manajemen piutang Archives - RDN Consulting


No more posts

April 27, 2021
WhatsApp-Image-2021-04-25-at-5.05.58-PM.jpeg

Salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan keuntungan adalah melalui penjualan kredit. Penjualan kredit tersebut tentu harus diatur melalui manajemen piutang..

Penjualan secara kredit juga memberikan nilai stabil atas aset dan modal usaha sehingga perusahaan tidak akan merugi apabila terjadi penurunan penjualan.

Meski begitu, aktivitas piutang ini harus diatur sedemikian rupa agar tidak berbalik merugikan perusahaan. Di sinilah fungsi manajemen piutang.

Lantas bagaimana analisis manajemen piutang usaha atau perusahaan? Simak secara lengkap melalui artikel ini!

Pengertian Manajemen Piutang Usaha

Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam.

Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit.

Contoh sumber piutang yang lazim terjadi adalah pinjaman karyawan, penjualan kredit, atau restitusi pajak.

Piutang pada operasional bisnis adalah dua peran yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena piutang menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan keuntungan misalnya melalui penjualan kredit.

Selain itu, piutang juga membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Misalnya saja dengan pinjaman hutang karyawan sebagai bentuk upaya mempertahankan karyawan.

Agar tujuan-tujuan tersebut tercapai, perusahaan wajib mengelola piutang secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar tidak berbalik merugikan.

Pengelolaan piutang inilah yang lebih jauh disebut dengan manajemen piutang.

Fungsi Manajemen Piutang

Adapun fungsi manajemen piutang dapat dilihat melalui empat fungsi utamanya yaitu:

  • Perencanaan – Merencanakan anggaran atau pos apa saja menggunakan pembayaran kredit

 

  • Pengorganisasian – Menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif.
  • Penerapan atau pengarahan – menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih.
  • Pengawasan – Perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Apakah pengelolaan piutang berjalan efektif atau justru merugikan.

 

Tujuan Manajemen Piutang

Pengelolaan atau manajemen piutang dilakukan agar perusahaan terhindar dari risiko-risiko yang berasal dari pemasukan kredit seperti:

  • Seluruh piutang tidak tertagih. Risiko yang terjadi apabila jumlah piutang tidak dapat tertagih sama sekali. Misalnya kurang pengawasan, salah memilih pelanggan dan potensi lainnya seperti adanya kondisi negara yang tidak stabil.
  • Piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang. Hal ini akan berpengaruh langsung pada pencatatan keuangan yang berakibat mengurangi laba perusahaan.
  • Pelunasan piutang lewat jatuh tempo. Hal ini mampu menimbulkan beban tambahan pada perusahaan yang jika dilakukan berulang maka bisa merugikan perusahaan.
  • Perputaran piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal yang tertanam dalam piutang semakin besar dan berakhir pada tidak produktifnya modal kerja.
  • Adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggungjawab atau pencurian kas.
  • Kesalahan teknis baik dalam hal penagihan maupun pemasukan data.
  • Data pelacakan piutang hilang atau rusak.
  • Kinerja SDM penagih piutang yang buruk.

Kebijakan Manajemen Piutang

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, manajemen piutang mampu mengontrol siklus piutang mulai dari terjadinya piutang hingga penagihan sehingga tidak mengganggu aliran kas perusahaan.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam penerapan manajemen piutang yaitu sebagai berikut.

1. Analisis Standar Kredit

Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman.

Dengan menentukan standar kredit, perusahaan bisa menentukan besaran pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan.

Ada beberapa versi kriteria dalam menganalisis standar kredit yaitu 5C, 5P, dan 3R. 

Adapun analisis standar kredit 5C sebagai berikut:

 

  • Characteristic: Perilaku pemohon pinjaman yang meliputi kejujuran, keterbukaan, pengalaman dalam meminjam, dan perilaku umum lainnya.
  • Capability: Kemampuan pemohon pinjaman dalam mengelola usahanya.
  • Capital: Utang yang diberikan bukan satu-satunya sumber daya. Namun pemohon juga harus memiliki modal.
  • Collateral: Pemohon harus bisa memberikan jaminan pinjaman.
  • Condition: Keadaan yang terjadi ketika adanya transaksi atau permohonan piutang baik secara makro maupun mikro.

 

Sedangkan analisis 5P meliputi:

 

  • Party: Pengelompokan calon pemohon pinjaman.
  • Purpose: Tujuan pemohon pinjaman. Apa yang akan dilakukan dan digunakan dari dana pinjaman tersebut.
  • Prospect: Memprediksi efektivitas hasil dari pinjaman yang diberikan.
  • Protection: Adanya perlindungan atau jaminan atas aset atau uang yang dipinjamkan.
  • payment: menganalisis apakah kredit yang dipinjamkan mampu dikembalikan atau tidak.

 

Di sisi lain, prinsip analisis kredit 3R dijabarkan lebih sederhana namun cukup menggambarkan aspek-aspek sebelumnya yaitu:

 

  • Return: Tingkat keberhasilan dari aktivitas piutang baik bagi peminjam maupun pemohon pinjaman.
  • Repayment: Kemampuan pemohon pinjaman untuk melunasi pinjamannya.
  • Risk: Kemampuan pemohon dalam menanggung risiko apabila tidak mampu mengembalikan hutangnya.

 

2. Persyaratan Kredit

Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya.

Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon pinjaman.

Umumnya, syarat kredit sangat dipengaruhi dengan jenis usaha yang dijalankan, bentuk kerjasama, kondisi kreditur maupun debitur, nilai ekonomis produk, dan sifat relatif lainnya.

3. Kebijakan Penagihan

Kebijakan penagihan utang sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati misalnya jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya.

Perusahaan harus jeli dalam menentukan kebijakan penagihan pinjaman. Mulai dari media penagihan apakah melalui email, penagihan langsung, atau melalui agen.

Satu hal yang perlu diingat dalam menentukan kebijakan penagihan adalah strategi dalam penagihan itu sendiri.

Misal, jika perusahaan terlalu agresif kepada peminjam dalam hal ini konsumen, bukan hal yang tidak mungkin apabila mereka akan beralih ke pesaing bisnis.

Dalam hal pinjaman karyawan misalnya, kebijakan pinjaman yang berbelit dan membebankan menyebabkan perusahaan kehilangan karyawan terbaiknya dan mungkin akan memengaruhi kinerja perusahaan secara langsung.

4. Mengandalkan Pihak Ketiga

Kebijakan terakhir bukanlah prinsip utama yang bisa dilakukan untuk mengefisiensi manajemen piutang perusahaan. Namun di dalam persaingan yang semakin ketat dan sangat volatile mengandalkan pihak ketiga merupakan pilihan terbaik.

Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak di luar perusahaan yang membantu mengelola piutang perusahaan misalnya adalah menggunakan layanan teknologi keuangan atau konsultasi dengan konsultan bisnis.

Mengandalkan pihak ketiga adalah investasi jangka panjang yang paling efektif dalam mengelola keuangan terutama piutang perusahaan.

Misalnya, Anda bisa menggunakan teknologi pengolahan akuntansi dan keuangan untuk memangkas birokrasi penagihan dan pemberian piutang, pemantauan, hingga kemudahan pengolahan data.

Baca Juga: Apa itu Akuntansi Manajemen? Bagaimana Fungsi dan Tujuan Akuntansi Manajemen?

Selain menggunakan teknologi, perusahaan juga bisa mengandalkan konsultan bisnis untuk mengatur keuangan terutama piutang secara efektif.

Melalui konsultan bisnis, perusahaan bisa mendapatkan konsultasi secara efektif mengenai pengelolaan keuangan baik yang terjadi saat ini dan proyeksi masa depan.