-with-bright-light-coming-through-door-1.jpg

Dalam dunia bisnis, pembuatan pembukuan stok barang jadi salah satu kunci utama bagi kelancaran operasional suatu perusahaan. Dikarenakan seorang pebisnis harus menguasai atau paham betul mengenai pembukuan barang, baik itu barang masuk atau barang keluar, agar produksi dapat berjalan dengan lancar.

Apa itu pembukuan stok barang?

Pernah membayangkan berapa banyak barang atau bahan baku yang ada di gudang bisa terorganisir dengan baik? Ya, hal tersebut bisa terealisasi berkat adanya pembukuan stok barang guna mengetahui ketersedian barang yang ada.

Pembukuan stok barang atau catatan stok barang adalah dokumen terperinci yang mencatat semua pergerakan barang dalam suatu perusahaan. Ini mencakup penerimaan, penggunaan, dan penjualan barang. Pencatatan tersebut memberikan pandangan yang jelas tentang jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. 

Banyak bisnis yang memerlukan pembukuan stok barang, tidak hanya perusahaan manufaktur saja, tetapi juga industri berskala mikro, kecil, dan menengah. Mengapa demikian? Dikarenakan buku stok adalah “jantung” yang memungkinkan perusahaan untuk memahami dan mengelola persediaan mereka.

Laporan stok barang biasanya dibuat secara teratur, seringkali bulanan atau kuartalan. Pemilihan frekuensi ini tergantung pada skala dan kebutuhan spesifik perusahaan. Pembuatan laporan stok ini membantu perusahaan untuk melacak perubahan persediaan dari waktu ke waktu, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tren, memprediksi permintaan, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik.

Baca Juga: Persediaan Barang Dagang dan Metode Pencatatannya

Mengapa Perusahaan Harus Membuat Laporan Stok Barang?

Membuat pembukuan stok barang bukanlah sekadar keharusan, tetapi suatu kebijakan untuk setiap perusahaan. Laporan ini menyediakan data yang berharga untuk perencanaan bisnis, pengelolaan persediaan, dan pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang baik tentang stok barang, perusahaan dapat menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Ada beberapa faktor yang menjadikan pembukuan stok barang begitu krusial, di antaranya:

a. Ketahui jumlah barang secara akurat

Tujuan utama dalam melakukan pembukuan stok barang adalah mengetahui jumlah barang atau produk secara tepat dan akurat guna menghindari kelebihan atau kekurangan barang dalam jumlah besar. Hal ini bisa berpengaruh dalam ongkos produksi.

Jika proses inventarisasi tidak dilakukan secara akurat, bisa jadi di tengah produksi Anda mengalami kekurangan bahan baku yang menyebabkan terhambatnya proses bisnis. Atau saat proses produksi telah selesai, ternyata tersisa banyak bahan baku yang sudah tidak diperlukan lagi. Dengan mengetahui jumlah barang secara akurat, Anda juga bisa meminimalisir terjadinya kecurangan internal.

b. Tahu kapan harus melakukan pembelian kembali barang

Inventarisasi barang penting dilakukan guna mengetahui kapan sebuah produk atau barang habis, sehingga Anda bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali barang tersebut. Hal ini akan berpengaruh pada arus kas dan perusahaan bisa mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Catat dengan pasti setiap pergerakan barang, baik itu barang yang masuk dan barang yang keluar. Di era modern seperti sekarang, Anda dapat melakukan kontrol persediaan barang menggunakan data digital. Sistem komputerisasi dapat sangat membantu dalam hal ini, memungkinkan pemantauan real-time dan mengurangi risiko human error yang mungkin saja terjadi.

Bagaimana cara membuat pembukuan laporan stok barang?

Masih pemula dalam membuat pembukuan stok barang? Jangan khawatir, kami punya tips sederhana untuk Anda:

a. Persiapkan data

Hal pertama yang harus Anda lakukan dalam cara pembukuan stok barang adalah dengan mempersiapkan data. Tunjuk rekan kerja yang secara khusus memegang tanggung jawab dalam melakukan pencatatan. Dari sini, Anda bisa mengetahui transaksi keluar masuknya barang untuk satu periode tertentu.

b. Buat perkiraan jumlah

Forecast atau perkiraan jumlah dibutuhkan untuk mencatat jumlah persediaan baik di periode saat ini maupun periode mendatang. Anda perlu rutin memeriksa stok secara berkala untuk memastikan jika data yang dimiliki akurat dengan jumlah riil.

Atau tetapkan kebijakan untuk pengelolaan stok, termasuk tingkat persediaan minimum dan maksimum. Ini membantu perusahaan untuk menghindari situasi di mana stok terlalu rendah atau terlalu tinggi. Secara teratur tinjau dan evaluasi laporan stok untuk mengidentifikasi peluang pengoptimalan dan peningkatan efisiensi.

c. Berikan kode pada setiap barang

Berikan kode unik atau yang mudah dimengerti untuk mengetahui kapan barang tersebut masuk. Anda bisa mengetahui apakah barang itu termasuk barang dengan stok lama atau barang dengan stok baru dari kodenya.

Anda bisa menggunakan metode FIFO (first in, first out) untuk mengetahui barang mana yang masuk lebih awal. Atau sebaliknya dengan metode LIFO (last in, first out) dengan cara barang yang terakhir masuk ke gudang adalah barang yang pertama keluar dari gudang untuk dijual.

Gunakan juga software pencatatan atau excel untuk memudahkan proses inventarisasi dan pengkodean sehingga lebih mudah untuk disimpan dan dicek kembali.

Contoh pembukuan laporan stok barang

Hal paling mudah yang bisa Anda lakukan dalam membuat cara pembukuan stok barang adalah menggunakan tabel excel. Format ini cocok digunakan untuk industri UMKM. Sedangkan industri manufaktur yang lebih besar bisa memanfaatkan software penunjang lain yang lebih canggih.

  1. Buat tabel pada sheet terbaru dan beri nama kolom sesuai dengan pembukuan stok barang. Anda bisa memulai dengan memasukkan kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir.
  2. Memasukkan checklist pada tabel yang Anda buat.
  3. Isi data sesuai dengan barang yang ada di perusahaan.
  4. Buat sheet baru untuk barang masuk dan isi kolom dengan tanggal, kode, nama barang, dan jumlah.
  5. Kemudian, buat sheet baru kembali untuk barang keluar dan isi kolom dengan nama yang sama.
  6. Pada sheet barang masuk, berikan rumus Vlookup untuk memunculkan nama barang barang saat Anda mengetik kode barang pada laporan barang terjual.
  7. Lakukan hal yang sama pada sheet barang keluar.

 

Kesimpulan

Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai pembukuan stok barang dan pentingnya untuk dilakukan oleh pegiat bisnis, baik itu bisnis UMKM atau pun bisnis besar. Pembukuan stok barang bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan strategi penting untuk mengelola bisnis dengan cerdas. Dengan memiliki buku stok yang baik dan laporan stok yang teratur, perusahaan dapat mengoptimalkan persediaan, meningkatkan efisiensi, dan merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. Anda dapat mengadaptasinya sesuai dengan jenis bisnis dan kebutuhan Anda. Di era digital seperti sekarang, kehadiran perangkat lunak dan komputerisasi semakin memudahkan pembukuan stok barang. Semoga bermanfaat!


November 22, 2023
businessman-signing-important-contract-papers-1.jpg

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara teratur membutuhkan banyak pengetahuan soal pajak itu sendiri. Salah satu yang wajib mereka ketahui adalah kuasa hukum dalam perpajakan atau kuasa hukum pajak.

Nah, apa itu kuasa hukum pajak? Mari kenali dulu peran mereka dalam perpajakan agar tidak terjadi salah paham. Apalagi, masih ada yang keliru dan menyamakan mereka dengan konsultan pajak.


Mari Mengenal Kuasa Hukum Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 mengenai Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, kuasa hukum pajak juga bisa disingkat menjadi “kuasa hukum”. Sesuai yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 2, “kuasa pajak” mempunyai definisi seperti ini:

“Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.”

Siapa saja yang bisa menjadi seorang kuasa pajak? Seorang Wajib Pajak yang dipercaya untuk menjadi kuasa pajak (baik melalui penunjukan maupun secara sukarela menjadi perwakilan). Dasar hukum kuasa pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017, seperti yang sudah tertera sebelumnya.


Apa Saja Syarat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak?

Syarat kuasa hukum pengadilan pajak secara umum telah tercantum di dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Beberapa persyaratan tersebut adalah:

  • Harus WNI (Warga Negara Indonesia).
  • Memiliki pengetahuan luas serta keahlian berupa peraturan perundang-undangan perpajakan. Buktinya bisa berupa ijazah sarjana atau Diploma IV Bidang Administrasi, Akuntansi, Perpajakan, dan sertifikat brevet perpajakan.
  • Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Terkait dengan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, kita bisa mengacu kembali pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017. Beberapa persyaratan khusus izin kuasa hukum pengadilan pajak tersebut adalah:

  • Mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
  • Memiliki bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi dua tahun terakhir.
  • Mempunyai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (untuk berkelakuan baik).
  • Bukan berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun pejabat negara.
  • Menandatangani pakta integritas.
  • Bila pernah menjadi Hakim Pengadilan Pajak, harus melalui dua tahun setelah diberhentikan secara hormat dari posisi tersebut.


Apa Fungsi Kuasa Hukum Pajak?

Fungsi kuasa hukum pajak adalah dapat mendampingi atau menjadi perwakilan pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.

Baca Juga: Kenali Lebih Jauh tentang Pengadilan Pajak di Indonesia


RDN Consulting Sebagai Solusi Membantu Penyelesaian Perselisihan Perpajakan Anda

RDN Consulting adalah Kantor Konsultan Pajak Terdaftar serta Jasa Akuntansi. Fokus RDN Consulting adalah memberikan pelayanan berkualitas terbaik kepada klien serta berkembang dengan kemitraan strategis di Indonesia. 

Ingin tahu lebih banyak lagi soal kuasa hukum pajak atau permasalahan seputar perpajakan pada perusahaan anda? Konsultasikan kepada tim RDN Consulting di sini.


November 20, 2023
2002.i126.024..law-justice-compositions-02-1.jpg

Bagaimana cara memahami keberatan dan banding pajak? Ini adalah upaya yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Lantas, apa perbedaan keberatan dan banding pajak.


Apa itu Keberatan Pajak?

Keberatan pajak adalah upaya yang bisa ditempuh oleh seorang Wajib Pajak bila merasa kurang atau tidak puas akan suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepada pihak Wajib Pajak maupun atas gugatan pihak ketiga.

Dasar hukum keberatan dalam pajak mengacu pada:

  • Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.032013 Tentang Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.
  • PER-19/2013 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ini termasuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.


Mengapa Mengajukan Keberatan?

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pajak bila merasa kurang atau tidak puas dengan ketetapan pajak.


Syarat yang harus dipenuhi dalam Keberatan

  1. Pengajuan harus secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
  2. Kemukakan jumlah pajak terutang atau potongan/pungutan pajak menurut penghitungan Wajib Pajak disertai alasan keberatan akan potongan tersebut.
  3. Hanya mengajukan satu keberatan untuk satu ketetapan pajak.
  4. Wajib Pajak sudah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling minimal sejumlah yang disepakati Wajib Pajak saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan sebelum pengajuan Surat Keberatan.
  5. Mengacu pada Pasal 32 Ayat (3) UU KUP dan tidak mengacu pada Pasal 36 UU KUP.


Siapa yang dapat Mengajukan Keberatan?

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 32. Keberatan dapat berupa: SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, SKP Nihil, SKP Lebih Bayar, atau pemotongan dari pihak ketiga berdasarkan UU terkait perpajakan.


Berapa Lama Waktu yang dibutuhkan dalam pengajuan Keberatan?

Pengajuan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak atau Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh pihak ketiga. Pengecualian terjadi bila batas waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena alasan di luar kendali Wajib Pajak.


Apa itu Banding?

Banding pajak adalah upaya hukum yang bisa dilakukan Wajib Pajak terhadap keputusan yang dapat diajukan banding sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Dasar hukum banding pajak adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun  2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai pengganti Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.


Mengapa Mengajukan Banding?

Proses banding pajak diajukan karena Wajib Pajak merasa tidak puas atau tidak mempunyai pendapat sama dengan surat hasil ketetapan pajak yang diterbitkan. Ketidakpuasan mereka bisa karena hasilnya Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau bahkan Nihil.


Syarat yang harus dipenuhi dalam Banding

Inilah tujuh (7) syarat yang harus dipenuhi dalam syarat pengajuan banding pajak:

  1. Surat banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, berkertas F4 (folio), dan dengan font tulisan Bookman Old Style ukuran 11.
  2. Surat banding harus sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-08/PP/2017 Tentang Perubahan Atas Surat Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 Tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau gugatan SE-08/2017.
  3. Alasan pengajuan surat banding harus jelas dengan melampirkan salinan Surat Keputusan yang diajukan untuk banding.
  4. Pengajuan surat banding paling lambat tiga (3) bulan sejak tanggal Surat Keputusan tersebut dirilis.
  5. Jangka waktu pelunasan pajak terutang yang belum dibayar saat pengajuan keberatan tertangguh hingga satu bulan sejak terbitnya Putusan Banding.
  6. Jumlah pajak yang belum dibayar ketika pengajuan permohonan keberatan tidak masuk sebagai utang pajak.
  7. Surat banding beserta kelengkapan administrasi diajukan kepada Pengadilan Pajak, baik langsung ke Loket Penerimaan Surat maupun dikirim lewat pos dan tercatat.


Siapa yang dapat Mengajukan Banding?

Sesuai Pasal 37 UU 14 Tahun 2002, Wajib Pajak, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukum yang ditunjuk, dapat mengajukan banding pajak.


Mengenai Pencabutan Banding

Syarat pencabutan banding pajak adalah:

  1. Buku Register, Berkas Perkara, atau Surat Permohonan.
  2. Surat Permohonan atau SIPP.
  3. Akta Banding berupa permohonan pencabutan banding lengkap.
  4. Akta Banding berupa Konsep Akta pencabutan pernyataan banding.
  5. Konsep Akta Pencabutan Pernyataan Banding yang sudah diparaf.
  6. Buku Ekspedisi, Akta Pencabutan Pernyataan Banding yang sudah ditandatangani, dan SIPP.
  7. Buku Ekspedisi, Akta Pencabutan Pernyataan Banding yang sudah ditandatangani
  8. Akta pencabutan pernyataan banding, SIPP, dan Register.
  9. Akta pencabutan pernyataan banding.

Baca Juga: Kenali Lebih Jauh tentang Pengadilan Pajak di Indonesia

Contoh Kasus Banding Pajak:

Silakan pelajari contoh soal keberatan dan banding pajak berikut.

Grup Asian Agri.

Grup Asian Agri mengajukan permohonan banding sengketa pajak PT.Gunung Melayu, anak perusahaannya pada 18 Desember 2012 dengan alasan menolak disebut kurang bayar pajak.

Penyelesaian:

Gugatan banding ditolak, sehingga Grup Asian Agri tetap wajib membayar pajak sebesar 204 miliar rupiah. Nilai pokok pajak mereka sebesar115,9 miliar rupiah, sementara sanksinya 88,1 miliar rupiah.

PT MPFI (Matsuzawa Pelita Furniture Indonesia).

MPFI mengajukan keberatan pajak pada 8 Juli 2016 karena SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) terbitan Direktur Jenderal Pajak lewat perbandingan perhitungan data antara Wajib Pajak dengan fiskus.

Penyelesaian:

PT MPFI mengajukan surat banding pada 28 Desember 2016 yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada 29 Desember 2016. Surat Tanggapan Terbanding kemudian diterima  Pengadilan Pajak pada 20 April 2017. (Lewat tiga bulan.) Lalu Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim ke Pemohon Banding pada 18 Mei 2017. Pemohon Banding tidak menyerahkan Surat Bantahan.


Dengan memahami bagaimana keberatan dan banding dalam perpajakan, serta contoh kasus banding pajak dan penyelesainya, kita dapat melakukan tindakan yang tepat sebagai wajib pajak dalam menanggapi proses sengketa pajak.


Send this to a friend